Kudeta dan perubahan rezim bukanlah pilihan sewenang-wenang dalam politik Amerika Serikat, melainkan bagian dari doktrin yang terbentuk seiring kebangkitan Washington sebagai kekuatan global pasca-Perang Dunia II. Dengan berakhirnya kolonialisme tradisional Eropa, Amerika Serikat beralih ke alat pengaruh tidak langsung, terutama penggulingan pemerintah yang dianggap memusuhi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Dalam konteks ini, kudeta dipandang sebagai opsi yang lebih murah dan hasilnya lebih terkendali dibandingkan perang terbuka. Fenomena ini paling nyata terlihat di Iran pada Agustus 1953, ketika CIA bekerja sama dengan intelijen Inggris melalui “Operasi Ajax” menggulingkan pemerintahan demokratis Mohammad Mosaddegh yang menasionalisasi industri minyak. Operasi ini mengembalikan Mohammad Reza Pahlavi ke takhta dan menjadikan Iran sekutu strategis Washington, namun secara permanen menghancurkan kepercayaan masyarakat Iran terhadap Amerika Serikat.
Setelah kudeta tersebut, Washington tidak lagi memerlukan intervensi langsung karena pihak monarki telah menjadi instrumen pengaruhnya, didukung oleh pembentukan SAVAK untuk mengendalikan oposisi. Namun, stabilitas yang dipaksakan ini justru memicu kebencian sosial yang meledak dalam Revolusi Islam 1979. Kemenangan revolusi tersebut menandai runtuhnya model “Iran sebagai polisi regional” dan lahirnya diskursus politik yang memusuhi hegemoni Amerika Serikat. Sejak saat itu, struktur militer dan keamanan Iran dirombak total untuk mencegah infiltrasi asing, membuat upaya kudeta militer langsung menjadi hampir mustahil.
Selama Perang Iran-Irak, Washington mencoba melemahkan Republik Islam dengan mendukung rezim Saddam Hussein, berharap perang panjang akan menguras kekuatan Iran. Alih-alih runtuh, Iran justru memperkuat legitimasi negaranya melalui retorika perlawanan dan membangun doktrin keamanan untuk mencegah terulangnya skenario 1953. Pasca-perang, Amerika Serikat beralih ke kebijakan penahanan jangka panjang melalui sanksi dan isolasi diplomatik. Namun, struktur institusi negara, terutama Korps Garda Revolusi Islam, tetap utuh sehingga pilihan kudeta tetap tidak realistis. Bahkan setelah invasi ke Irak, Tehran justru berhasil memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk memperluas pengaruh regionalnya, memaksa Washington menilai kembali asumsi “perubahan rezim” sebagai target yang sangat berisiko.
Pada era Donald Trump, gagasan perubahan rezim muncul kembali melalui kebijakan “tekanan maksimum” yang mencakup penarikan diri dari kesepakatan nuklir dan sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Meski menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan, strategi ini gagal memicu ledakan sosial yang mampu meruntuhkan sistem politik Iran. Sejak tahun 2020, Amerika Serikat tampak mulai meninggalkan opsi kudeta cepat dan lebih mengandalkan alat yang bertahap, seperti perang siber dan dukungan media terhadap protes internal, termasuk gelombang demonstrasi pasca-kematian Mahsa Amini pada 2022.
Memasuki periode 2025 dan awal 2026, dinamika ini mencapai titik kulminasi baru melalui agresi militer langsung gabungan Israel-Amerika Serikat selama dua belas hari pada Juni 2025. Meskipun dipromosikan bertujuan melenyapkan program nuklir, tujuan sejatinya adalah menciptakan kejutan strategis untuk memicu keruntuhan internal, namun upaya ini kembali menemui kegagalan. Di tengah tekanan ekonomi yang dipicu sanksi eksternal dan kebijakan domestik, gelombang protes atas kondisi kehidupan memang melanda beberapa provinsi di Iran pada akhir 2025. Namun, gerakan ini tetap fokus pada tuntutan kesejahteraan dan tidak berkembang menjadi keruntuhan institusional.
Kini, kemungkinan upaya penggulingan rezim kembali mencuat ke permukaan menyusul pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Donald Trump di Washington, beberapa bulan setelah kegagalan agresi militer 2025. Meski rincian pertemuan tidak diungkap sepenuhnya, konteks keamanan menunjukkan adanya diskusi mengenai opsi pasca-perang terhadap Iran yang tidak terkalahkan secara militer maupun runtuh secara internal. Fokusnya kini beralih pada upaya mengeksploitasi celah internal melalui keterpaduan antara tekanan ekonomi dan agresi luar. Kendati demikian, sejarah panjang Iran menunjukkan bahwa rencana perubahan rezim tidak menjamin keberhasilan; selama tidak terjadi perpecahan di pusat kekuasaan atau hilangnya kontrol atas militer, proyek yang gagal sejak 1979 hingga agresi 2025 ini tetap menjadi tugas yang sangat sulit bagi Washington dan sekutunya.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: DW
