Landasan hukum yang mendasari langkah pemerintahan Donald Trump untuk mengadili Presiden Venezuela Nicolas Maduro mulai goyah setelah munculnya laporan dari The New York Times. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) dilaporkan telah menarik klaim sebelumnya yang menyebut “Kartel de los Soles” sebagai organisasi kriminal atau teroris yang berdiri sendiri. Dalam dakwaan yang direvisi setelah penangkapan Maduro, DOJ secara implisit mengakui bahwa istilah tersebut sebenarnya hanyalah deskripsi media untuk merujuk pada sistem patronase dan budaya korupsi terkait narkotika di internal institusi militer Venezuela yang sudah ada sejak era 1990-an. Meskipun Maduro masih dituduh berpartisipasi dalam konspirasi perdagangan narkoba, penghapusan statusnya sebagai pemimpin organisasi kriminal teroris dinilai oleh para ahli sebagai langkah yang mendekati realitas namun melemahkan legitimasi hukum di balik operasi militer AS di Caracas.
Kekacauan pasca serangan udara AS yang menewaskan puluhan orang serta penculikan Maduro ternyata tidak melumpuhkan struktur kekuasaan loyalis di Venezuela. Sidang Majelis Nasional yang digelar baru-baru ini justru menunjukkan pemandangan kontras dengan narasi kemenangan Washington; para pendukung setia gerakan Bolivarian tetap mendominasi kursi parlemen dan secara terbuka menantang upaya Trump untuk menjadikan negara mereka sebagai negara bawahan. Dalam suasana penuh perlawanan, putra presiden, Nicolas Maduro Guerra, menegaskan bahwa penculikan ayahnya adalah tindakan ilegal yang melanggar norma internasional. Solidaritas ini meluas ke seluruh lini institusi vital, mulai dari badan intelijen, militer, hingga perusahaan minyak negara, yang membuktikan bahwa kendali loyalis Maduro masih sangat tertanam kuat meski pemimpin utama mereka telah dibawa ke New York.
Menyikapi kekosongan kepemimpinan tersebut, Mahkamah Agung Venezuela secara resmi menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai Presiden Pelaksana. Pada Senin waktu setempat, Rodriguez telah mengambil sumpah jabatan dengan penuh keteguhan, sembari mengecam agresi militer ilegal yang membawa penderitaan bagi rakyatnya. Langkah ini didukung oleh evaluasi intelijen AS sendiri, yang dilaporkan oleh The Wall Street Journal, yang menyimpulkan bahwa oposisi Venezuela akan menghadapi kesulitan besar untuk memimpin pemerintahan transisi karena struktur rezim saat ini masih yang paling siap untuk menjalankan roda pemerintahan. Donald Trump sendiri, dalam wawancara dengan NBC News, mencoba mendinginkan suasana dengan menyatakan bahwa AS tidak sedang berperang dengan Venezuela, meskipun jajak pendapat Ipsos menunjukkan 72% rakyat Amerika merasa sangat khawatir negara mereka akan terseret ke dalam konflik berkepanjangan di Amerika Latin.
Reaksi keras juga datang dari China, di mana Kementerian Luar Negeri mereka secara terbuka mendukung pemerintah dan rakyat Venezuela dalam melindungi kedaulatan negara. Beijing memperingatkan bahwa tindakan Amerika Serikat yang bertindak seolah-olah sebagai “polisi internasional” merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Presiden Xi Jinping menegaskan bahwa dunia yang penuh kekacauan saat ini semakin diperburuk oleh tindakan unilateral dan arogan yang merusak tatanan global. Ketidakpastian geopolitik yang ekstrem ini pun segera memicu gejolak di pasar keuangan; harga emas melonjak ke angka $4.465,32 per ons, mencapai level tertinggi mingguan karena investor berbondong-bondong mencari aset aman (safe-haven) di tengah bayang-bayang instabilitas ekonomi dan politik yang dipicu oleh krisis di Amerika Selatan tersebut.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Al Jazeera
