Sebuah investigasi mendalam oleh The New York Times mengungkap bagaimana Presiden AS Donald Trump, bersama penasihat kuncinya Marco Rubio dan Stephen Miller, merumuskan eskalasi tekanan militer terhadap Venezuela yang membawa kedua negara ke ambang perang. Diskusi yang bermula di Ruang Oval pada musim semi 2025 ini menyatukan tiga ambisi besar: menggulingkan pemerintahan Nicolás Maduro, mengerahkan kekuatan militer terhadap kartel narkoba, dan mengamankan cadangan minyak raksasa Venezuela bagi kepentingan Amerika Serikat.
Langkah ini dimulai dengan penandatanganan perintah rahasia pada 25 Juli 2025, yang memberikan wewenang kepada Pentagon untuk melancarkan serangan maritim terhadap kelompok yang dicap sebagai “narko-teroris”. Operasi ini, yang secara publik disebut sebagai upaya pemberantasan narkoba, sebenarnya merupakan kampanye militer sistematis yang menempatkan kekuatan angkatan laut besar AS di lepas pantai Venezuela. Sejak September, operasi yang disebut sebagai “Fase Satu” ini telah menewaskan sedikitnya 105 orang di atas kapal-kapal di Karibia dan Pasifik Timur melalui 29 serangan mematikan yang dilakukan oleh SEAL Team Six.
Arsitek utama kebijakan ini adalah Marco Rubio (Penasihat Keamanan Nasional) dan Stephen Miller (Penasihat Keamanan Dalam Negeri). Bagi Rubio, ini adalah kesempatan untuk melumpuhkan aliansi Venezuela-Kuba, sementara bagi Miller, situasi “perang” dengan Venezuela memberikan celah hukum untuk menghidupkan kembali Alien Enemies Act tahun 1798. Undang-undang kuno ini memungkinkan pemerintah AS melakukan penahanan dan deportasi massal secara cepat terhadap warga negara dari negara musuh tanpa proses hukum yang biasa, sebuah alat yang krusial bagi agenda anti-imigrasi Miller.
Persoalan minyak menjadi faktor krusial yang lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Trump sempat terjepit di antara tekanan anggota kongres keturunan Kuba-Amerika yang menuntut pencabutan lisensi operasional Chevron di Venezuela dan lobi CEO Chevron, Mike Wirth, yang memperingatkan bahwa penarikan diri AS hanya akan menguntungkan Tiongkok. Meski Trump akhirnya membiarkan lisensi tersebut berakhir sementara sebagai kompromi politik domestik, ia segera meningkatkannya dengan tekanan militer dan menetapkan Maduro sebagai “bos kartel” dengan imbalan penangkapan yang dinaikkan menjadi $50 juta.
Kekerasan di lapangan semakin mengkhawatirkan dengan adanya laporan mengenai eksekusi terhadap penyintas serangan laut. Dalam satu insiden pada 2 September, rekaman menunjukkan dua pria masih hidup setelah rudal pertama menghantam kapal mereka, namun komandan di lokasi justru memerintahkan serangan lanjutan yang menewaskan mereka. Menteri Pertahanan Pete Hegseth dikritik karena mengecualikan perwira militer karier dan ahli hukum dalam penyusunan perintah eksekutif ini, sehingga meninggalkan celah hukum yang sangat besar terkait penanganan tawanan dan hukum internasional.
Kini, pemerintahan Trump telah bergerak lebih jauh dengan rencana penyitaan kapal-kapal tanker minyak untuk melumpuhkan ekonomi Venezuela sepenuhnya. Trump menyebut taktik ini sebagai upaya memaksa Maduro mengembalikan aset-aset yang dianggap “dicuri” dari Amerika Serikat. Sementara Washington berdalih sedang menjaga komunitasnya dari “racun” narkoba, para kritikus hukum internasional dan Presiden Maduro mengecam strategi ini sebagai diplomasi kapal perang (gunboat diplomacy) dan tindakan kolonial yang merampas kedaulatan sebuah negara demi kekayaan alamnya.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: New York Times
