Amerika Serikat kembali meluncurkan serangan militer di perairan internasional dengan menargetkan tiga kapal yang diklaim terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba. Operasi yang menewaskan tiga orang ini diperintahkan langsung oleh Menteri Perang Pete Hegseth dan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Gabungan Southern Spear pada 31 Desember 2025. Komando Selatan AS menyatakan bahwa kapal-kapal tersebut merupakan bagian dari konvoi organisasi teroris yang melintasi rute perdagangan narkoba ilegal. Namun, hingga saat ini Washington belum memberikan bukti independen yang memperkuat klaim bahwa kapal tersebut membawa narkotika atau terkait dengan kelompok bersenjata, sehingga memicu kekhawatiran mengenai legalitas operasi sepihak di luar kerangka peradilan internasional ini.
Serangan ini merupakan bagian dari kampanye militer yang lebih luas dan diotorisasi secara pribadi oleh Presiden Donald Trump sejak awal September 2025. Fokus operasi militer AS yang semakin meningkat di lepas pantai Venezuela dipandang oleh banyak analis dan kelompok hak asasi manusia sebagai tindakan agresi ilegal yang berpotensi menjadi pembunuhan di luar hukum. Ketegangan semakin memuncak setelah Trump secara resmi menetapkan pemerintah Venezuela sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) pada 17 Desember lalu. Melalui media sosial, Trump mengeklaim bahwa Venezuela kini dikepung oleh armada terbesar dalam sejarah Amerika Selatan dan mengancam akan memperketat blokade kecuali negara tersebut mengembalikan aset yang diklaim sebagai milik Amerika Serikat, termasuk minyak dan lahan.
Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, merespons keras tindakan tersebut dengan menuding Washington sedang menyebarkan berita bohong untuk memicu perang demi mencuri sumber daya alam Venezuela. Maduro menegaskan bahwa kampanye disinformasi dan tekanan militer AS selama ini bukan murni soal kepemimpinannya, melainkan upaya kapitalistik AS untuk menguasai minyak, emas, dan mineral langka milik Venezuela. Ia mendesak para pendukungnya untuk mematahkan sensor media yang dipaksakan AS dan menyuarakan kebenaran melalui media sosial guna melawan narasi agresi yang dibangun oleh pemerintahan Trump. Selain itu, ia mempertanyakan besarnya dana yang diduga telah dicuri oleh kelompok oposisi sayap kanan dari Amerika Serikat sendiri selama 25 tahun terakhir.
Di tengah ancaman blokade laut oleh AS, Presiden Maduro justru mengumumkan keberhasilan besar Angkatan Bersenjata Nasional Bolivarian (FANB) dalam operasi pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan Apure dan Amazonas yang berbatasan dengan Kolombia dan Brasil. Dalam kurun waktu hanya 24 jam, militer Venezuela berhasil melumpuhkan sembilan pesawat asing yang terlibat dalam perdagangan narkoba. Sepanjang tahun 2025, Venezuela mencatat rekor dengan menghancurkan total 39 pesawat ilegal, sehingga total pesawat yang dilumpuhkan sejak undang-undang terkait diberlakukan mencapai 430 unit.
Komandan Operasi Strategis FANB, Domingo Hernández, merinci bahwa operasi di Amazonas berhasil menghancurkan empat kamp ilegal dan delapan pesawat di landasan pacu rahasia yang melanggar hukum nasional. Sementara itu, satu pesawat lainnya dilumpuhkan di negara bagian Apure karena masuk tanpa izin dan rencana penerbangan yang sah. Maduro menekankan bahwa pencapaian ini membuktikan bahwa Venezuela telah memiliki model teladan dalam memerangi geng kriminal dan perdagangan narkoba di darat, udara, serta laut secara mandiri. Kontras antara aksi militer AS di perairan internasional dan operasi domestik Venezuela ini semakin mempertegas jurang diplomasi dan meningkatnya risiko konfrontasi langsung di kawasan Karibia pada awal tahun 2026.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Al Jazeera
