Menteri Keamanan Nasional Israel yang beraliran ekstrem kanan, Itamar Ben Gvir, secara resmi mempermudah syarat kepemilikan senjata api pribadi bagi para pemukim ilegal di Kiryat Shmona. Langkah ini mempertegas tren militerisasi warga sipil oleh pemerintah pendudukan yang kini semakin bergantung pada warga bersenjata. Dalam pertemuan partainya, Otzma Yehudit, pada 29 Desember 2025, Ben Gvir menyatakan bahwa hampir seluruh sudut Kiryat Shmona kini ditetapkan sebagai zona layak senjata, kecuali area industrinya. Dengan dalih pertahanan diri, kebijakan ini memfasilitasi para pemukim untuk mempersenjatai diri secara legal di tengah peningkatan kehadiran kepolisian di wilayah tersebut.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas ketidakpastian di perbatasan utara setelah berbulan-bulan digempur oleh Hizbullah dalam upaya membela Gaza. Meskipun gencatan senjata telah berjalan sejak akhir November 2024, faktanya hanya sekitar 60 persen dari total 24.000 penduduk Kiryat Shmona yang berani kembali ke rumah mereka. Bukannya berfokus pada pemulihan ekonomi atau menjamin keamanan melalui jalur diplomatik, Ben Gvir justru menjadikan distribusi senjata sebagai solusi agar pemukiman tersebut bisa kembali “hidup”. Ia bahkan memamerkan kucuran dana sebesar 280 juta shekel yang dialokasikan khusus untuk menyokong agenda ini.
Langkah di Kiryat Shmona ini hanyalah bagian kecil dari ambisi besar Ben Gvir untuk “membanjiri” Israel dengan senjata. Sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023, ia dilaporkan telah menerbitkan sekitar 230.000 izin senjata baru melalui proses yang sangat longgar, bahkan melibatkan staf politik yang tidak memiliki kewenangan resmi. Namun, kebijakan “obral” senjata ini memicu kekhawatiran besar dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan perlindungan perempuan, yang memperingatkan adanya risiko lonjakan kekerasan domestik serta penyalahgunaan senjata di ruang publik.
Di luar masalah keamanan internal, dampak paling berbahaya dari pelonggaran aturan ini adalah meningkatnya potensi serangan terhadap warga Palestina di wilayah pendudukan. Tanpa pengawasan ketat, senjata-senjata ini sangat mungkin digunakan untuk kampanye intimidasi, penyitaan tanah secara paksa, hingga serangan fisik terhadap warga sipil Palestina di bawah perlindungan militer. Sebagai gambaran, sepanjang Oktober saja, tercatat ada 2.350 serangan di Tepi Barat, di mana ratusan di antaranya dilakukan langsung oleh para pemukim ilegal. Kebijakan baru Ben Gvir ini dikhawatirkan akan semakin memperburuk budaya kekerasan dan memberikan rasa kebal hukum bagi para pemukim yang semakin beringas.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Times of Israel
