Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran, Behrouz Kamalvandi, pada Sabtu, 20 Desember 2025, menyatakan bahwa Iran siap bekerja sama dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat apabila pihak-pihak tersebut memiliki kekhawatiran yang sah dan berlandaskan hukum internasional terkait program nuklir Teheran.
Kamalvandi menegaskan bahwa poin terpenting dalam setiap proses perundingan adalah kesediaan pihak lain untuk menyadari bahwa sejumlah tuntutan terhadap Iran—terutama desakan agar Iran menghentikan sepenuhnya pengayaan uranium atau “nol pengayaan”—merupakan tuntutan yang tidak realistis dan tidak dapat diwujudkan. Menurutnya, hak pengayaan merupakan bagian dari hak sah Iran sebagai anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Ia juga menyinggung pengalaman sabotase dan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran di masa lalu. Kamalvandi mengatakan bahwa serangan-serangan tersebut justru membuktikan ketahanan industri nuklir Iran. Setiap kali fasilitas diserang atau mengalami kerusakan, industri nuklir Iran tidak berhenti, melainkan dibangun kembali dengan kemampuan yang lebih kuat dan kualitas yang lebih tinggi.
Pada hari yang sama, kantor berita Mizan, yang berafiliasi dengan lembaga peradilan Iran, mengumumkan bahwa hukuman mati telah dilaksanakan terhadap seorang agen Mossad bernama Aqil Keshavarz. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan melakukan spionase untuk Israel, menjalin kerja sama intelijen dengan entitas tersebut, serta memotret lokasi-lokasi militer dan keamanan Iran.
Mizan juga menyebutkan bahwa Keshavarz sebelumnya terlibat dalam sejumlah operasi untuk kepentingan organisasi Mujahidin-e Khalq. Sejak berakhirnya agresi Israel terhadap Iran pada Juni lalu, aparat keamanan Iran dan Korps Garda Revolusi Islam telah membongkar dan menangkap sejumlah jaringan yang dituding memiliki keterkaitan dengan Israel. Sejumlah individu yang dinyatakan bersalah atas tuduhan spionase telah dijatuhi hukuman mati.
Kamalvandi menambahkan bahwa isu nuklir—serta isu rudal yang kerap dikaitkan dengannya—merupakan persoalan strategis bagi Iran. Ia menekankan bahwa rakyat Iran merupakan pendukung kuat industri nuklir nasional dan memandangnya sebagai simbol kemandirian dan kedaulatan negara.
Ia menjelaskan bahwa saat ini, berdasarkan undang-undang yang disahkan Majlis serta keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, permintaan-permintaan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sedang dikaji dan ditanggapi dalam kerangka hukum yang berlaku. Namun, ia menegaskan bahwa kelanjutan kerja sama dengan IAEA hanya dapat dicapai melalui konsultasi dan dialog yang serius, dengan memperhitungkan pandangan logis dan kepentingan sah Iran.
Menurut Kamalvandi, apabila ancaman militer terhadap fasilitas nuklir Iran dihentikan dan hak-hak Iran dalam berkas nuklir—terutama terkait pengayaan uranium—dihormati, maka kondisi kerja sama dengan IAEA dapat dikembalikan seperti sebelum terjadinya perang.
Sebelumnya, pada 9 September, Teheran mengumumkan telah mencapai kesepakatan baru dengan IAEA mengenai pemulihan kerja sama dan inspeksi, disertai peringatan bahwa kesepakatan tersebut akan gugur jika terjadi agresi atau pemberlakuan kembali sanksi. Namun, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi kemudian mengumumkan pembatalan kesepakatan tersebut setelah Dewan Gubernur IAEA, dalam pertemuan tertutup di Wina pada 20 November, mengesahkan resolusi rancangan Eropa terkait berkas nuklir Iran.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Anadolu Agency
