Kunjungan Presiden Ahmad al-Sharaa ke Gedung Putih bukanlah peristiwa biasa. Pertemuan itu dipandang sebagai pengumuman perubahan historis, bukan hanya dalam arah hubungan Suriah–Amerika Serikat, tetapi juga dalam “reposisi strategis” Suriah di panggung internasional.

Masuknya kepala pemerintahan transisi Suriah ke Gedung Putih memiliki makna simbolis besar, terlepas dari isu apa pun yang dibahas. Peristiwa ini mengubah lanskap hubungan internasional Suriah sekaligus membentuk ulang “identitas politik” negara itu. Sejak kemerdekaannya, Amerika Serikat selalu menjadi wilayah sensitif bagi para politisi Suriah karena kontradiksi regional yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 akibat persaingan berbagai poros kekuatan.

Kunjungan tersebut tidak hanya dalam kerangka hubungan bilateral, melainkan untuk menuju penandatanganan kemitraan dalam memerangi organisasi ISIS dan menghadapi berbagai konsekuensi yang akan timbul dari langkah itu.

Amerika Serikat menginginkan tiga hal utama dari Suriah: memerangi terorisme, menandatangani perjanjian damai dengan Israel, dan menyelesaikan persoalan para pejuang asing. Selain itu, Washington menuntut Suriah melindungi kelompok minoritas serta membentuk pemerintahan representatif yang benar-benar mencerminkan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya secara simbolis.

Masuknya Presiden al-Sharaa ke Gedung Putih menandai perubahan besar dalam posisi geopolitik Suriah di strategi Amerika, dan dalam peta politik internasional secara umum. Washington kini memandang Damaskus sebagai “pusat geopolitik utama” yang harus diintegrasikan ke dalam jaringan keseimbangan regional yang baru dibentuk sejak 2014, setelah kemunculan ISIS di Suriah dan Irak. Jaringan itu mencakup 89 negara, dan Suriah akan menjadi anggota ke-90.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) tetap menjadi mitra koalisi internasional, dan Amerika tidak memindahkan aliansinya dari SDF ke pemerintah Suriah. Pandangan bahwa Washington menempatkan SDF dan pemerintah Suriah di pihak yang sama dinilai tidak tepat; aliansi dengan SDF bersifat sementara hingga kesepakatan 10 Maret selesai dan pasukan SDF bergabung dengan tentara Suriah—seperti ditegaskan berulang kali oleh Tom Barak.

Amerika memastikan bahwa Suriah hanya diterima setelah label “teroris” dihapus, sebagaimana tercermin dalam resolusi Dewan Keamanan yang menegaskan tatanan Suriah pascaperang. Amerika ingin Suriah menjadi sekutu kelas satu—terlibat secara militer—sehingga restrukturisasi, pelatihan, dan persenjataan ulang tentara Suriah akan menjadi prioritas.

Ada pembicaraan mengenai kesiapan Amerika untuk melatih 40.000 tentara Suriah di Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki, serta mempersenjatai mereka agar mampu menjalankan tugas baru. Sebelumnya, tentara Suriah dipersenjatai Rusia, tetapi kekuatan itu hancur akibat lebih dari 400 serangan udara Israel setelah jatuhnya rezim lama.

Kini, Kementerian Pertahanan baru yang dibentuk dari 18 faksi bersenjata mendapat pasokan senjata dari negara-negara di luar orbit Timur. Doktrin militernya bernafaskan agama dengan semangat jihad, sehingga penerimaannya dalam aliansi internasional yang disebut “salibis” untuk memerangi sesama Muslim menjadi isu sensitif.

Laporan Reuters menyebut tiga komandan militer Suriah masih masuk daftar terorisme dan harus dieliminasi—hal yang menimbulkan kecemasan di kalangan militer baru.

Pertanyaannya: apakah misi itu terbatas pada perang melawan ISIS, atau akan meluas ke segala hal yang dianggap “terorisme” menurut klasifikasi Amerika? Kekhawatiran pun meningkat terhadap “peran fungsional” baru yang mungkin diberikan pada Suriah.

Pernyataan Senator Lindsey Graham tentang perlunya melucuti senjata Hizbullah serta mencegah kehadiran Rusia dan Iran di Suriah memperkuat kekhawatiran bahwa Suriah akan terseret ke medan perang yang tidak diinginkan, padahal pemerintah tengah fokus pada rekonstruksi dan menormalkan situasi dalam negeri.

Kontak antara Menteri Pertahanan Amerika dan Irak, serta pembicaraan tentang operasi militer di wilayah Suriah, menandakan potensi eskalasi, terutama di kawasan al-Tanf dan gurun Suriah tempat ISIS masih beroperasi.

Wacana “perubahan rezim di Iran” yang pernah diungkapkan Donald Trump memperumit situasi, karena Iran bukan negara biasa di kawasan ini.

Kebocoran dari pertemuan al-Sharaa dan Trump menunjukkan pertemuan itu bersifat protokoler, dimaksudkan untuk menampilkan citra historis yang membuka babak baru, meski praktik tekanan politik Amerika tetap terasa.

Suriah menyadari bahwa Washington memandang kawasan Timur Tengah melalui kacamata Israel. Karena itu, pemerintah transisi memilih menahan diri menghadapi provokasi Israel. Pembicaraan tentang normalisasi dengan Israel sepenuhnya tidak relevan; paling jauh, yang mungkin muncul hanyalah perjanjian keamanan serupa dengan kesepakatan 1974—untuk menghindari serangan berulang Israel dan mengembalikan pasukan Israel ke posisi sebelum 8 Desember 2024.

“Pengaturan keamanan” semacam ini menandai perubahan besar menuju “Timur Tengah baru” yang dibangun di atas “pemahaman”, bukan perdamaian formal dengan syarat jelas. Israel lebih menyukai Suriah yang kuat dan bersatu dibanding Suriah yang terpecah menjadi entitas saling berperang, tetapi keberadaan pemerintahan dengan latar ideologi jihad membuat Israel waspada—apalagi setelah pengalaman 7 Oktober yang masih segar dalam ingatan politiknya.

Pertanyaannya, apa manfaat kesepakatan itu bagi Israel jika pemerintah Suriah tidak akan menyerahkan Dataran Golan, sementara Israel tetap bertindak bebas di selatan Suriah tanpa pengawasan?

Keberadaan pangkalan militer Amerika di kawasan bahkan bisa membuat Israel menarik diri darinya, karena pangkalan-pangkalan itu dianggap “berbendera Amerika” namun melayani kepentingan Zionis.

Suriah telah membayar mahal akibat konflik antara Iran dan Israel, dan kini tidak ingin kembali menjadi korban pertarungan antara Turki dan Israel. Turki, sekutu utama NATO, merasa kepentingannya di Suriah terancam dan berupaya mengisi kekosongan akibat melemahnya poros perlawanan, terutama karena ambisi Israel dianggap mengancam keamanan nasionalnya.

Isu pejuang asing dan jihad lintas batas juga mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Tiongkok, yang abstain dalam pemungutan suara di Dewan Keamanan untuk mencabut sanksi terhadap Presiden Ahmad al-Sharaa dan Menteri Dalam Negeri Anas Khattab.

Pencabutan sanksi itu terjadi atas desakan Amerika Serikat, dengan menerima amandemen dari Rusia dan Tiongkok—sebagai cara bagi Washington menegaskan bahwa mereka “tidak bernegosiasi dengan teroris.” Karena itu, pencabutan dilakukan sebelum al-Sharaa melangkah ke Gedung Putih.

Janji Suriah untuk menangani isu tersebut menuntut ketegasan lebih, terutama setelah sejumlah kelompok asing menjadi ancaman bagi keamanan nasional, seperti insiden baru-baru ini yang melibatkan batalion asal Prancis.

Kunjungan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani ke Beijing dalam waktu dekat akan membuka penyelesaian isu Uyghur dan menandai awal hubungan baru dengan Tiongkok.

Penyerahan sebagian, pembersihan sebagian lainnya, dan pemindahan sisa unsur asing dari institusi militer Suriah diperkirakan akan terjadi dalam enam bulan mendatang—meski langkah itu berpotensi memicu kemarahan Ankara, mengingat banyak dari mereka berafiliasi dengan Turki.

Operasi keamanan terbaru pemerintah Suriah terhadap jaringan ISIS, yang berujung pada penangkapan 71 militan, serta pengungkapan dua upaya pembunuhan terhadap Presiden al-Sharaa, menegaskan tekad pemerintah untuk terus memerangi terorisme.

Pernyataan Kementerian Dalam Negeri Suriah tentang ditemukannya “batalion bunuh diri” di Aleppo menunjukkan perubahan bahasa politik yang menjauh dari retorika lama tentang “syahid” dan “pelaku bom bunuh diri”.

Kini, lebih dari sebelumnya, rakyat Suriah harus membangun kesadaran kolektif bahwa pertempuran untuk kedaulatan tidak dimenangkan oleh slogan, tetapi oleh kemampuan membangun negara kelembagaan yang mampu meyakinkan dunia bahwa Suriah adalah mitra bertanggung jawab, bukan objek pengawasan.

Pertemuan al-Sharaa dan Trump menjadi titik masuk Suriah dalam persamaan geopolitik baru yang berfokus pada pengelolaan isu dan pembangunan aliansi. Washington kini mencari stabilitas sementara di Timur Tengah yang bergolak, di mana Suriah berubah menjadi pusat dinamika baru—bukan sebagai pemain utama, melainkan sebagai medan uji bagi sistem internasional dalam membentuk “Timur Tengah baru” tanpa perang besar.

Sumber opini: Al Mayadeen

Sumber gambar: Al Jazeera