Venezuela secara resmi meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menggelar pertemuan guna membahas apa yang disebut Caracas sebagai agresi Amerika Serikat yang terus berlanjut, di tengah meningkatnya ketegangan politik dan militer antara kedua negara. Sumber-sumber diplomatik menyatakan bahwa permintaan tersebut diajukan untuk menyoroti dampak politik, ekonomi, dan keamanan dari langkah-langkah terbaru Washington terhadap Venezuela, yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan prinsip-prinsip hukum internasional.
Reuters mengutip seorang diplomat PBB yang menyebutkan bahwa Dewan Keamanan kemungkinan akan mengadakan pertemuan atas permintaan Venezuela pada Selasa pekan depan, meskipun rincian agenda dan format pertemuan tersebut belum diumumkan secara resmi.
Permintaan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Washington telah memberlakukan blokade penuh terhadap Venezuela. Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengizinkan pihak mana pun melanggar blokade tersebut dalam keadaan apa pun. Dalam pernyataannya, Trump mengklaim bahwa Venezuela telah “merampas” sumber daya minyak milik Amerika Serikat dan menegaskan bahwa Washington berupaya merebut kembali minyak, tanah, dan aset lain yang, menurutnya, telah dicuri dari Amerika.
Trump juga mengumumkan bahwa pemerintahannya telah menetapkan rezim Venezuela sebagai organisasi teroris asing, dengan dalih bahwa pendapatan minyak negara tersebut digunakan untuk mendanai terorisme, perdagangan narkoba dan manusia, penculikan, serta pembunuhan. Ia menyatakan bahwa blokade tersebut merupakan bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat dan mencegah ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut bahwa Venezuela kini “dikepung sepenuhnya oleh armada laut terbesar yang pernah dikerahkan dalam sejarah Amerika Selatan”, seraya menambahkan bahwa tekanan militer akan terus ditingkatkan hingga Venezuela memenuhi tuntutan Washington.
Seiring dengan pernyataan tersebut, aktivitas militer Amerika Serikat di sekitar wilayah Venezuela mengalami peningkatan signifikan. Kantor berita Sputnik, berdasarkan analisis data dari situs Flightradar24, melaporkan bahwa tiga pesawat tempur Boeing F/A-18E/F Super Hornet dan dua pesawat peperangan elektronik Boeing EA-18G Growler telah dikerahkan ke wilayah pesisir Venezuela. Data tersebut menunjukkan bahwa salah satu jet tempur Super Hornet masih beroperasi dengan terbang berputar-putar selama lebih dari dua jam di atas Laut Karibia, dekat Kepulauan Curaçao dan Aruba.
Selain itu, laporan media menyebutkan bahwa pesawat pengintai jarak jauh E-2D Advanced Hawkeye juga terdeteksi berada di wilayah udara sekitar Venezuela. Media Barat sebelumnya melaporkan bahwa kapal induk Amerika Serikat “Gerald Ford” bersama satu gugus tempur telah mendekati wilayah Venezuela dan berada dalam jarak yang memungkinkan dilakukannya serangan militer.
Di tengah eskalasi ini, jurnalis Amerika Tucker Carlson mengungkapkan bahwa seorang anggota Kongres AS menyampaikan kepadanya bahwa Presiden Trump berencana mengumumkan dimulainya operasi militer terhadap Venezuela. Carlson juga menyebut bahwa sejumlah sumber di Washington memperkirakan pengumuman tersebut dapat disampaikan dalam pidato resmi Trump dalam waktu dekat.
Sebelumnya, pada 29 November 2025, Presiden Trump menyerukan kepada seluruh maskapai penerbangan internasional untuk menganggap wilayah udara di atas dan sekitar Venezuela sebagai wilayah tertutup. Pernyataan tersebut segera ditolak oleh otoritas Venezuela, yang menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan untuk menutup wilayah udara negara berdaulat. Caracas kemudian mengajukan pengaduan resmi kepada PBB dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), dengan menyebut pernyataan tersebut sebagai ancaman penggunaan kekuatan.
Amerika Serikat berdalih bahwa kehadiran militernya di kawasan Karibia bertujuan untuk memerangi perdagangan narkoba. Namun, Venezuela menilai alasan tersebut sebagai dalih untuk melakukan intimidasi dan menyiapkan intervensi militer. Dalam beberapa bulan terakhir, pasukan AS dilaporkan menghancurkan sejumlah kapal di lepas pantai Venezuela dengan tuduhan membawa narkoba. Media Amerika juga melaporkan bahwa Pentagon tengah mengkaji opsi serangan terhadap target-target di dalam wilayah Venezuela.
Menanggapi ancaman tersebut, Venezuela mengerahkan angkatan lautnya untuk mengawal kapal-kapal yang berangkat dari pelabuhan nasional. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menegaskan bahwa ekspor minyak akan terus berlanjut “dengan cara apa pun”, dan menuduh Amerika Serikat melakukan pembajakan dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Maduro menyatakan bahwa “topeng telah jatuh” dan bahwa tujuan sebenarnya Washington bukanlah memerangi narkoba, melainkan mencuri minyak Venezuela.
Pemerintah Venezuela secara resmi mengecam keputusan Amerika Serikat sebagai ancaman yang tidak rasional dan agresif terhadap kedaulatan nasional, serta upaya sistematis untuk menjarah sumber daya negara tersebut. Caracas menegaskan bahwa Venezuela tidak akan pernah tunduk pada tekanan asing, tidak akan menjadi koloni kekuatan mana pun, dan akan terus mempertahankan haknya untuk mengelola serta memasarkan sumber daya alamnya secara sah di bawah hukum internasional.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: BBC
