Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan bahwa hubungan Rusia–Iran merupakan salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Moskow. Hal tersebut disampaikan Lavrov dalam wawancara dengan Lembaga Penyiaran Republik Islam Iran pada Senin malam, 15 Desember 2025, di mana ia menekankan komitmen Rusia untuk terus mendukung Iran serta pentingnya dialog dalam menyelesaikan krisis regional dan internasional.

Lavrov menyatakan bahwa hubungan bilateral Iran–Rusia berada pada tingkat strategis, terutama setelah berlakunya Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara Federasi Rusia dan Republik Islam Iran pada Oktober lalu. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian saat kunjungan presiden Iran ke Moskow awal tahun ini.

Ia menjelaskan bahwa perjanjian tersebut menetapkan prinsip solidaritas dan dukungan timbal balik antara kedua negara dalam isu-isu internasional utama, sekaligus memetakan langkah-langkah praktis untuk memperluas kerja sama bilateral, khususnya di bidang ekonomi, investasi, perdagangan, dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur besar.

Di bidang ekonomi, Lavrov menyoroti penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Iran dengan Uni Ekonomi Eurasia pada 2023, serta diperolehnya status pengamat Iran di organisasi tersebut. Menurutnya, langkah ini membuka peluang besar untuk meningkatkan volume perdagangan, seraya menyebut status tersebut sebagai “kasus langka bagi negara non-anggota.”

Lavrov menegaskan bahwa Rusia dan Iran melakukan koordinasi erat di berbagai forum internasional, termasuk kelompok BRICS, Organisasi Kerja Sama Shanghai, Uni Ekonomi Eurasia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Organisasi Kerja Sama Islam. Ia menambahkan bahwa kerja sama militer dan pertahanan antara Moskow dan Teheran berkontribusi pada penguatan stabilitas dan keamanan kawasan, serta menjadi faktor penangkal efektif terhadap upaya agresi apa pun.

Terkait isu keamanan kawasan, Lavrov mengungkapkan dukungan Rusia terhadap penyelenggaraan konferensi guna merumuskan visi komprehensif bagi keamanan kawasan Teluk Persia, dengan partisipasi negara-negara pesisir Teluk dan tetangga Arab Iran. Ia juga menegaskan dukungan Rusia atas hak sah Iran untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai, dengan tetap menekankan pentingnya keanggotaan Iran dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) serta kepatuhan terhadap protokol Badan Energi Atom Internasional (IAEA), meskipun terdapat ketegangan internasional dan tekanan Barat.

Lavrov mengingatkan bahwa Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang disahkan Dewan Keamanan PBB merupakan kesepakatan kolektif, di mana Iran telah menjalankan komitmen yang bahkan melampaui kewajiban negara anggota NPT, termasuk transparansi penuh dan pemberian akses luas bagi IAEA.

Ia menyinggung kekhawatiran yang disampaikan Menteri Luar Negeri Mesir terkait kesepakatan antara Iran dan IAEA yang dicapai di Kairo beberapa bulan lalu. Lavrov menjelaskan bahwa Iran tidak lagi menganggap kesepakatan tersebut mengikat setelah laporan IAEA dimanfaatkan oleh negara-negara Eropa untuk memberlakukan kembali sanksi ilegal. Ia menegaskan bahwa Rusia akan terus mendorong pemulihan kerja sama Iran dengan IAEA, asalkan dilakukan secara adil dan berdasarkan prinsip-prinsip yang menghormati kedaulatan serta kepentingan Republik Islam Iran.

Menanggapi pertanyaan tentang arah tatanan dunia, Lavrov menyatakan bahwa salah satu tantangan paling serius saat ini berasal dari tindakan elit Uni Eropa di Brussel yang, menurutnya, berusaha memaksakan keputusan kepada pemerintah nasional dan mengabaikan hasil pemilu serta referendum. Ia menilai birokrasi Brussel kehilangan legitimasi rakyat.

Lavrov menambahkan bahwa Eropa secara historis menjadi sumber krisis besar dunia, mulai dari perbudakan, Perang Salib, kolonialisme, hingga dua perang dunia. Ia menilai saat ini Eropa kembali mencoba memaksakan kehendaknya kepada pihak lain dengan dalih krisis Ukraina.

Ia juga memperingatkan kebangkitan teori dan praktik Nazisme di sejumlah negara Eropa, termasuk di Brussel, Berlin, London, Paris, dan negara-negara Baltik, serta menganggapnya sebagai pengabaian terang-terangan terhadap kejahatan rezim Nazi di Ukraina.

Dalam konteks global, Lavrov menyebut bahwa Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat mengisyaratkan kepada Eropa agar tidak terus bergantung pada Washington, karena AS kini memusatkan perhatian pada Amerika Latin dan kawasan Asia-Pasifik, terutama dalam rangka membendung kebangkitan Tiongkok.

Terkait Palestina, Lavrov menegaskan bahwa entitas Zionis telah melanggar banyak resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang menegaskan pembentukan negara Palestina sebagai dasar penyelesaian menyeluruh konflik Timur Tengah. Ia menuduh pemerintahan Benjamin Netanyahu secara kategoris menolak solusi dua negara, seraya menyebut rencana perdamaian Donald Trump menghadapi ketidakpastian akibat tuduhan pelanggaran dari kedua belah pihak.

Mengenai krisis Ukraina, Lavrov menyatakan bahwa Moskow berupaya mengatasi akar konflik, khususnya ancaman akibat ekspansi NATO ke perbatasan Rusia dan pencaplokan wilayah yang memiliki sejarah Rusia. Ia menegaskan dukungan hukum Rusia terhadap Iran dalam menghadapi ancaman eksternal apa pun.

Lavrov menutup wawancara dengan menegaskan bahwa Rusia menyambut pemahaman Amerika Serikat terhadap posisi Moskow, namun menilai bahwa solusi sementara atau kelanjutan dukungan militer bagi Ukraina tanpa menyentuh akar konflik tidak akan menghasilkan penyelesaian yang efektif.

Sementara itu, Juru Bicara Organisasi Energi Atom Iran, Behrouz Kamalvandi, menyatakan bahwa saat ini tidak ada inspeksi aktif terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia menekankan bahwa langkah-langkah khusus harus diambil terkait fasilitas yang sebelumnya menjadi sasaran serangan.

Kamalvandi menjelaskan bahwa kerja sama nuklir Iran–Rusia terus berlanjut, dengan satu pembangkit yang telah beroperasi dan dua lainnya sedang dibangun. Ia mengungkapkan bahwa kontrak pembangunan empat pembangkit berkapasitas 1.200 megawatt di wilayah Sirik telah ditandatangani, sebagai bagian dari program jangka panjang untuk memproduksi 20.000 megawatt listrik nuklir.

Ia menambahkan bahwa Iran kini memiliki kemampuan industri untuk memproduksi reaktor dan peralatan utama secara mandiri, termasuk reaktor 300 megawatt di Darkhovein, serta suku cadang untuk pembangkit Bushehr.

Terkait perkembangan terbaru, Kamalvandi mengungkapkan bahwa delegasi Rusia baru-baru ini mengunjungi Teheran dan kedua pihak tengah menyusun protokol kerja sama reaktor skala kecil, yang kini menjadi tren global karena dapat diproduksi massal dan diangkut dengan lebih mudah.

Ia juga menyebut bahwa Iran telah mengekspor radiofarmasi ke negara-negara tetangga, India, Pakistan, dan bahkan beberapa negara Eropa, dengan tantangan utama berada pada aspek transportasi udara.

Mengenai hubungan dengan IAEA, Kamalvandi menegaskan bahwa setiap negosiasi harus dilakukan dari perspektif keamanan nasional. Ia menyatakan bahwa inspeksi terakhir dilakukan dengan izin Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan berada dalam kerangka undang-undang penangguhan kerja sama, serta tidak mencakup fasilitas yang diserang.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa keamanan fasilitas nuklir dan kepentingan nasional Iran harus menjadi prioritas utama, dan setiap keputusan harus diambil secara bijak serta sesuai hukum.

Sumber berita: Al-Alam

Sumber gambar: Newsweek