Kementerian Luar Negeri pemerintahan Sana’a memperingatkan pada Ahad, 14 Desember 2025, terhadap berlanjutnya pelanggaran gencatan senjata di Jalur Gaza oleh entitas Zionis. Dalam pernyataannya, kementerian tersebut menyoroti pembunuhan Komandan Brigade Al-Qassam, Raed Saeed Saad (Abu Mu’adz), sebagai pelanggaran terbaru dan paling berbahaya.
Kementerian Luar Negeri Sana’a menegaskan bahwa entitas Zionis hingga kini tidak mematuhi komitmennya untuk mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, serta belum menghentikan agresi dan pengepungan terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa kejahatan genosida di Gaza belum berhenti, dan masih dilakukan setiap hari, menyebabkan gugurnya puluhan syuhada, termasuk anak-anak dan perempuan.
Selain Gaza, Kementerian Luar Negeri Sana’a turut memperingatkan eskalasi Zionis yang terus berlangsung di Tepi Barat, yang mencakup pembunuhan, penghancuran rumah, perusakan properti, serta kelanjutan rencana permukiman secara belum pernah terjadi sebelumnya.
Pemerintah Sana’a kembali menegaskan posisi Republik Yaman—baik pimpinan, pemerintah, maupun rakyatnya—dalam mendukung rakyat Palestina dan perjuangan mereka yang adil. Pemerintah Yaman menyerukan kepada komunitas internasional agar memaksa pendudukan Israel untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata, menyelesaikan tahap pertama, membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, melanjutkan ke tahap kedua, serta menghentikan eskalasi dan aktivitas permukiman di Tepi Barat.
Dalam konteks terkait, Brigade Izzuddin al-Qassam, sayap militer Hamas, mengumumkan pada hari yang sama gugurnya Komandan Raed Saeed Saad “Abu Mu’adz”, komandan divisi manufaktur militer, bersama sejumlah mujahidin lainnya. Mereka gugur pada Sabtu, 13 Desember 2025, akibat operasi pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel.
Pernyataan Brigade Al-Qassam menegaskan bahwa pendudukan Israel telah “melampaui seluruh garis merah” dengan terus melakukan pembunuhan terhadap para pemimpin perlawanan dan melanjutkan agresinya terhadap Jalur Gaza. Brigade Al-Qassam juga menuntut pertanggungjawaban Amerika Serikat serta para mediator, termasuk Presiden AS Donald Trump, atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Brigade Al-Qassam menekankan bahwa hak untuk merespons agresi pendudukan adalah hak yang dijamin, seraya menegaskan: “Merupakan hak kami untuk membela diri dengan segala cara.”
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Yemen Press Agency
