Demokrasi yang masih muda di Irak menghadapi tantangan baru seiring meningkatnya ketegangan politik dan campur tangan faktor internasional dalam proses pembentukan pemerintahan baru.
Ancaman terbaru datang dari pemerintahan Amerika Serikat yang memperingatkan akan menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik terhadap Baghdad jika faksi-faksi Irak yang didukung secara populer terus memiliki pengaruh dalam proses pemilihan perdana menteri. Langkah ini dianggap pengamat sebagai taktik tekanan langsung yang berpotensi memengaruhi jalannya proses politik di negara itu.
Menurut seorang penasihat senior pemerintah Mohammed Shia al-Sudani, ancaman sanksi ekonomi dari AS semakin mempersulit tugas dalam memilih perdana menteri baru. Pihak Amerika disebut telah mulai bergerak sejak dini untuk menekan Irak.
Campur tangan Amerika memicu penolakan luas di kalangan publik dan kekuatan politik Irak. Warga Irak menegaskan bahwa tekanan yang digelorakan Washington merupakan ancaman terhadap proses demokrasi dan upaya memengaruhi pengambilan keputusan nasional, yang bertentangan dengan narasi yang diklaim AS, yaitu bahwa tindakan mereka bertujuan melindungi proses politik dan mencegah intervensi regional.
Utusan Khusus Presiden AS untuk Irak, Mark Savaya, berkali-kali menyerang komponen Syiah di negara itu. Dalam pesan yang tegas, ia menekankan bahwa kelangsungan Irak sebagai negara berpengaruh di kawasan bergantung pada penyelesaian akhir isu faksi bersenjata serta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sementara itu, Aliansi Kerangka Koordinasi masih melakukan deliberasi terkait pemilihan kandidat perdana menteri. Informasi yang beredar menunjukkan adanya kesepakatan awal bahwa kandidat berikutnya akan mematuhi keputusan aliansi, tidak terkait dengan salah satu blok dalam Kerangka Koordinasi, dan tetap memperoleh dukungan mayoritas para pemimpin aliansi.
Beberapa nama yang tengah dipertimbangkan termasuk Ali Shukri, penasihat Kantor Presiden; Qasim al-Araji, Penasihat Keamanan Nasional Irak; Hamid al-Shatri, Kepala Badan Intelijen; mantan Perdana Menteri Haider al-Abadi; mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki; Gubernur Basra saat ini, Asaad al-Eidani; Perdana Menteri saat ini, Mohammed Shia al-Sudani; mantan Menteri Pemuda Abdul Hussein Abtan; mantan Kepala Otoritas Industrialisasi Militer Mohammed Sahib al-Daraji; dan Basim al-Badri, Kepala Komisi Akuntabilitas dan Keadilan.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Iraqi News
