Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menegaskan bahwa Amerika Serikat, “berdasarkan pengakuan presidennya sendiri, memikul tanggung jawab langsung” atas kerugian yang ditimbulkan oleh agresi Israel terhadap Iran pada Juni lalu.
Dalam surat yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres pada Rabu, Araqchi menyebut bahwa Donald Trump telah mengakui memimpin agresi tersebut. Ia menekankan bahwa Teheran “mempertahankan hak hukumnya untuk menindaklanjuti masalah ini melalui jalur hukum guna menetapkan tanggung jawab negara dan individu yang terlibat.”
Pernyataan itu disampaikan saat Abbas Araqchi menghadiri pembukaan kantor perwakilan Kementerian Luar Negeri Iran di Hamadan.
Dalam suratnya, Araqchi menambahkan bahwa negaranya “mengharapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil langkah tegas untuk menanggapi pelanggaran yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat, serta memastikan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.”
Beberapa hari sebelumnya, perwakilan tetap Iran untuk PBB Amir Saeed Irvani juga mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal dan Presiden Dewan Keamanan PBB terkait pengakuan Donald Trump tersebut.
Irvani menegaskan bahwa pernyataan Trump merupakan bukti jelas keterlibatan langsung dan tanggung jawab kepemimpinan Amerika Serikat dalam perencanaan dan pelaksanaan agresi militer ilegal terhadap Iran.
Ia menambahkan bahwa pernyataan Trump membantah klaim sebelumnya dari Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, yang mengatakan bahwa Washington “tidak terlibat dalam serangan terhadap Iran” dan bahwa “prioritasnya adalah melindungi keamanan pasukan Amerika di kawasan.”
Sementara itu, laporan Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi mengenai komitmen Iran terhadap Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir dan Perjanjian Kairo terkait program nuklirnya menyebutkan bahwa Iran telah memberitahu IAEA bahwa setiap bentuk kerja sama dengan badan tersebut bergantung pada keputusan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.
Laporan Grossi juga menegaskan bahwa lembaga tersebut telah kehilangan kesinambungan data mengenai cadangan bahan nuklir yang sebelumnya dilaporkan Iran.
Dalam laporannya, Grossi menyatakan bahwa “ketidaktahuan atau ketidakmampuan badan tersebut untuk memverifikasi jumlah uranium yang diperkaya tinggi yang diproduksi dan disimpan oleh Iran menjadi sumber keprihatinan serius.”
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: ABNA
