Pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menyiapkan sejumlah opsi militer terhadap Venezuela, termasuk serangan terhadap angkatan bersenjata negara itu dan kemungkinan merebut kendali atas ladang minyaknya, demikian dilaporkan The New York Times.

Para pejabat mengatakan Trump belum memutuskan langkah apa pun, dengan alasan kekhawatiran terhadap risiko bagi pasukan AS dan potensi kegagalan operasi.

Laporan The Times menyebut beberapa penasihat senior mendorong opsi paling agresif: menggulingkan Presiden Nicolás Maduro. Untuk mendukung rencana itu, Gedung Putih meminta pandangan hukum dari Departemen Kehakiman guna mencari dasar legal bagi penargetan Maduro tanpa persetujuan Kongres—di luar operasi yang saat ini dijalankan dengan dalih pemberantasan narkotika.

Pejabat AS memperkirakan Departemen Kehakiman akan menegaskan bahwa Maduro dan aparat keamanannya merupakan bagian dari Cartel de los Soles, kelompok yang dilabeli sebagai “organisasi narkoteroris”. Dengan klasifikasi tersebut, pemerintahan Trump berpotensi membenarkan penyerangan terhadap Maduro, meski hukum AS selama ini melarang pembunuhan terhadap pemimpin asing.

The Times juga menyoroti pernyataan publik Trump yang tidak konsisten. Ia sebelumnya menyebut bahwa operasi militer terhadap kapal penyelundup narkoba—yang menewaskan sedikitnya 65 orang—bisa diperluas ke daratan, namun hingga kini belum ada tindakan semacam itu. Alasan hukum dan politik di balik kebijakan terhadap Maduro pun dinilai masih rumit.

Menurut CBS News, Trump mengatakan ia meragukan AS akan berperang dengan Venezuela, tetapi menuduh negara itu memperlakukan AS dengan buruk dalam isu narkoba. Ia juga kembali menuduh, tanpa bukti, bahwa Maduro telah membebaskan narapidana dan pasien rumah sakit jiwa untuk dikirim ke AS bersama anggota geng Tren de Aragua—klaim yang telah ia lontarkan sejak masa kampanye.

Dukungan terhadap opsi agresif dilaporkan datang dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio, yang juga bertindak sebagai penasihat keamanan nasional, serta Stephen Miller, wakil kepala staf Gedung Putih yang membidangi keamanan dalam negeri. Pejabat AS mengatakan keduanya secara pribadi mendorong agar Maduro disingkirkan dari kekuasaan.

Namun Trump disebut masih ragu, terutama karena takut operasi itu gagal. Ia disebut tidak terburu-buru mengambil keputusan dan berulang kali menanyakan potensi keuntungan, khususnya terkait nilai strategis cadangan minyak Venezuela bagi AS.

Juru bicara Gedung Putih mengatakan kepada The Times bahwa Trump berkomitmen melanjutkan operasi terhadap “narkoteroris” yang terlibat dalam perdagangan narkoba, dan menyebut spekulasi tentang aksi militer lainnya “tidak berdasar”. Artikel itu menambahkan bahwa keputusan akhir kecil kemungkinan diambil sebelum kapal induk USS Gerald R. Ford tiba di Karibia, membawa sekitar 5.000 pelaut dan lebih dari 75 pesawat.

The New York Times melaporkan bahwa jumlah pasukan AS di Karibia terus meningkat sejak akhir Agustus, mencapai sekitar 10.000 personel—setengah di kapal perang dan sisanya di pangkalan Puerto Rico. Pentagon juga mengirim pesawat pembom B-52 dan B-1 dari Louisiana dan Texas untuk menjalankan misi di lepas pantai Venezuela sebagai unjuk kekuatan.

Selain itu, Resimen Penerbangan Operasi Khusus ke-160 Angkatan Darat AS, yang berpengalaman dalam operasi kontra-teror di Afghanistan, Irak, dan Suriah, diketahui melakukan latihan di sekitar wilayah Venezuela. Peningkatan kekuatan ini dinilai sebagai bentuk tekanan psikologis terhadap Maduro, dengan Trump bahkan disebut membahas kemungkinan memberi izin bagi operasi rahasia CIA di dalam negeri tersebut.

Namun setiap aksi militer di Venezuela dinilai berisiko besar secara militer, hukum, dan politik. Berbeda dengan pemboman fasilitas nuklir Iran pada Juni lalu, operasi terhadap Maduro akan melibatkan upaya menggulingkan pemerintahan sah—tanpa jaminan keberhasilan atau stabilitas pascaoperasi.

Banyak sekutu politik Trump juga dilaporkan memperingatkan agar ia tidak menempuh opsi militer, mengingat janji kampanyenya untuk mengakhiri “perang tanpa akhir”. Sejumlah pejabat menilai perencanaan terhadap penyingkiran Maduro jauh lebih matang dibanding persiapan menghadapi situasi setelahnya.

Menurut The Times, otorisasi bagi CIA untuk beroperasi di Venezuela bisa mencakup kampanye informasi, upaya pelemahan terhadap Maduro, hingga kemungkinan penangkapannya. Namun, pejabat keamanan menilai jika operasi semacam itu benar-benar efektif, Maduro seharusnya sudah jatuh sejak lama—karena itu opsi militer kini kembali dipertimbangkan.

Salah satu opsi adalah serangan udara terhadap fasilitas militer yang disebut terkait perdagangan narkoba, dengan tujuan melemahkan dukungan militer terhadap Maduro. Pejabat menilai jika Maduro merasa tak terlindungi, ia bisa melarikan diri atau menjadi lebih mudah ditangkap. Namun, para pengkritik memperingatkan serangan semacam itu justru dapat memicu solidaritas terhadapnya.

Opsi kedua adalah pengiriman pasukan operasi khusus AS—seperti Delta Force atau SEAL Team 6—untuk menangkap atau membunuh Maduro. Pemerintah berpotensi membenarkannya dengan dalih bahwa Maduro memimpin organisasi narkoteroris. Departemen Luar Negeri juga telah menggandakan hadiah penangkapan Maduro menjadi US$50 juta.

Opsi ketiga, yang lebih kompleks, mencakup rencana merebut bandara, ladang minyak, dan infrastruktur penting Venezuela.

Dua opsi terakhir dinilai berisiko tinggi bagi pasukan dan warga sipil, terutama di wilayah padat seperti Caracas. Karena itu, Trump disebut berhati-hati agar tidak membahayakan pasukan AS, dan perencana militer kini menitikberatkan pada penggunaan drone laut serta senjata jarak jauh setelah kapal induk Gerald R. Ford dan armada pendukungnya siap di posisi.

Faktor minyak juga disebut memengaruhi kalkulasi kebijakan ini. Pejabat AS mengatakan Trump sangat tertarik pada cadangan minyak Venezuela—yang terbesar di dunia—meski pemerintahannya sempat berdebat apakah ekspor ke AS harus dihentikan atau dipertahankan untuk menjaga pengaruh jika Maduro tumbang.

Meski Trump menggandakan hadiah penangkapan Maduro dan menyebutnya “narkoteroris”, ia sempat membatalkan lalu memperbarui izin operasi Chevron di Venezuela. Izin yang diperpanjang itu, menurut laporan, melarang perusahaan mengirim mata uang asing ke sistem perbankan Venezuela, tetapi ekspor minyak Chevron tetap berjalan dan membantu menopang ekonomi Maduro.

Sebagian besar perusahaan minyak AS telah lama kehilangan asetnya akibat nasionalisasi, menjadikan Chevron sebagai pengecualian. Perusahaan itu disebut berhasil menjaga hubungan dengan kedua belah pihak—bahkan mempekerjakan penggalang dana utama Trump sebagai pelobi di Washington—serta mendapat dukungan terbuka dari Maduro untuk tetap beroperasi di negara itu.

Sementara itu, The Times melaporkan bahwa para penasihat Trump yang mendorong opsi militer paling keras juga meminta analisis hukum dari Departemen Kehakiman untuk membenarkan tindakan tersebut.

Pejabat Gedung Putih mengatakan mereka menginginkan pendapat hukum terbaru sebelum melangkah lebih jauh. Penasihat hukum pemerintah pun memberi tahu Kongres bahwa serangan mematikan terhadap kapal penyelundup narkoba tidak memerlukan persetujuan legislatif.

Kepala Kantor Penasihat Hukum (OLC) T. Elliot Gaiser mengatakan kepada anggota parlemen bahwa operasi kapal itu tidak termasuk “tindakan permusuhan” di bawah War Powers Resolution 1973, yang membatasi aksi militer presiden hingga 60 hari tanpa izin Kongres. Namun, anggota parlemen dari kedua partai menilai penjelasan itu tidak memadai dan meminta klarifikasi lebih lanjut.

Sumber berita: Al Mayadeen

Sumber gambar: New York Times