Sebuah laporan gabungan yang dirilis oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) bersama Dewan Nasional untuk Penelitian Ilmiah di Lebanon memaparkan skala kehancuran infrastruktur sipil yang masif akibat agresi militer Israel di wilayah selatan negara tersebut. Berdasarkan hasil penilaian cepat terhadap tingkat kerusakan bangunan sipil dalam rentang waktu antara Oktober 2025 hingga April 2026, kerugian finansial langsung khusus untuk sektor bangunan saja diestimasikan telah menyentuh angka sekitar $1,38 miliar (atau setara dengan Rp22,6 triliun), dengan akumulasi puing-puing reruntuhan bangunan melonjak drastis hingga mencapai volume 3,1 juta meter kubik.
Studi komprehensif berbasis data geospasial ini memfokuskan wilayah pengamatan pada sektor-sektor yang berada di sebelah selatan Sungai Litani, yang mencakup wilayah administratif distrik Bint Jbeil, Marjeyoun, Nabatieh, Tyre, dan Sidon. Hasil laporan mendeteksi dampak kerusakan dengan rincian sebagai berikut: sebanyak 17.891 unit hunian tempat tinggal warga dilaporkan hancur total atau mengalami kerusakan berat secara menyeluruh, 5.219 unit rumah mengalami kerusakan struktural sebagian, serta 18.282 unit rumah mengalami dampak kerusakan kategori ringan. Metodologi riset ini mengandalkan teknologi perbandingan citra satelit resolusi tinggi yang diambil pada 29 April 2026 terhadap data citra satelit acuan bertanggal 23 Oktober 2025. Kendati demikian, pihak penyusun laporan memberikan catatan khusus bahwa kalkulasi ini mengecualikan fasilitas ruang bawah tanah serta infrastruktur vital publik lainnya seperti jaringan jalan raya, jembatan penyeberangan, instalasi listrik, saluran air bersih, dan menara jaringan telekomunikasi.
Di sisi lain, hasil rilis data dari badan dunia tersebut memicu skeptisisme dan perdebatan di internal pemerintahan Lebanon. Menteri Keuangan Lebanon, Yassin Jaber, secara terbuka meragukan keabsahan indikator angka yang disajikan dalam studi UNDP tersebut dan menyebut estimasi tersebut tidak logis serta terlalu kecil untuk menggambarkan realitas kehancuran di lapangan. Dalam wawancara resminya dengan stasiun televisi Al-Jadeed, Yassin Jaber memproyeksikan bahwa total biaya aktual untuk rekonstruksi dan perbaikan kerusakan properti di Lebanon Selatan kemungkinan besar akan membengkak hingga dua kali lipat lebih banyak dari angka yang diumumkan PBB. Untuk menyajikan data pembanding yang valid, beliau mengonfirmasi bahwa pemerintah Lebanon sedang merancang sebuah studi komprehensif baru yang jauh lebih mendalam melalui kerja sama operasional antara Bank Dunia dan Dewan Nasional untuk Penelitian Ilmiah, yang pemantauannya telah dilakukan sejak hari pertama perang pecah menggunakan instrumen satelit khusus demi menjamin akurasi data kerugian nasional.
Dinamika penilaian dampak perang ini mengemuka menyusul tercapainya nota kesepahaman diplomatik besar antara Amerika Serikat dan Iran pada 15 Juni 2026 lalu, yang dimediasi secara maraton oleh diplomat Pakistan dan Qatar. Kesepakatan damai regional tersebut mengamanatkan adanya pemberlakuan gencatan senjata militer secara instan dan permanen di semua front pertempuran, termasuk penghentian perang di Lebanon, pembukaan kembali rute pelayaran internasional Selat Hormuz, serta pencabutan blokade laut ketat yang sempat diterapkan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Sepanjang berlangsungnya eskalasi bersenjata tersebut, militer Israel dinilai meluncurkan operasi penghancuran properti sipil secara terencana di seantero wilayah Lebanon Selatan, serta secara sistematis melakukan peruntuhan bangunan pemukiman di desa-desa serta kota-kota perbatasan yang sempat mereka duduki dan masuki.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Al Jazeera
