Presiden Iran Masoud Pezeshkian melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu, 6 Mei 2026, guna membahas situasi strategis kawasan dan kebuntuan negosiasi diplomatik. Dalam percakapan tersebut, Pezeshkian menegaskan bahwa setiap upaya untuk membuka kembali Selat Hormuz secara penuh memerlukan pencabutan blokade laut yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Beliau menyebut tindakan Washington, termasuk penyitaan kapal-kapal Iran, sebagai bentuk “perompakan” dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional yang mengganggu perdagangan global.
Pezeshkian juga mengkritik ketidakpatuhan pendudukan Israel terhadap komitmen gencatan senjata di Gaza dan Lebanon. Beliau menyatakan bahwa sangat wajar bagi perlawanan Islam di Lebanon untuk bertindak membela negara dan rakyatnya di bawah situasi agresi yang terus berlanjut. Terkait hubungan dengan Barat, Pezeshkian mengungkapkan kekecewaannya terhadap negara-negara Eropa yang justru mengaktifkan mekanisme sanksi dan memberikan tekanan tambahan kepada Teheran, alih-alih bersikap kritis terhadap perilaku Amerika Serikat yang telah menghambat kesepakatan sebelumnya di New York.
Dalam dialog tersebut, Presiden Iran memaparkan sejarah pahit diplomasi dengan Washington, di mana Iran dua kali memasuki jalur dialog namun justru dibalas dengan serangan militer yang beliau gambarkan sebagai “tusukan dari belakang”. Pezeshkian menekankan bahwa ambisi dan pernyataan mengancam dari AS telah merusak kepercayaan di antara negara-negara Teluk dan mengacaukan keamanan jalur pelayaran strategis. Iran menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan semua masalah dalam kerangka hukum internasional, selama hak-hak rakyatnya terjamin.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Emmanuel Macron menyatakan dukungan Paris terhadap kerangka gencatan senjata dan perlunya solusi diplomatik untuk membuka kembali Selat Hormuz. Macron mengakui bahwa blokade laut AS dan serangan Israel ke Lebanon merupakan bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan yang ada. Prancis menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kemajuan negosiasi, membantu proses pencabutan sanksi, serta menekankan pentingnya jaminan multilateral dari berbagai negara untuk mewujudkan perdamaian abadi di kawasan tersebut.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Al-Monitor
