Hizbullah melancarkan serangkaian operasi militer besar-besaran pada Kamis, 16 April 2026, sebagai respons atas pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan oleh militer Israel. Mengawali hari sejak tengah malam, pejuang perlawanan mengerahkan kawanan drone serbu untuk menghantam situs Hanita, barak Liman di utara Nahariya, hingga basis logistik Divisi 146 di timur kota Nahariya. Selain itu, Hizbullah mengonfirmasi serangan terhadap bukit Al-Ajal serta penghancuran sebuah tank Merkava di pinggiran timur laut Bint Jbeil menggunakan rudal berpemandu pada Selasa lalu.
Dalam laporan mingguan yang dirilis, Hizbullah mengungkapkan telah melakukan total 488 operasi militer antara tanggal 6 hingga 13 April. Dari jumlah tersebut, 269 operasi menargetkan wilayah di dalam Palestina yang diduduki dengan jangkauan serangan mencapai kedalaman 150 km. Rata-rata operasi harian mencapai 70 aksi militer, yang menunjukkan intensitas perlawanan tetap tinggi meskipun berada di bawah tekanan agresi. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa ketangguhan Hizbullah adalah kunci utama yang akan memaksakan konsolidasi gencatan senjata di Lebanon.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui platform Truth Social mengumumkan bahwa pembicaraan antara Israel dan Lebanon dijadwalkan berlangsung pada hari Kamis ini. Trump menyatakan bahwa Washington berupaya memberikan “ruang bernapas” bagi kedua belah pihak setelah hampir 34 tahun kedua pemimpin negara tersebut tidak saling berbicara secara langsung. Langkah ini merupakan kelanjutan dari pertemuan antara Duta Besar Lebanon Nada Hamadeh Mouawad dan Duta Besar Israel Yehiel Leiter di Washington awal pekan ini.
Meskipun diplomasi internasional terus didorong, jalur ini menghadapi pertentangan tajam dari internal Lebanon. Anggota parlemen Lebanon dari blok Hizbullah, Ibrahim al-Moussawi, menyebutkan bahwa Iran sedang menggunakan pengaruhnya, termasuk tekanan di Selat Hormuz, untuk mencapai penghentian perang. Namun, Sekretaris Jenderal Hizbullah Sheikh Naim Qassem secara tegas menolak format negosiasi langsung dengan entitas penjajah tersebut. Ia menjuluki upaya diplomasi langsung itu sebagai tindakan “absurd” dan pemberian konsesi gratis, yang juga mencerminkan gelombang kemarahan dan penolakan dari masyarakat Lebanon di jalanan.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Euractiv
