Presiden Iran Masoud Pezeshkian melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada Rabu malam, 9 April 2026, guna membahas perkembangan upaya penghentian konflik di kawasan. Dalam komunikasi tersebut, Pezeshkian menekankan bahwa inisiatif 10 poin yang diajukan Iran merupakan kerangka kerja tunggal untuk mengakhiri perang, dengan syarat utama berupa gencatan senjata menyeluruh di Lebanon. Presiden Iran menyatakan bahwa kesediaan Teheran menerima proposal Pakistan, meskipun Amerika Serikat sering kali melanggar janji, mencerminkan pendekatan Iran yang kuat dan bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas regional.
Pezeshkian juga memberikan peringatan keras bahwa ketidakamanan di Selat Hormuz dan wilayah Teluk merupakan dampak langsung dari agresi militer Amerika Serikat dan Zionis. Ia menegaskan bahwa jaminan keamanan di jalur pelayaran vital tersebut bergantung sepenuhnya pada penghentian total serangan musuh. Presiden Iran menyerukan kepada komunitas internasional untuk menggunakan kesempatan diplomatik ini guna menekan pihak agresor agar tidak mengulangi kesalahan strategis yang dapat menghancurkan proses perdamaian yang tengah dirintis di Islamabad.
Di sisi lain, PM Shehbaz Sharif mengakui bahwa adanya laporan pelanggaran gencatan senjata di beberapa lokasi telah merusak semangat proses perdamaian. Sharif mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menghormati kesepakatan gencatan senjata dua minggu yang telah disepakati agar jalur diplomasi dapat mengambil peran utama. Pernyataan ini muncul di tengah laporan pembantaian besar-besaran oleh militer Israel di Beirut, Lebanon Selatan, dan Bekaa yang menelan lebih dari 100 martir menurut data Palang Merah Lebanon. Sebagai respons, Garda Revolusi Iran (IRGC) mengeluarkan pernyataan nomor 56 yang memperingatkan akan adanya balasan yang membuat musuh menyesal jika serangan brutal terhadap warga sipil Lebanon tidak segera dihentikan.
Krisis ini juga memicu gejolak politik di internal Lebanon, di mana anggota parlemen Elias Jradi melontarkan kritik tajam terhadap sikap diam pemerintah Lebanon. Jradi menuduh otoritas saat ini telah melanggar konstitusi dan hukum kemanusiaan internasional karena mencoba menghalangi hak rakyat untuk mempertahankan diri dan melakukan perlawanan terhadap musuh. Ia menegaskan akan mengambil jalur hukum untuk menuntut pemerintah atas keputusan yang dianggap melucuti status sah perlawanan, sembari menekankan bahwa masyarakat Lebanon tetap bersatu melawan agresi yang disebutnya sebagai musuh kemanusiaan. Eskalasi pemboman Israel yang terus berlanjut di ibu kota dan berbagai wilayah pinggiran kini menempatkan kesepakatan gencatan senjata global dalam ancaman keruntuhan total.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Press TV
