Pertemuan perdana Dewan Perdamaian untuk Gaza yang berlangsung di Washington pada Kamis, 19 Februari 2026, memperlihatkan gaya diplomasi transaksional yang kental di bawah kendali penuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pembukaan rapat yang dihadiri oleh berbagai pemimpin negara serta kepala komite teknokrat Palestina Ali Shaath, Donald Trump secara sepihak mengeklaim bahwa situasi di Gaza sangat rumit namun menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ia dengan penuh percaya diri menyebut Dewan Perdamaian ini sebagai lembaga paling berpengaruh dalam hal kekuasaan, sembari menegaskan bahwa dewan tersebut hanya diperuntukkan bagi pemimpin-pemimpin yang ia kehendaki. Melalui forum ini, Amerika Serikat menjanjikan bantuan sebesar 10 miliar dolar, meskipun Donald Trump sama sekali tidak merinci dari mana sumber dana tersebut berasal atau apakah ia akan meminta persetujuan dari Kongres Amerika Serikat untuk mencairkannya.
Di balik kedok kemanusiaan, terdapat penggalangan dana besar-besaran yang melibatkan sembilan negara anggota termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kazakhstan, yang secara kolektif menjanjikan lebih dari 7 miliar dolar. Namun, narasi perdamaian ini dibarengi dengan ancaman militer yang nyata. Donald Trump secara sepihak menyatakan bahwa perang di Gaza telah berakhir dengan klaim bahwa Hamas telah berjanji untuk menyerahkan senjata mereka. Ia memperingatkan dengan nada keras bahwa jika janji tersebut tidak ditepati, kelompok tersebut akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa “perdamaian” yang ditawarkan sebenarnya lebih menyerupai sebuah ultimatum penyerahan diri total, yang didukung oleh utusannya Steve Wittkopf yang ia sebut sebagai mediator yang dipercaya oleh semua pihak.
Fokus pertemuan tersebut meluas melampaui Gaza, di mana Donald Trump menetapkan tenggat waktu sepuluh hari ke depan untuk menentukan apakah kesepakatan dengan Iran dapat tercapai. Ia menggunakan pengaruh Jared Kushner dan Steve Wittkopf yang diklaim memiliki hubungan baik dengan perwakilan Iran, namun tetap menyisipkan ancaman bahwa “hal-hal buruk akan terjadi” jika Teheran menolak tawaran kesepakatan tersebut. Tidak berhenti di situ, Donald Trump juga memamerkan gaya diplomasinya yang intimidatif dengan mengeklaim telah mengancam India dan Pakistan dengan tarif masuk sebesar 200% jika kedua negara tersebut tidak segera mencapai kesepakatan tertentu. Hal ini mencerminkan penggunaan kekuatan ekonomi Amerika Serikat sebagai senjata untuk memaksakan kehendak politik di berbagai belahan dunia.
Pernyataan Donald Trump dalam pertemuan tersebut juga mencakup berbagai isu lain yang memperlihatkan sikap meremehkan terhadap institusi global. Ia menyebut krisis di Lebanon sebagai “masalah kecil” dibandingkan dengan proyek besar yang sedang ia jalankan melalui Dewan Perdamaian. Selain itu, ia kembali mengungkit kekecewaan pribadinya terhadap Hadiah Nobel Perdamaian, dengan menyatakan bahwa panitia tidak memperbaiki kesalahan mereka karena tidak memberikannya penghargaan, meskipun ia mengaku tidak lagi mempedulikan hal tersebut. Terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa, Donald Trump memberikan kritik tajam dengan mengatakan bahwa lembaga tersebut belum memenuhi ekspektasinya. Sikap ini dipertegas oleh Wakil Presiden J.D. Vance dan Sekretaris Negara Marco Rubio yang menekankan bahwa rencana ini semata-mata demi kepentingan rakyat Amerika, dengan memberikan pilihan semu antara mengikuti rencana Washington atau kembali ke medan perang yang tidak diinginkan siapa pun.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: BBC
