Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan kesiapan Republik Islam Iran untuk menjalani diplomasi yang adil dan seimbang, namun ia menekankan bahwa situasi saat ini tidak memberikan landasan yang serius untuk mengadakan negosiasi nuklir yang tulus dengan Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan CNN Turk pada hari Sabtu, 31 Januari 2026, Abbas Araghchi menjelaskan bahwa meskipun Washington sering mencoba berkomunikasi melalui negara ketiga, setiap negosiasi yang realistis dan membuahkan hasil memerlukan penghapusan atmosfer ancaman serta tekanan terlebih dahulu. Ia menuntut adanya kerangka kerja yang jelas, konten spesifik, dan aturan main yang disepakati bersama sebelum perundingan dimulai. Menteri Luar Negeri Iran ini menggarisbawahi bahwa negosiasi tidak bisa dipaksakan melalui kekuatan, dan kesepakatan yang adil mustahil tercapai tanpa adanya rasa saling menghormati serta kondisi yang setara bagi kedua belah pihak.
Abbas Araghchi menegaskan bahwa Iran memiliki kemampuan penuh untuk membela diri secara mandiri tanpa perlu bergantung pada pihak eksternal mana pun, meskipun prioritas utama Tehran tetap pada jalur diplomasi dan dialog rasional. Terkait isu regional, ia menyoroti peran krusial Korps Garda Revolusi Islam dalam menumpas ISIS dan kelompok teroris lainnya, sembari mengkritik posisi beberapa negara Eropa yang dinilainya justru memperkeruh ketegangan alih-alih meredakannya. Melalui pesan di platform X setelah pertemuannya dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan, Abbas Araghchi menyatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung konstruktif. Ia menegaskan kembali bahwa Iran tidak pernah berambisi memiliki senjata nuklir dan siap memasuki perjanjian nuklir yang adil asalkan menjamin hak-hak rakyat Iran, mencakup jaminan non-senjata nuklir, serta penghapusan sanksi secara efektif. Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran konstruktif Turki dan negara tetangga lainnya dalam mendukung stabilitas di kawasan Asia Barat.
Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan harapan agar negara-negara Barat meninjau kembali kebijakan sanksi mereka dan berhenti menggunakan isu hak asasi manusia sebagai dalih untuk menekan Tehran. Dalam konferensi pers yang dilaporkan oleh kantor berita TASS, Maria Zakharova menarik perhatian internasional pada pernyataan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang mendesak langkah-langkah darurat guna menghapus dampak buruk sanksi terhadap hak-hak rakyat Iran. Ia mencatat bahwa pejabat PBB tersebut mengakui bahwa protes di Iran dipicu oleh lonjakan harga yang tajam di tengah kemerosotan ekonomi yang diperparah oleh dampak sanksi eksternal. Rusia mendesak negara-negara yang menjatuhkan sanksi untuk memperhatikan seruan PBB tersebut demi kemanusiaan.
Mengenai hubungan bilateral Moskow-Tehran di tengah ancaman Amerika Serikat, Maria Zakharova menyatakan bahwa Rusia dan Iran terus menjalin dialog politik yang intensif, terutama mengenai berbagai aspek situasi terkini di sekitar perbatasan Iran. Posisi Rusia tetap konsisten dalam mendukung Iran melalui kerangka kerja sama yang sudah ada. Senada dengan itu, Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya menyatakan bahwa Iran saat ini jauh lebih siap menghadapi ancaman dibandingkan kondisi pada Juni 2025 lalu. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, juga menambahkan pada hari Kamis bahwa peluang untuk negosiasi mengenai Iran sama sekali belum tertutup, sehingga komunitas internasional harus tetap memprioritaskan penggunaan instrumen diplomatik dalam menyelesaikan ketegangan yang ada.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Al Jazeera
