Duta Besar dan Perwakilan Tetap Republik Islam Iran untuk Kantor PBB di Jenewa, Ali Bahreini, menegaskan dengan sangat kuat bahwa Iran tidak akan pernah melepaskan hak sahnya untuk melakukan pengayaan uranium demi tujuan damai. Dalam pidatonya di pertemuan Konferensi Perlucutan Senjata pada Kamis, 22 Januari 2026, Ali Bahreini mengecam keras serangan teroris yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan entitas Zionis terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB serta hukum internasional, yang sekaligus memberikan hantaman serius terhadap rezim non-proliferasi nuklir global.
Ali Bahreini merinci bahwa agresi ilegal yang dilakukan entitas Zionis pada 13 Juni 2025 terhadap integritas teritorial dan kemandirian politik Iran adalah tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Eskalasi berlanjut pada 22 Juni ketika Amerika Serikat, berkoordinasi dengan entitas yang bukan anggota NPT (Non-Proliferation Treaty), menargetkan fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah pengawasan badan internasional di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Menurutnya, aksi sabotase ini merupakan ancaman nyata bagi perdamaian dunia. Ali Bahreini menekankan bahwa sebagai anggota NPT, pengayaan uranium untuk tujuan damai adalah hak yang tidak terbantahkan, dan Iran dalam kerangka Piagam PBB akan merespons setiap tindakan agresi dengan tegas, sembari tetap membuka pintu bagi negosiasi tulus tanpa prasyarat yang didasarkan pada rasa hormat mutlak.
Dalam forum tersebut, Duta Besar Iran juga mengkritik tajam perlombaan senjata nuklir yang terus berlanjut, terutama modernisasi arsenal nuklir oleh negara-negara pemilik senjata tersebut yang dianggap melanggar Pasal VI NPT. Ia menunjuk kebijakan pencegahan nuklir Amerika Serikat, penempatan senjata nuklir di negara-negara NATO, serta modernisasi kapabilitas nuklir oleh Prancis dan Inggris sebagai indikasi ketergantungan berbahaya negara-negara tersebut pada senjata pemusnah massal. Ali Bahreini mendesak agar perlucutan senjata nuklir tetap menjadi prioritas utama komunitas internasional dan menyerukan dimulainya negosiasi segera untuk menyusun perjanjian komprehensif guna menghapuskan seluruh senjata nuklir secara total dan permanen, di mana tanggung jawab utama berada di pundak negara-negara pemilik senjata nuklir.
Lebih lanjut, Ali Bahreini mengingatkan kembali inisiatif Iran sejak 1974 untuk menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan bebas senjata nuklir. Ia menegaskan bahwa entitas Israel, dengan kepemilikan senjata nuklirnya dan penolakan untuk bergabung dengan NPT atau menerima jaminan Badan Tenaga Atom Internasional, merupakan satu-satunya penghalang bagi tercapainya tujuan mulia tersebut. Selain isu nuklir, Ali Bahreini juga mengutuk keras penculikan Presiden sah Venezuela, Nicolas Maduro, oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan negara merdeka yang sangat mencolok. Ia menyebut penculikan kepala negara anggota PBB sebagai ancaman langsung terhadap keamanan internasional yang dapat merusak tatanan hukum global jika dibiarkan.
Menutup pernyataannya, Ali Bahreini menuntut pembebasan segera Presiden Venezuela dan penghormatan penuh terhadap integritas teritorial serta hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat negara tersebut. Ia mengkritik pendekatan Amerika Serikat yang menggunakan slogan “perdamaian melalui kekuatan,” dan menegaskan bahwa perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui multilateralisme, penghormatan terhadap Piagam PBB, serta kepatuhan ketat terhadap hukum internasional. Ia berharap Konferensi Perlucutan Senjata dapat mempertahankan fungsinya sebagai lembaga negosiasi multilateral dan tidak sekadar menjadi institusi dialog yang tidak berdaya di hadapan agresi negara-negara besar.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Press TV
