Operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah memicu gelombang perlawanan politik yang hebat di dalam negeri Amerika Serikat. Mantan Wakil Presiden Kamala Harris mengeluarkan peringatan keras melalui platform X, menyebut tindakan Presiden Donald Trump sebagai langkah yang “ilegal dan tidak bijaksana” yang justru mengancam keamanan nasional AS. Harris menegaskan bahwa rakyat Amerika sudah jenuh dengan kebohongan mengenai perang demi perubahan rezim atau minyak yang dibungkus dengan narasi kekuatan namun berakhir pada kekacauan. Ia menuding bahwa ambisi Trump bukan untuk membuat Amerika lebih kuat, melainkan sekadar keinginan pribadi untuk bermain peran sebagai diktator regional yang membahayakan nyawa pasukan AS dan menghamburkan miliaran dolar tanpa rencana keluar (exit plan) yang jelas.
Sejalan dengan kritik tersebut, Walikota New York City, Zahran Mamdani, secara terbuka mengutuk operasi tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Kritik dari dalam pemerintahan AS ini memperlihatkan adanya perpecahan domestik mengenai legalitas tindakan militer yang dilakukan tanpa otorisasi jelas. Sementara itu, Donald Trump dalam konferensi persnya mencoba membangun narasi sepihak dengan mengeklaim bahwa Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, telah setuju untuk bekerja sama dengan Washington di bawah arahan Sekretaris Negara Marco Rubio—sebuah klaim yang langsung dibantah keras oleh pihak Caracas.
Dari pusat pemerintahan di Caracas, Wakil Presiden Delcy Rodriguez yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan menegaskan bahwa Venezuela tidak akan pernah menjadi koloni dari kekaisaran mana pun. Rodriguez menyatakan komitmen mutlak terhadap legitimasi Nicolas Maduro sebagai satu-satunya presiden mereka dan menuntut pembebasannya segera. Ia memperingatkan bahwa setiap bahaya yang menimpa Maduro akan memicu aktivasi seluruh kekuatan angkatan bersenjata dan otoritas nasional untuk melindungi kemerdekaan negara. Rodriguez juga menekankan bahwa agresi ini adalah noda hitam dalam hubungan bilateral yang dilakukan dengan dalih palsu demi penguasaan sumber daya alam Venezuela.
Dukungan internasional terhadap kedaulatan Venezuela mulai mengalir, salah satunya dari Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Seyyed Abbas Araqchi, segera menghubungi Menteri Luar Negeri Venezuela, Ivan Gil Pinto, untuk menyatakan solidaritas penuh dan dukungan rakyat Iran terhadap Caracas. Kementerian Luar Negeri Iran menyerukan kepada organisasi internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, untuk segera menghentikan agresi ilegal ini dan menuntut pertanggungjawaban hukum bagi mereka yang merencanakan serta melaksanakan serangan tersebut. Teheran menekankan bahwa dunia memiliki tanggung jawab moral untuk melawan unilateralisme agresif yang menghancurkan norma-norma diplomatik global.
Penculikan ini menandai eskalasi paling ekstrem dalam kebijakan luar negeri AS di awal tahun 2026, yang kini menempatkan kawasan Karibia dalam kondisi ketidakpastian keamanan yang tinggi. Donald Trump sendiri tetap mengeklaim operasi tersebut sebagai sebuah keberhasilan besar, meskipun saat ini Maduro dan istrinya dilaporkan telah dibawa ke New York untuk menghadapi dakwaan formal. Situasi ini telah menyeret dunia ke ambang krisis diplomatik baru di mana garis antara penegakan hukum internasional dan agresi militer menjadi sangat kabur di bawah kepemimpinan pemerintahan Trump yang kedua.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Al Jazeera
