Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza memasuki babak yang semakin mematikan pada awal tahun 2026, di mana puluhan ribu pengungsi Palestina terpaksa menghadapi cuaca musim dingin yang ekstrem tanpa perlindungan yang memadai. Penilaian terbaru dari Palestine Shelter Cluster, sebuah koordinator bantuan yang menaungi hampir 700 LSM serta didukung oleh PBB dan Palang Merah, mengungkap temuan yang sangat memprihatinkan mengenai kualitas bantuan internasional. Hasil survei terhadap 9.000 responden dan observasi lapangan menunjukkan bahwa mayoritas tenda yang didonasikan oleh berbagai negara tidak memenuhi standar perlindungan dasar terhadap angin dan hujan. Tenda-tenda dari Mesir dilaporkan memiliki kualitas jahitan yang buruk dan mudah robek, sementara bantuan dari Arab Saudi dan Tiongkok dinilai terlalu tipis, tidak kedap air, serta memiliki struktur yang sangat lemah. Sebaliknya, hanya tenda yang dipasok oleh Qatar, Uni Emirat Arab, dan PBB yang dianggap memenuhi spesifikasi teknis untuk bertahan di tengah badai. Kondisi ini menyebabkan sekitar 235.000 pengungsi kini terpapar langsung oleh suhu dingin yang membekukan, terutama setelah badai dahsyat merusak ribuan tempat tinggal sementara dalam beberapa pekan terakhir.
Kesengsaraan ini diperparah oleh kebijakan restriksi Israel yang membatasi masuknya material konstruksi penting seperti karung pasir, lembaran plastik, dan alat berat yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat perlindungan pengungsi. Meskipun terdapat klaim bantuan dari pihak militer Israel melalui COGAT, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bantuan tersebut jauh dari kata cukup. Gencatan senjata yang dimulai sejak Oktober 2025 tidak membawa perbaikan signifikan bagi taraf hidup 2,3 juta penduduk Gaza yang sebagian besar telah berulang kali mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Sejak gencatan senjata tersebut, setidaknya 414 warga Palestina tewas, termasuk 19 orang yang meninggal akibat runtuhnya bangunan yang rusak setelah hujan lebat. Di tengah penderitaan ini, rencana stabilisasi yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan pengangkatan administrasi teknokratis, masih menjadi wacana teoritis di saat penduduk Gaza harus berjuang melawan tikus dan air hujan di reruntuhan bangunan tanpa alas tidur dan pakaian yang layak.
Paralel dengan kehancuran di Gaza, tahun 2025 ditutup sebagai tahun dengan rekor ekspansi pemukiman ilegal Israel paling agresif di Tepi Barat sejak Perjanjian Oslo 1993. Lembaga pengawas pemukiman Peace Now melaporkan bahwa pemerintahan koalisi sayap kanan Israel telah menyetujui rencana untuk 28.163 unit pemukiman baru sepanjang tahun ini, sebuah angka yang belum pernah tercatat sebelumnya. Secara geografis, ekspansi ini mencakup wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak memiliki kehadiran pemukim, seperti di sekitar Jenin dan Hebron, yang secara efektif memecah kontinuitas wilayah Palestina. Jumlah pemukiman di Tepi Barat melonjak drastis dari 140 pada awal 2023 menjadi 208 pada akhir 2025, yang kini menampung sekitar 750.000 pemukim Yahudi. Pada bulan Desember saja, kabinet keamanan Israel meresmikan 19 pemukiman baru, termasuk melegalkan secara retroaktif pos-pos terdepan (outposts) yang sebelumnya dianggap ilegal bahkan menurut hukum domestik Israel.
Strategi pembangunan ini dinilai oleh para ahli dan organisasi hak asasi manusia seperti B’Tselem sebagai upaya sistematis untuk melakukan “aneksasi de facto” tanpa deklarasi formal, guna menutup segala kemungkinan tercapainya solusi dua negara di masa depan. Langkah-langkah birokrasi ini dibarengi dengan praktik pembersihan etnis melalui kekerasan pemukim yang memaksa puluhan komunitas Palestina meninggalkan tanah leluhur mereka. Pendaftaran tanah di Area C dan amendemen UU Penarikan Diri tahun 2005 yang memungkinkan pemukim kembali ke situs-situs seperti Sa-Nur di Tepi Barat utara menunjukkan niat jangka panjang untuk menanamkan kehadiran Israel di jantung pemukiman padat penduduk Palestina. Memasuki tahun pemilihan 2026, tren ekspansi ini diprediksi akan terus meningkat, memperdalam instabilitas kawasan dan menjauhkan harapan bagi kedaulatan bangsa Palestina di tengah situasi yang kian kritis di Gaza maupun Tepi Barat.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: The Journal
