Gerakan Asaib Ahl al-Haq menegaskan bahwa komitmen mereka terhadap perlawanan adalah isu politik yang tidak bisa dinegosiasikan.

Jawad al-Talibawi, juru bicara Asaib Ahl al-Haq, mengatakan: “Dalam budaya kami, tidak ada tempat untuk menyerahkan senjata, meninggalkan perlawanan, atau mengabaikan rencana musuh. Ini bukan soal politik atau negosiasi, tetapi keyakinan kedaulatan, jaminan bagi keputusan, dan perlindungan posisi yang tidak bisa dihancurkan oleh tekanan dan tidak bisa diperdagangkan. Siapa pun yang berpikir sebaliknya, tidak benar-benar mengenal kami.”

Al-Talibawi menambahkan, “Slogan kami tetap sama: kami adalah pendukung dan pembangun negara ini, selalu siap membelanya, dan kapan pun diperlukan, siap mengorbankan nyawa. Kami terus melangkah untuk membangun Irak yang kuat dan sukses.”

Menurut Iraqi Shafaq News Agency, pada Sabtu lalu, beberapa kelompok bersenjata di Irak menyatakan kesediaannya mendukung seruan pemerintah untuk memonopoli senjata. Pernyataan resmi disampaikan oleh Shabel Al-Zaidi, Sekretaris Jenderal Brigade Imam Ali (AS), diikuti oleh Qais Al-Khazali, Sekretaris Jenderal Asaib Ahl al-Haq, serta juru bicara Brigade Sayyid Al-Shuhada.

Mark Sawaya, utusan Presiden AS Donald Trump, menyambut langkah tersebut sebagai perkembangan positif. Ia mengatakan, “Langkah kelompok bersenjata Irak untuk menyerahkan senjata merupakan respons positif terhadap seruan lama otoritas agama dan para pemimpin agamanya yang dihormati.”

Beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat menekan pemerintah Irak untuk mengakhiri peran kelompok bersenjata, membubarkannya, dan mengendalikan senjata mereka. Setelah kelompok-kelompok ini memenangkan banyak kursi parlemen, AS menegaskan mereka seharusnya tidak terlibat dalam pemerintahan baru.

Mantan Perdana Menteri Irak dan Ketua Koalisi Pemerintah Hukum, Nouri al-Maliki, bulan lalu mengumumkan adanya rencana agar kelompok-kelompok ini menyerahkan senjata berat kepada pemerintah Irak.

Sumber berita: ISNA

Sumber gambar: Shafaq News