Hamas mengecam persetujuan Israel atas rencana pembangunan sebuah kota permukiman baru di sebelah timur Yerusalem yang diduduki, dan menyebutnya sebagai kejahatan baru serta eskalasi berbahaya dalam proyek permukiman dan aneksasi.
Dalam pernyataannya, Hamas menjelaskan bahwa rencana tersebut mencakup pembangunan lebih dari 3.000 unit permukiman, bersamaan dengan legalisasi permukiman ilegal di Tepi Barat serta proyek-proyek tambahan di atas lahan Bandara Qalandia. Langkah ini berlangsung di tengah meningkatnya serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina dan harta benda mereka.
Gerakan tersebut menilai rencana ini sebagai upaya sistematis untuk mengisolasi Yerusalem dari lingkungan Palestina di sekitarnya dan memutus kesinambungan geografis dengan Tepi Barat, yang pada akhirnya bertujuan menggagalkan sepenuhnya kemungkinan berdirinya negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Hamas secara khusus mengecam persetujuan rencana tersebut oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang disebut sebagai bagian dari pemerintahan pendudukan ekstremis. Menurut Hamas, kebijakan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional serta serangan langsung terhadap hak rakyat Palestina, tanah mereka, dan tempat-tempat suci.
Gerakan itu menegaskan bahwa perluasan permukiman hanya akan memperparah ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan, dan menyatakan bahwa pemerintah Israel memikul tanggung jawab penuh atas konsekuensi dari langkah-langkah kolonial tersebut.
Hamas juga menyerukan kepada komunitas internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta lembaga hukum dan hak asasi manusia internasional untuk mengambil tindakan segera guna menghentikan proyek-proyek permukiman dan memberlakukan langkah-langkah penjeraan terhadap Israel. Selain itu, Hamas mengajak rakyat Palestina untuk memperkuat keteguhan dan persatuan dalam menghadapi rencana judaization dan pengusiran.
Di sisi lain, Masjid Al-Aqsa pada waktu yang sama dipadati sekitar 50.000 jemaah. Kehadiran besar tersebut dipandang sebagai penegasan keteguhan warga Yerusalem dalam mempertahankan identitas dan hak mereka, meskipun dihadapkan pada pembatasan ketat dari Israel.
Sementara itu, dalam pernyataan penutup KTT Eropa di Brussel, Uni Eropa mengecam eskalasi kekerasan pemukim Israel dan menyerukan penghentian perluasan permukiman. Pernyataan tersebut juga menyambut keputusan Dewan Keamanan PBB untuk membentuk apa yang disebut sebagai “Dewan Perdamaian” dan “pasukan internasional sementara untuk stabilisasi Gaza”.
Para pemimpin Uni Eropa menekankan perlunya menjaga stabilitas di Lebanon, mendukung upaya pemerintah Lebanon untuk membatasi senjata hanya di tangan negara, serta menuntut penerapan penuh Resolusi 1701, termasuk pelucutan senjata semua kelompok bersenjata di Lebanon dan Gaza. Uni Eropa juga menyatakan kesiapan untuk memperkuat misi pemantauan di Rafah, melatih kepolisian Palestina, dan memastikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza secara aman dan mendesak, termasuk melalui koridor laut dari Siprus.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Al Jazeera
