Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Abbas Araqchi, menegaskan bahwa persoalan nuklir Iran tidak memiliki solusi militer dan hanya dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi yang adil serta penghormatan terhadap hak-hak sah bangsa Iran. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat bertemu dengan sejumlah elite, pemikir, dan intelektual Rusia di Moskow pada Selasa, 16 Desember 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Araqchi menekankan tekad kuat rakyat Iran untuk mempertahankan hak dan kepentingan nasionalnya sesuai dengan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Ia menyatakan bahwa pendekatan Iran terhadap isu nuklir selama lebih dari dua dekade telah bersifat bertanggung jawab, transparan, dan berbasis hukum internasional.
Araqchi menjelaskan bahwa kondisi terkini dalam berkas nuklir Iran merupakan hasil langsung dari pelanggaran berkelanjutan oleh Amerika Serikat serta kepatuhan tiga negara Eropa terhadap kebijakan ilegal Washington. Ia menyinggung penarikan sepihak AS dari kesepakatan nuklir pada 2018, yang menurutnya menjadi pukulan telak bagi diplomasi internasional, serta agresi militer yang dilancarkan terhadap Iran pada Juni 2025.
Ia menegaskan bahwa kemitraan strategis antara Iran dan Rusia tidak hanya bertujuan memenuhi kepentingan nasional kedua negara, tetapi juga berperan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Menurutnya, koordinasi antara negara-negara independen dan sepaham menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kecenderungan unilateralisme dan politik pemaksaan dalam hubungan internasional.
Menlu Iran juga menggambarkan situasi di kawasan Asia Barat sebagai kacau dan berbahaya, seraya menilai bahwa akar utama instabilitas tersebut adalah kebijakan ekspansionis dan kolonial entitas Zionis yang didukung penuh oleh Amerika Serikat. Ia mengecam sikap negara-negara Eropa yang dinilainya memalukan karena menutup mata terhadap pelanggaran serius hukum internasional, termasuk genosida dan kejahatan perang yang dilakukan di Palestina yang diduduki.
Araqchi memperingatkan bahwa berlanjutnya impunitas terhadap kejahatan entitas Zionis, serta agresinya terhadap Lebanon, Suriah, Yaman, dan negara-negara lain di kawasan, merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas regional maupun global.
Dalam wawancara terpisah dengan Al Jazeera, Araqchi menegaskan bahwa meskipun diplomasi tetap menjadi prioritas utama Iran, negaranya tidak mengabaikan kemungkinan terjadinya perang. Ia menyebut ancaman berulang dari Amerika Serikat dan entitas Zionis sebagai bagian dari perang psikologis yang bertujuan menebar ketakutan dan perpecahan di tengah masyarakat Iran.
Menurutnya, perang dua belas hari sebelumnya telah membuktikan kegagalan musuh dalam mencapai tujuan mereka. Ia menegaskan bahwa Iran telah dan akan selalu siap mempertahankan tanah airnya dalam kondisi apa pun, baik melalui kemampuan militer maupun ketahanan rakyatnya.
Araqchi menekankan bahwa serangan militer, sekeras apa pun, tidak akan mampu menghancurkan teknologi nuklir Iran. Ia menyatakan bahwa bangunan dapat dihancurkan dan peralatan dapat dirusak, namun pengetahuan, keahlian ilmiah, dan kehendak suatu bangsa tidak dapat dimusnahkan dengan bom. Bahkan jika sejumlah ilmuwan dibunuh, kata dia, generasi lain akan melanjutkan pengembangan teknologi tersebut.
Ia juga menyinggung penghentian kerja sama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pasca-serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Araqchi menyatakan bahwa banyak pihak di Iran meyakini kebocoran informasi dari proses inspeksi telah berkontribusi terhadap serangan tersebut. Oleh karena itu, Teheran menilai perlu adanya mekanisme baru dan kerangka kerja yang menjamin keamanan fasilitas nuklir sebelum kerja sama dapat dilanjutkan.
Menlu Iran mengungkapkan bahwa kesepakatan yang ditandatangani dengan Direktur Jenderal IAEA di Kairo kini dianggap tidak lagi berlaku setelah negara-negara Barat mengaktifkan mekanisme sanksi ulang di Dewan Keamanan PBB. Ia menilai langkah tersebut sebagai pukulan serius terhadap diplomasi dan upaya penyelesaian damai.
Araqchi menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada Amerika Serikat agar kembali ke jalur diplomasi dan menghormati hak serta pilihan rakyat Iran. Ia menegaskan bahwa Republik Islam Iran tidak menginginkan perang, tetapi tidak akan ragu mempertahankan kedaulatan, martabat, dan kepentingan nasionalnya jika dipaksa.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Press TV
