Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Kamis, 4 Desember 2025 menekankan pentingnya kerja bersama. “Semakin kita bersatu, semakin kuat kita,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa jika masyarakat bersatu, tidak ada pihak yang dapat mengancam atau memaksa mereka untuk menyerah. Berbicara dalam pertemuan Komite Pengembangan Keadilan Pendidikan di Provinsi Kohgiluyeh dan Boyer-Ahmad, yang dikunjunginya hari itu, ia menambahkan bahwa jika tujuan bersama adalah mencapai pendidikan bermutu, maka jalan untuk mencapainya pasti dapat ditemukan atau dibuka. Ia menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dan para dermawan dalam pembangunan sekolah di berbagai wilayah menjadi bukti dinamika kehidupan, partisipasi, dan kerja kolektif. Menurutnya, kebangkitan keadilan pendidikan bukan sekadar pembangunan sekolah, tetapi juga peningkatan kemampuan fasilitas serta reformasi metode pengajaran agar generasi masa depan tumbuh sebagai yang terbaik. Ia menambahkan bahwa siswa harus belajar bekerja dalam tim dan memahami bahwa keberhasilan berasal dari kerja kelompok.
Pada hari yang sama, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa Republik Islam Iran tidak akan berkompromi dengan keamanan nasional, kemampuan pertahanan, atau hak sahnya untuk maju. Ia berbicara dalam pertemuan Komite Tetap Urusan Politik Majelis Parlemen Asia (APA) yang diselenggarakan pagi itu di Mashhad, dan menekankan perlunya internasionalisasi Sekretariat serta penguatan struktur lembaga agar mampu menyampaikan “suara tunggal Asia” di forum internasional. Ia menyampaikan apresiasi kepada para delegasi dan menggambarkan Mashhad sebagai kota yang melambangkan solidaritas dan perdamaian.
Ghalibaf mengatakan bahwa Asia saat ini berada pada titik sejarah yang menentukan, dengan dunia yang tengah mengalami perubahan besar di berbagai bidang. Ia menilai Asia memiliki potensi besar untuk menjadi model kerja sama regional, pusat pertumbuhan ekonomi, serta motor perubahan global. Menurutnya, nilai penting Asia berada pada kemandirian intelektual, keragaman budaya, serta tekad bersama negara-negara di kawasan untuk memperkuat multilateralisme. Ia menegaskan bahwa Asia sedang menulis babak baru dalam sejarahnya — babak yang menolak dominasi satu negara atas negara lain, mengutamakan dialog, menghormati hak menentukan nasib sendiri, serta menjunjung kerja sama dan keadilan.
Dalam pidatonya, Ghalibaf menyoroti berbagai tantangan global, termasuk keputusan sepihak negara-negara kuat, sanksi ilegal, perang dan invasi, genosida yang disebutnya dilakukan entitas Zionis terhadap rakyat Palestina, krisis kemanusiaan, rasisme, Islamofobia, Iranofobia, perubahan iklim, serta campur tangan asing. Ia menilai lembaga-lembaga internasional telah gagal menjalankan mandat pasca-Perang Dunia II dan justru tunduk pada kepentingan segelintir negara. Ia juga menyinggung ancaman baru seperti hegemoni digital, perang hibrida, serta penggunaan isu lingkungan dan HAM sebagai alat intervensi.
Ghalibaf menekankan bahwa rakyat Iran selama beberapa dekade telah menjadi sasaran kampanye permusuhan yang sangat terorganisasi, termasuk sanksi tidak manusiawi dan upaya menghambat kemajuan ilmiah. Ia kembali menyinggung serangan entitas Zionis pada Juni 2015 terhadap fasilitas nuklir dan pusat sipil Iran dengan dukungan Amerika Serikat. Ia menyebut beberapa pemerintah Eropa mendukung agresor tersebut, sementara 120 negara menolak tindakan itu. Menurutnya, perilaku Barat menunjukkan bahwa negosiasi sering dipakai sebagai alat tekanan, bukan dialog.
Ia kemudian membahas kondisi Palestina, menyebut serangan entitas Zionis sejak Oktober 2023 sebagai pembunuhan sistematis yang menewaskan hampir 70.000 warga Palestina. Ia menilai Iran mendukung setiap inisiatif untuk mengakhiri pendudukan, tetapi menolak kesepakatan yang tidak menjamin keadilan. Ia menegaskan bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina tidak dapat dinegosiasikan, dan bahwa usulan referendum yang melibatkan penduduk asli Palestina — Muslim, Kristen, dan Yahudi — merupakan solusi logis dan dasar bagi tatanan regional yang berkelanjutan. Dari Mashhad, ia menegaskan bahwa era dominasi negara adidaya telah berakhir dan bahwa masa depan dunia akan ditentukan di Asia.
Ghalibaf menekankan bahwa negara-negara Asia memiliki keterikatan sejarah dan budaya yang menjadi komitmen strategis untuk mewujudkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran bersama. Ia menilai bahwa APA tidak boleh menjadi lembaga pinggiran dan bahwa internasionalisasi Sekretariat serta penguatan struktur dan anggaran merupakan kebutuhan mendesak. Ia menegaskan kesiapan Iran untuk memberikan kontribusi penuh dalam proses tersebut.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei pada Kamis, 4 Desember 2025 mengecam keras pernyataan para pemimpin Dewan Kerja Sama Teluk mengenai tiga pulau Abu Musa, Greater Tunb, dan Lesser Tunb. Ia menyayangkan sikap Dewan yang kembali mengulang klaim Uni Emirat Arab, dan menegaskan bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Iran. Ia mengingatkan bahwa Iran telah menjalankan kedaulatan nyata dan berkelanjutan atas pulau-pulau tersebut selama berabad-abad, dan bahwa pengulangan klaim sepihak tidak dapat mengubah fakta sejarah maupun geografis. Baghaei menegaskan komitmen Iran terhadap kebijakan bertetangga baik serta mendesak Uni Emirat Arab dan Dewan Kerja Sama Teluk menghindari langkah provokatif. Ia juga menegaskan hak Iran atas ladang minyak Arash dan menyatakan bahwa klaim sepihak Kuwait tidak memiliki dasar hukum, serta bahwa solusi adil hanya dapat dicapai melalui dialog bilateral dan kerja sama yang konstruktif.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Pars Today
