Surat kabar Israel Israel Hayom melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, tengah mempertimbangkan untuk memberhentikan Menteri Pertahanan Yisrael Katz dari jabatannya dan menunjuk Gideon Sa’ar—yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri—sebagai penggantinya.
Laporan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Katz dan Kepala Staf Angkatan Darat, Eyal Zamir.
Menanggapi perselisihan antara Katz dan Zamir, mantan Kepala Staf Gadi Eisenkot menyebut apa yang terjadi sebagai “kebodohan, dan Perdana Menteri harus menghentikannya,” seraya menilai bahwa Katz “memutuskan untuk terlibat konfrontasi dengan Zamir dan militer.”
Ia menambahkan, “Israel berada di empat front terbuka; Iran telah memulihkan kemampuan misilnya, Lebanon adalah front yang meledak, ada bentrokan di Gaza, dan Tepi Barat memanas. Pada momen seperti ini, Menteri Pertahanan justru memilih bertarung dengan Kepala Staf dan militer.”
Media Israel melaporkan bahwa Netanyahu bertemu dengan Katz dan Zamir pada Selasa, 25 November 2025, masing-masing secara terpisah, dalam upaya meredam perselisihan publik antara keduanya. Sebelumnya, perseteruan antara keduanya memuncak pada Senin, 24 November 2025, ketika Katz memerintahkan investigasi ulang terhadap tinjauan eksternal atas penyelidikan internal mengenai kegagalan Israel menghadapi perlawanan Palestina dalam serangan 7 Oktober 2023. Katz juga memutuskan membekukan pengangkatan jabatan-jabatan senior di tubuh militer selama 30 hari, membuat Zamir menuduhnya melakukan “intervensi politik dan merusak kesiapan militer.”
Menurut laporan sebelumnya, Netanyahu awalnya berniat mempertemukan Katz dan Zamir dalam satu pertemuan, namun akhirnya memilih bertemu Katz terlebih dahulu, lalu Zamir, secara terpisah. Belakangan, laporan-laporan menyebutkan bahwa kemungkinan pertemuan tiga pihak telah disingkirkan, di tengah spekulasi bahwa Katz “menolak menghadiri pertemuan semacam itu.”
Seorang analis strategis Israel memperingatkan bahwa pemerintahan Benjamin Netanyahu tengah melakukan “pembongkaran sistematis” terhadap institusi-institusi Israel dengan menundukkan lembaga keamanan dan peradilan pada pengaruh politik, alih-alih fokus menghadapi tantangan keamanan yang meningkat sejak 7 Oktober.
Attila Shombelbi, analis dari Channel 13 Israel, mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah adalah “pembongkaran dan pelemahan sistematis terhadap institusi-institusi Israel dan menjadikannya berada di bawah pengaruh politik,” dan menambahkan bahwa tren ini semakin terlihat setelah peristiwa 7 Oktober. Ia menegaskan bahwa “alih-alih fokus pada keamanan, para pejabat justru terus membongkar institusi-institusi Israel,” dan bahwa pengaruh politik kini merambah lembaga-lembaga kunci seperti militer Israel, Shin Bet, kepolisian, sistem peradilan, penegakan hukum, dan lainnya.
Peringatan ini mencerminkan kedalaman perpecahan dalam lembaga keamanan dan politik di Israel, di tengah terus berlanjutnya dampak kegagalan yang terungkap setelah 7 Oktober dan meningkatnya kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Sumber berita: Al-Mayadeen
Sumber gambar: Times of Israel
