Pada Jumat, 14 November 2025, Kementerian Luar Negeri Iran menolak keras tuduhan yang dilontarkan Kepala Badan Keamanan Dalam Negeri Kanada terhadap Republik Islam Iran. Wakil Menlu dan Direktur Jenderal Urusan Amerika, Zahra Ershadi, menyebut tuduhan tersebut “mengada-ada, tak berdasar, dan dibuat untuk menutupi keterlibatan Kanada dalam genosida yang dilakukan entitas Zionis terhadap rakyat Palestina.”
Ershadi menegaskan bahwa “fitnah yang dilontarkan badan keamanan Kanada hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari kejahatan nyata yang terjadi di wilayah Asia Barat, sementara pemerintah Kanada terus menjadi partner politik dan militer rezim Zionis.”
Ia juga mengecam tindakan pemerintah Kanada yang terus menghalangi pelayanan konsuler normal bagi warga Iran di negara tersebut, dan meminta Ottawa mengakhiri sikap “tidak bertanggung jawab dan tidak rasional” terhadap Iran.
Dalam pidato terpisah di Sidang Majelis Umum PBB, Duta Besar dan Wakil Tetap Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, menegaskan bahwa Iran “tidak akan pernah tunduk pada ancaman dan pemaksaan.” Ia menyatakan: “Kami hanya merespons penghormatan, hukum internasional, dan kesetaraan. Agresi militer dan terorisme ekonomi tidak akan membuat Iran melepaskan hak-haknya yang sah.”
Iravani menegaskan bahwa energi nuklir adalah “hak mutlak dan instrumen pembangunan,” dan transfer teknologi nuklir untuk tujuan damai adalah bagian sah dari Perjanjian NPT serta mandat IAEA. Ia mengecam negara-negara Barat yang membatasi teknologi nuklir untuk negara berkembang, namun di saat yang sama menyediakan senjata dan dukungan militer kepada Israel, “satu-satunya pemilik senjata nuklir ilegal di kawasan.”
Ia juga menyinggung serangan besar yang dilancarkan Israel pada Juni 2025 terhadap fasilitas nuklir Iran — yang berada di bawah pengawasan penuh IAEA — dan menewaskan sejumlah ilmuwan serta warga sipil. “Serangan Israel diikuti oleh aksi militer Amerika Serikat pada 22 Juni, yang secara langsung menyerang situs nuklir yang berada di bawah perlindungan perjanjian pengamanan IAEA,” katanya. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut “bukan sekadar agresi terhadap Iran, tetapi agresi terhadap otoritas PBB, kredibilitas IAEA, dan seluruh sistem pengamanan global.”
Iravani menyatakan kekecewaannya karena tidak ada kecaman yang dikeluarkan, bahkan dari Direktorat IAEA sendiri, terhadap serangan tersebut meskipun aturan internasional jelas melarang penyerangan terhadap fasilitas nuklir sipil.
Ia menjelaskan bahwa Iran tetap menjadi anggota NPT yang patuh, sementara AS, Inggris, Prancis, dan Jerman “melanjutkan narasi palsu yang dibuat oleh rezim Zionis”, meskipun Iran tidak pernah melanggar JCPOA, NPT, maupun perjanjian pengawasannya.
Ia menegaskan bahwa penghentian inspeksi IAEA di beberapa lokasi adalah “konsekuensi langsung dari agresi bersenjata,” bukan pelanggaran Iran. “Tidak ada satu pun pasal pengamanan yang mengatur bagaimana sebuah negara harus menjalankan inspeksi ketika sedang diserang,” katanya, seraya menyerukan pembentukan kerangka baru yang melindungi fasilitas dan staf nuklir dari serangan militer.
Iravani mengungkapkan bahwa Iran dan IAEA menandatangani nota kesepahaman di Kairo pada 9 September 2025 untuk mengatasi krisis pasca serangan tersebut, namun langkah ini “digagalkan secara sistematis oleh Amerika dan tiga negara Eropa.”
Ia juga menyebut tindakan E3 (Britania Raya, Jerman, dan Prancis) mengaktifkan mekanisme “snapback” pada 28 September sebagai manuver ilegal untuk menghancurkan sisa jalur diplomasi. “Mereka yang melanggar JCPOA dan Resolusi 2231 tidak memiliki legitimasi untuk menegakkannya,” ujar Iravani.
Menurut Iran, Resolusi 2231 telah berakhir pada 18 Oktober 2025, sehingga semua pembatasan terkait program nuklir Iran resmi gugur. Setiap upaya untuk menghidupkan kembali resolusi tersebut “adalah pelanggaran hukum dan harus ditolak.”
IAEA sendiri telah mengeluarkan agenda rapat Dewan Gubernur yang akan diselenggarakan pada Rabu, 19 November di Wina, di mana isu JCPOA telah resmi dihapus dari agenda, dan Iran kini hanya dibahas dalam konteks perjanjian pengamanan umum, bukan lagi dalam kerangka sanksi atau inspeksi khusus.
Dengan berakhirnya masa berlaku Resolusi 2231, Iran bersama Rusia dan China menyatakan bahwa seluruh batasan program nuklir Iran berakhir otomatis setelah tanggal transisi.
Perwakilan Tetap Iran untuk organisasi internasional di Wina memperingatkan negara-negara Barat agar tidak kembali mempolitisasi rapat Dewan Gubernur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang akan digelar pekan depan. Misi Iran menyebut rencana Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk mengajukan rancangan resolusi baru terhadap Iran sebagai “kesalahan strategis kedua” setelah aktivasi mekanisme snapback.
Dalam pernyataannya di platform X, misi Iran mengatakan: “Upaya menyodorkan resolusi anti-Iran adalah langkah bermotif politik yang sengaja dilakukan untuk menyeret Dewan Gubernur ke dalam konfrontasi, bukan dialog.” Teheran menegaskan bahwa resolusi semacam itu akan berdampak langsung pada kerja sama teknis dan operasional Iran dengan IAEA.
Menurut jadwal resmi yang dirilis Sekretariat IAEA, pertemuan Dewan Gubernur akan digelar di Wina pada Rabu, 19 November 2025. Agenda pertemuan mencakup keanggotaan negara, laporan kerja sama teknis, keamanan dan transportasi bahan radioaktif, verifikasi di Korea Utara dan Suriah, program propulsi nuklir di Australia dan Brasil, serta implementasi perjanjian pengamanan untuk negara-negara anggota, termasuk Iran.
Tidak ada lagi rujukan pada Resolusi 2231 maupun kewajiban JCPOA dalam agenda tersebut—sebuah perubahan besar yang, menurut Iran, membuktikan secara resmi bahwa isu kesepakatan nuklir telah dihapus dari agenda Dewan Gubernur pasca berakhirnya masa berlaku Resolusi 2231 pada 18 Oktober 2025.
Dalam laporan rahasia yang dikirim kepada anggota Dewan, Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi meminta Iran memulihkan akses penuh ke fasilitas penyimpanan uranium yang diperkaya. Grossi mengklaim bahwa tidak adanya akses selama lima bulan terakhir telah merusak proses verifikasi dan menyebabkan hilangnya kesinambungan data mengenai stok bahan nuklir Iran.
Namun, Iran menegaskan bahwa semua pembatasan akses terjadi setelah fasilitas nuklir Natanz, Fordow, dan Isfahan dihantam dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel selama perang 12 hari pada Juni 2025. Teheran menyebut bahwa tak ada ketentuan dalam perjanjian pengamanan yang mewajibkan negara yang sedang diserang untuk membuka fasilitasnya bagi inspeksi asing.
Sementara itu, Rusia dan China sepenuhnya mendukung posisi Iran. Utusan Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, mengatakan bahwa IAEA kini hanya berwenang memantau aktivitas Iran dalam kerangka perjanjian pengamanan standar: “Kita memasuki babak baru program nuklir Iran.”
Duta besar Iran, Rusia, dan China telah mengadakan dua pertemuan koordinasi pekan lalu dan bertemu langsung dengan Grossi untuk menyampaikan sikap mereka menjelang sidang Dewan Gubernur.
Meski demikian, Grossi tetap berusaha mempertahankan perhatian internasional terhadap isu nuklir Iran. Dalam wawancara di markas besar PBB, ia menyatakan bahwa “Iran tidak sedang membuat senjata nuklir, dan saat ini tidak ada indikasi adanya upaya semacam itu,” namun menambahkan bahwa Iran harus meningkatkan kerja sama teknis dengan inspektur IAEA untuk mencegah eskalasi lebih jauh.
Teheran menegaskan bahwa dasar hubungan dengan IAEA kini hanya mengacu pada undang-undang yang disahkan parlemen Iran dan kewajiban di bawah perjanjian pengamanan NPT. “Iran tetap menjadi anggota NPT. Kerja sama dengan IAEA akan dilakukan secara legal, terukur, dan di bawah pengawasan Dewan Keamanan Nasional,” tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri.
Menurut Iran, kerja sama teknis yang sempat dipulihkan pada September 2025 kini kembali terganggu setelah Eropa mengaktifkan mekanisme snapback, yang dipandang Iran sebagai pembatalan sepihak atas kesepahaman sebelumnya.
Teheran menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa setiap langkah politik atau tekanan baru yang dilancarkan Barat hanya akan mempercepat pendalaman jurang dan mengubah Dewan Gubernur dari forum teknis menjadi arena konfrontasi diplomatik.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: IRNA
