Laporan terbaru dari The Washington Post menilai bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak memiliki opsi militer yang efektif untuk mengakhiri krisis dengan Iran. Media tersebut menyarankan agar pemerintah sebaiknya mengabaikan desakan eskalasi dan beralih mencari kesepakatan damai dengan Teheran. Kegagalan strategi ini terlihat setelah Donald Trump kembali dari pertemuan puncak dengan Presiden China Xi Jinping tanpa membawa kemajuan apa pun terkait pembukaan kembali Selat Hormuz, padahal perang telah memasuki bulan ketiga dari perkiraan awal yang mengeklaim konflik hanya akan berlangsung empat hingga lima minggu.
Sejumlah analis militer luar memang mendesak Donald Trump untuk menyelesaikan misi dengan melanjutkan pengeboman intensif ke wilayah Iran. Namun, artikel tersebut menilai desakan ini terlalu melebih-lebihkan efektivitas angkatan udara Amerika Serikat dan meremehkan kemampuan balasan Teheran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hasil dari 38 hari pengeboman bersama yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel gagal mencapai target strategis. Meskipun Komandan Komando Sentral AS, Laksamana Brad Cooper, memberikan kesaksian di hadapan Senat bahwa pihaknya telah menghancurkan atau merusak lebih dari 85% basis industri rudal balistik, drone, dan pertahanan laut Iran, laporan ini mengingatkan agar pernyataan tersebut disikapi dengan sangat hati-hati karena adanya kecenderungan militer untuk melebih-lebihkan pencapaian di medan tempur.
Sebaliknya, dokumen intelijen internal Amerika Serikat justru menunjukkan bahwa Iran masih mempertahankan sekitar 70% dari cadangan rudal pra-perang mereka, sementara data pendukung dari The New York Times menyebutkan Teheran masih menguasai 40% dari total persenjataan pesawat nirawaknya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan persediaan militer Amerika Serikat yang telah mengonsumsi sebagian besar amunisi pertahanan udara dan rudal serangan jarak jauh mereka selama pertempuran berlangsung.
Ekspansi serangan udara Amerika Serikat ke fasilitas sipil seperti pembangkit listrik dan jembatan diprediksi akan memicu aksi balasan Iran yang menyasar fasilitas energi serta kilang penyulingan air di kawasan Teluk. Langkah ceroboh ini berpotensi melahirkan bencana kemanusiaan dan ekonomi global yang masif, mengingat harga minyak mentah dunia telah melonjak hingga 50% sejak awal konflik. Opsi intervensi darat, seperti rencana merebut Pulau Kharg yang menjadi pusat ekspor minyak Iran atau mengamankan fasilitas uranium yang disebut Donald Trump sebagai “debu nuklir”, juga dinilai sangat berisiko karena mengharuskan pengerahan ribuan tentara ke wilayah musuh yang agresif selama berminggu-minggu. Penguasaan Pulau Kharg mungkin secara taktis lebih mudah, namun hanya akan membuat posisi pasukan Amerika Serikat menjadi sasaran empuk serangan balasan tanpa memberikan keuntungan strategis yang jelas.
Guna menyiasati kebuntuan militer ini, Donald Trump telah memberlakukan blokade terhadap aktivitas pelayaran Iran sejak 13 April untuk melumpuhkan ekonomi Teheran dan memaksa pembukaan Selat Hormuz. Kendati demikian, langkah tersebut belum membuahkan hasil yang nyata di lapangan. Penilaian intelijen Amerika Serikat memperkirakan dampak tekanan ekonomi ini memerlukan waktu tiga hingga empat bulan untuk dapat melemahkan pertahanan domestik, dan bahkan setelah itu, pemerintah Iran diyakini tidak akan menyerah dengan mudah, berkaca pada ketahanan negara-negara seperti Kuba dan Korea Utara yang mampu bertahan selama puluhan tahun di bawah sanksi sepihak Amerika Serikat.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Al Jazeera
