Aksi saling tuding di antara para pemimpin entitas pendudukan Israel terus memuncak menyusul kegagalan intelijen dan militer yang mendahului Operasi Badai Al-Aqsa. Ketegangan terbaru meledak pada Sabtu, 7 Februari 2026, ketika mantan Menteri Perang Israel, Yoav Gallant, secara terbuka menyebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai seorang “pembohong”. Pernyataan keras ini merupakan respons terhadap dokumen pembenaran yang dirilis oleh Netanyahu terkait kegagalan sebelum serangan 7 Oktober 2023.
Dalam wawancaranya dengan Channel 12 Israel, Gallant menegaskan bahwa Netanyahu telah mengkhianati militer demi menyelamatkan citra politiknya sendiri. Beliau menyatakan bahwa saat para tentara bertaruh nyawa di lapangan, Netanyahu justru memilih untuk menikam mereka dari belakang melalui penyebaran dokumen yang dianggap sebagai upaya pengalihan tanggung jawab serta penghasutan terhadap para pemimpin lembaga keamanan. Hal ini mempertegas keretakan mendalam antara eselon politik dan militer yang selama ini sepakat bahwa serangan 7 Oktober merupakan kegagalan keamanan, intelijen, dan politik berskala masif.
Netanyahu berusaha membebaskan dirinya dari beban sejarah dengan merilis potongan notulensi diskusi keamanan yang menunjukkan seolah-olah pejabat keamananlah yang menentang tindakan tegas terhadap Hamas atau meremehkan tingkat ancaman. Netanyahu mengeklaim dirinya sebagai pihak yang mendorong pembunuhan para pemimpin Hamas dan menyiapkan opsi militer yang lebih luas di Jalur Gaza. Namun, Gallant membantah klaim tersebut dan mengungkapkan bahwa Netanyahu justru tidak mendukung langkah-langkah strategis seperti pembunuhan mantan Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sayyid Hassan Nasrallah, serta mengkritik kebijakan Netanyahu yang tetap mentransfer dana ke Hamas dengan dalih penolakan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk membiayai Gaza.
Selain itu, Gallant mengungkap adanya serangan verbal dari para menteri dalam kabinet Netanyahu terhadap komandan militer selama rapat Dewan Keamanan, yang menurutnya tidak seharusnya dibiarkan. Hingga saat ini, Netanyahu secara konsisten menolak pembentukan komisi penyelidikan resmi terkait peristiwa 7 Oktober karena kekhawatiran akan terseret dalam tanggung jawab hukum dan politik. Sementara banyak pemimpin militer dan intelijen telah secara terbuka mengakui tanggung jawab pribadi mereka atas kegagalan mencegah operasi Badai Al-Aqsa, Netanyahu tetap bersikeras menolak adanya andil kesalahan dari pihaknya.
Krisis kepemimpinan ini terjadi di tengah dampak kehancuran total akibat perang genosida selama dua tahun di Jalur Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat. Sejak 8 Oktober 2023, agresi ini telah mengakibatkan sekitar 72.000 martir Palestina gugur dan lebih dari 171.000 lainnya luka-luka. Kehancuran tersebut mencakup sekitar 90% infrastruktur sipil, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai angka fantastis sebesar 70 miliar dolar AS—sebuah beban yang kini coba dikelola oleh Donald Trump melalui wacana Dewan Perdamaian di Washington.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Times of Israel
