Yayasan Hind Rajab untuk Hak Asasi Manusia melakukan langkah hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengajukan pengaduan mendesak kepada Jaksa Penuntut Umum di Yunani untuk menangkap Menteri Angkatan Pendudukan Israel Yisrael Katz. Desakan penangkapan ini dilakukan saat Yisrael Katz sedang berada di Athena pada Kamis, 22 Januari 2026, dalam rangka koordinasi keamanan. Organisasi hak asasi manusia tersebut menuntut penyelidikan menyeluruh atas keterlibatan Yisrael Katz dalam genosida dan kejahatan perang yang terjadi selama agresi brutal terhadap Jalur Gaza. Gugatan ini didasarkan pada kewajiban hukum internasional Yunani, yang kini menempatkan otoritas di Athena pada ujian legal dan politik yang sangat sensitif antara kewajiban internasional mereka dan hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.
Dalam pernyataan resminya, Yayasan Hind Rajab menjelaskan bahwa pengaduan tersebut diajukan melalui kerja sama dengan para pengacara Yunani, termasuk anggota Intervensi Alternatif dari Asosiasi Pengacara Athena serta jajaran dewan direksi asosiasi tersebut. Dokumen hukum yang diserahkan memberikan informasi krusial kepada otoritas Yunani bahwa Yisrael Katz berada di wilayah Yunani hingga Kamis, 22 Januari 2026. Mengingat durasi kunjungan yang sangat singkat, organisasi tersebut menekankan perlunya pemeriksaan darurat dan tindakan hukum segera sebelum sang menteri meninggalkan negara tersebut. Kehadiran fisik Yisrael Katz di wilayah kedaulatan Yunani ditegaskan secara otomatis mengaktifkan yurisdiksi dan kewajiban hukum nasional Yunani sesuai dengan konvensi internasional mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Yisrael Katz dianggap memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola kebijakan pemerintah selama perang di Jalur Gaza melalui peran strategisnya sebagai Menteri Energi dan Infrastruktur, Menteri Luar Negeri, dan kini sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Yisrael Katz menjalankan otoritas sipil langsung atas tentara Israel, termasuk dalam memberikan persetujuan, pengarahan, serta pengawasan terhadap operasi militer. Ia dituduh berperan sentral dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan Israel yang berujung pada kehancuran luas infrastruktur sipil, perampasan hak-hak kemanusiaan yang parah, dan pengusiran massal warga Palestina. Berbagai laporan dari badan-badan PBB mengenai pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional menjadi landasan kuat bagi gugatan ini.
Yayasan Hind Rajab, yang didirikan pada Februari 2024 dan bermarkas di Brussel, Belgia, telah muncul sebagai salah satu organisasi hak asasi manusia di Eropa yang paling gigih dalam mengejar pejabat dan personel militer Israel melalui jalur hukum internasional. Sejak awal pendiriannya, organisasi ini secara konsisten mengajukan tuntutan hukum terhadap tentara dan perwira Israel, yang secara efektif mulai membatasi ruang gerak serta perjalanan mereka di seluruh dunia. Langkah hukum di Athena ini mempertegas pesan organisasi tersebut bahwa keadilan internasional memiliki jangkauan yang luas untuk mengejar para pejabat yang bertanggung jawab atas kejahatan perang di luar batas wilayah Palestina.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: SABA
