Skip to main content

Bentrokan kekerasan yang baru-baru ini pecah antara kelompok Yahudi Ultra-Ortodoks atau Haredim dengan polisi pendudukan di Yerusalem mencerminkan keretakan mendalam yang mengancam eksistensi entitas tersebut di masa depan. Fenomena ini bukan sekadar kerusuhan biasa, melainkan manifestasi dari dua krisis fundamental: pembelahan tajam antara ekstremisme religius dengan kehidupan sipil sekuler, serta hilangnya rasa hormat terhadap institusi negara, hukum, dan wibawa lembaga pemerintah. Realitas ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar bagi stabilitas internal Israel saat ini justru datang dari dalam masyarakatnya sendiri, yang terbelah oleh perbedaan ideologi dan hak istimewa yang timpang.

Haredim, yang dalam bahasa Arab berarti “saleh” atau “gemetar ketakutan di hadapan Tuhan,” adalah gerakan Yahudi Ortodoks yang sangat ketat dalam menjalankan hukum Yahudi (Halakha). Kelompok ini kini mencakup sekitar 13% dari total populasi Israel dan muncul sebagai reaksi terhadap gerakan Pencerahan Yahudi (Haskala) di Eropa pada abad ke-18. Secara visual, mereka sangat mencolok dan terpisah dari komunitas lainnya dengan ciri khas topi lebar, rambut yang dikepang di samping (payot), dan pakaian hitam yang unik. Mereka hidup dalam isolasi yang ketat, menghindari interaksi dengan pihak luar, menolak percampuran pria dan wanita, serta secara aktif menyerang gaya hidup sekuler demi menjaga keturunan mereka dari apa yang mereka anggap sebagai “kontaminasi” budaya modern.

Struktur sosial Haredim juga sangat kontras dengan standar kehidupan modern, di mana para pria mendedikasikan seluruh waktu mereka untuk mempelajari Taurat di sekolah-sekolah agama (Yeshiva), sementara beban ekonomi keluarga sering kali diletakkan di pundak kaum wanita. Mereka memiliki sinagog, sekolah, bahkan institusi pelayanan sendiri yang terpisah dari sistem negara. Namun, poin utama yang memicu kebencian mendalam dari warga Israel lainnya adalah pengecualian mereka dari wajib militer—sebuah hak istimewa yang berakar dari kesepakatan lama di era Perdana Menteri pertama, David Ben-Gurion. Selain bebas dari tugas militer, kelompok ini juga menerima alokasi dana besar dari pemerintah, sebuah ironi yang memicu kemarahan publik, terutama pasca-7 Oktober, di mana warga sekuler merasa bahwa mereka memikul beban nyawa dan biaya terbesar untuk melindungi negara, sementara Haredim dianggap sebagai beban nasional yang besar.

Menariknya, kelompok Haredim sendiri tidaklah tunggal dan bahkan terpecah dalam menyikapi keberadaan negara Israel. Sebagian mendukung karena ketergantungan pada dukungan finansial pemerintah, sementara kelompok lain seperti Neturei Karta sangat menentang pendirian negara Israel. Mereka percaya bahwa negara Yahudi tidak boleh berdiri sebelum kedatangan Mesias (Sang Penyelamat), sehingga menganggap negara saat ini tidak sah secara religius. Kelompok-kelompok ini, yang juga mencakup aliran Hasidim, Sefardim, dan Lituania, tidak memiliki simpati terhadap tentara pendudukan yang tewas atau terluka dalam perang. Bagi mereka, mati lebih baik daripada bergabung dengan militer, karena mereka memandang negara Israel saat ini hanyalah hasil dari konvergensi kepentingan antara kelompok Yahudi sekuler dengan kekuatan Barat, sebuah entitas yang mereka anggap tidak memiliki legitimasi spiritual sejati sebelum janji Tuhan terpenuhi.

Sumber opini: Al-Alam

Sumber gambar: MEMO