Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa Teheran tidak akan pernah tunduk pada paksaan, intimidasi, atau tekanan politik, menyatakan: “Republik Islam Iran tetap sepenuhnya berkomitmen pada diplomasi yang prinsipil dan negosiasi serius, dan kini giliran Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat untuk memperbaiki sikap mereka serta mengambil langkah nyata dan kredibel untuk membangun kembali kepercayaan.”

Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, menyampaikan kepada Dewan Keamanan: “Pertama, saya ingin memperjelas posisi Republik Islam Iran terkait digelarnya pertemuan ini. Kami sependapat dengan rekan-rekan kami dari Rusia dan China dan menentang keras diadakannya pertemuan ini.”

Ia menambahkan bahwa Resolusi Dewan Keamanan 2231 memiliki klausul pengakhiran yang jelas, tegas, dan dapat diberlakukan. Resolusi ini berakhir pada 18 Oktober 2025. Sejak tanggal itu, resolusi tersebut kehilangan semua efek hukum maupun mandat pelaksanaan. Dengan demikian, peran Dewan Keamanan di bawah Resolusi 2231 telah berakhir secara definitif. Sekretaris Jenderal tidak memiliki mandat untuk menyerahkan laporan, Dewan tidak memiliki mandat untuk membahasnya, dan tidak ada dasar hukum untuk mengadakan pertemuan dengan agenda “non-proliferasi” dalam konteks ini.

Iravani menekankan bahwa setiap upaya mengadakan pertemuan semacam itu akan menjadi pelanggaran jelas terhadap aturan prosedur Dewan. Klaim apapun mengenai “lanjutan implementasi” Resolusi 2231, baik berdasarkan nota 44 Presiden Dewan maupun referensi samar pada “praktik yang sudah mapan”, tidak memiliki dasar hukum, menyesatkan, dan merupakan penyalahgunaan kekuasaan serta prosedur Dewan.

Ia menyampaikan apresiasi Republik Islam Iran kepada China dan Rusia atas sikap prinsipil mereka serta komitmen tulus terhadap Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) selama implementasinya, serta terima kasih kepada Aljazair, Pakistan, dan anggota Dewan lainnya atas posisi yang prinsipil dan independen.

Iravani menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini bukan sekadar perbedaan pendapat tentang interpretasi, melainkan distorsi sengaja terhadap Resolusi 2231, penyebaran informasi menyesatkan tentang program nuklir damai Iran, dan upaya sinis untuk memanfaatkan Dewan demi kepentingan politik sempit.

Ia menjelaskan bahwa akar masalah ini jelas: hasil dari penarikan sepihak Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran pada 2018, ketidakpatuhan sengaja troika Eropa terhadap komitmennya, dan agresi militer Amerika Serikat serta Israel terhadap fasilitas nuklir damai Iran di bawah pengawasan IAEA. Agresi tersebut, termasuk serangan sengaja pada fasilitas yang diawasi IAEA, melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB dan norma internasional yang melarang penggunaan kekuatan, serta merupakan serangan langsung terhadap rezim non-proliferasi nuklir internasional.

Iravani menekankan bahwa Iran adalah anggota bertanggung jawab Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir sejak 1970, secara konsisten menolak senjata pemusnah massal, dan program nuklirnya tetap damai dengan pengawasan paling komprehensif. Meskipun mengalami sanksi ilegal, sabotase, pembunuhan ilmuwan, dan serangan bersenjata, Iran tidak pernah mengalihkan program nuklirnya untuk tujuan militer. Namun, korban justru digambarkan sebagai pelaku, sementara pelaku agresi menikmati impunitas penuh.

Meski menghadapi pelanggaran serius, Iran tetap bekerja sama dengan IAEA. Pada 9 September di Kairo, Menteri Luar Negeri Iran menandatangani Nota Kesepahaman dengan Direktur Jenderal IAEA, yang disambut baik oleh badan tersebut dan banyak negara sebagai langkah konstruktif. Proposal lanjutan yang diajukan Iran di New York diabaikan, sementara Prancis dan Inggris, atas arahan Washington, memilih eskalasi, menghalangi upaya diplomasi sejati, termasuk inisiatif konstruktif dari China dan Rusia.

Terkait klaim mekanisme “snapback” atau penerapan kembali sanksi yang sudah berakhir, posisi Iran tegas, konsisten, dan terdokumentasi, termasuk melalui korespondensi resmi dengan Sekretaris Jenderal dan Presiden Dewan. Troika Eropa telah secara terbuka tidak mematuhi kewajiban fundamental sejak 2018, sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk mengaktifkan mekanisme tersebut.

Iravani menegaskan: Resolusi 2231 berakhir secara definitif pada 18 Oktober 2025. Semua regulasi, tindakan, dan pembatasan terkait program nuklir Iran berakhir permanen, Dewan Keamanan menutup pembahasannya, dan agenda “non-proliferasi nuklir” dihapus. Upaya untuk membangkitkan, menafsirkan ulang, atau menerapkan aturan ini tidak sah dan merupakan penyalahgunaan kekuasaan Dewan.

Republik Islam Iran tetap berkomitmen penuh pada diplomasi prinsipil dan negosiasi serius. Iran tidak akan tunduk pada tekanan atau intimidasi, dan kini giliran Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat mengambil langkah nyata dan kredibel untuk membangun kepercayaan. Prinsip inti JCPOA tetap berlaku: jaminan verifikasi bahwa program nuklir Iran sepenuhnya damai, pengakuan penuh atas hak Iran di bawah NPT termasuk hak pengayaan uranium, penghapusan semua sanksi, dan normalisasi ekonomi Iran.

Iravani menekankan bahwa Iran siap memberikan jaminan program nuklirnya sepenuhnya damai, dan jika Prancis dan Inggris tulus dalam komitmen diplomasi, mereka harus mendorong AS untuk menempuh jalur serupa. Pendekatan “tanpa pengayaan” yang dipaksakan dan penolakan hak Iran akan menghancurkan diplomasi dan melemahkan aturan hukum internasional.

Menutup pidatonya, Iravani menyampaikan terima kasih kepada anggota tidak tetap Dewan Keamanan, termasuk Aljazair, Guyana, Korea Selatan, Sierra Leone, dan Slovenia, atas sikap prinsipil dan independen mereka.

Menanggapi pernyataan diplomat AS Morgan Ortagus yang menolak hak Iran mengembangkan uranium, Iravani menegaskan: “Iran menyambut setiap negosiasi adil dan bermakna, namun memaksakan kebijakan ‘tanpa pengayaan’ bertentangan dengan hak Iran di bawah NPT.”

Ia menekankan, “Pendekatan ini menunjukkan mereka tidak mencari negosiasi yang adil, melainkan ingin memaksakan kehendak mereka. Iran tidak akan tunduk pada tekanan atau intimidasi, dan tidak akan membiarkan dirinya diperas di arena internasional.”

Sumber berita: Al-Alam

Sumber gambar: IRNA