Pada Selasa malam, 25 November 2025, Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, menyerahkan jenazah seorang tawanan Israel yang ditemukan sehari sebelumnya kepada tim Komite Internasional Palang Merah di Deir al-Balah, Jalur Gaza tengah. Penyerahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata terbaru yang dimediasi Amerika Serikat antara pendudukan Israel dan Hamas.
Kanal 12 Israel mengonfirmasi bahwa tentara pendudukan telah menerima jenazah tersebut dari Palang Merah. Sebelumnya, Hamas dan Jihad Islam mengumumkan bahwa jenazah akan diserahkan pukul 16.00 waktu setempat, sesuai kesepakatan yang dicapai setelah kesepakatan pertukaran tawanan “Banjir Al-Aqsa”.
Dalam pernyataan bersama, kedua gerakan menjelaskan bahwa operasi tersebut dilakukan setelah ditemukannya jenazah salah satu dari tiga tawanan Israel yang masih tersisa, dalam operasi pencarian di wilayah Gaza tengah yang berada di bawah kendali tentara pendudukan. Koordinasi untuk penyerahan dilakukan melalui lembaga internasional.
Di pihak lain, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut “keterlambatan” dalam penyerahan jenazah sebagai “pelanggaran tambahan” terhadap gencatan senjata, meski pihak Palestina menegaskan komitmennya pada perjanjian tersebut serta proses penyerahan tawanan dan jenazah. Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober, perlawanan telah menyerahkan seluruh tawanan hidup yang ditahan sejak operasi 7 Oktober 2023, serta mengembalikan 25 dari 28 jenazah tawanan yang masih berada di Gaza.
Terkait situasi kemanusiaan, Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan bahwa 17 warga Palestina gugur dalam 24 jam terakhir, termasuk tiga korban baru dan 14 jenazah yang ditemukan dari bawah reruntuhan, serta 16 orang terluka. Kementerian menegaskan bahwa jumlah korban tewas sejak agresi Israel dimulai pada 7 Oktober 2023 telah mencapai 69.775 orang, dengan 170.965 lainnya luka-luka.
Dalam konteks lain, Kantor Media Pemerintah menuduh “Yayasan Kemanusiaan Gaza”—yang baru-baru ini mengakhiri misi daruratnya di Jalur Gaza—telah memberikan “kamuflase kemanusiaan palsu” dan mengubah sebagian pusatnya menjadi “jebakan maut dan lokasi pembantaian massal.” Mereka menegaskan bahwa 2.615 warga Palestina gugur akibat kelaparan di dekat pusat-pusat yayasan tersebut.
Yayasan itu sebelumnya mengumumkan berakhirnya misi mereka setelah menyediakan lebih dari 187 juta porsi makanan gratis bagi warga sipil, menyatakan bahwa operasi kemanusiaan yang dilakukan “memastikan bahan pangan sampai kepada keluarga-keluarga Palestina dengan aman.”
Gencatan senjata di Gaza mencakup pembebasan timbal balik antara kedua pihak, di mana Israel membebaskan sekitar dua ribu tahanan Palestina serta menyerahkan ratusan jenazah syuhada ke Gaza.
Pada Senin, 24 November 2025, para pakar independen Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan kepada pemerintah-pemerintah di seluruh dunia untuk menekan Israel agar menghentikan pelanggaran-pelanggaran berkelanjutan terhadap perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza. Dalam siaran pers Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa pelanggaran terus-menerus yang dilakukan Israel mengancam rapuhnya gencatan tersebut.
Pernyataan itu menyebut: “Sejak gencatan senjata diumumkan pada 11 Oktober, Israel telah melakukan setidaknya 393 pelanggaran, yang menyebabkan gugurnya 339 warga Palestina—lebih dari 70 di antaranya anak-anak—serta melukai lebih dari 871 orang. Serangan udara pada 28 Oktober adalah malam paling mematikan sejak gencatan dimulai, menewaskan sedikitnya 104 warga Palestina.”
Para pakar, termasuk Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mendesak semua negara untuk memastikan penghentian segera serangan terhadap warga sipil dan kelancaran penuh penyaluran bantuan kemanusiaan, termasuk bantuan medis. Mereka menekankan bahwa negara-negara harus menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas pelanggaran hukum internasional dan pendudukan ilegalnya, serta memberlakukan embargo senjata menyeluruh.
Para pakar melaporkan bahwa meski gencatan senjata sedang berlaku, serangan—termasuk tembakan senjata, artileri, dan serangan udara—masih terjadi di seluruh lima wilayah Gaza, sehingga menunjukkan pelanggaran terang-terangan terhadap kesepakatan gencatan senjata.
Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober. Sebagai bagian dari perjanjian itu, Hamas membebaskan 20 tawanan yang ditahan sejak 7 Oktober 2023, sehingga seluruh tawanan yang masih hidup telah dibebaskan. Israel pun membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina, termasuk beberapa yang menjalani hukuman seumur hidup.
Pada paruh kedua Oktober lalu, The Wall Street Journal melaporkan bahwa “Hamas dan Israel telah memulai pembahasan teknis mengenai fase kedua rencana perdamaian Trump,” yang mencakup perlucutan senjata Hamas, pengelolaan Gaza pascaperang, dan pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional di wilayah Palestina yang setengah terkepung itu. The New York Times mengutip para diplomat yang menyatakan bahwa “Amerika Serikat menekan Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui rencana Presiden Donald Trump terkait perdamaian di Jalur Gaza.”
Dilansir dari berbagai sumber.
Sumber gambar: Press TV
