Di Gaza, seperti halnya di Lebanon, gencatan senjata dari pihak Israel tidak dijalankan secara serius.
Adapun Resolusi Dewan Keamanan 2803, yang didukung rezim-rezim Arab dan Muslim, hanyalah menjadi payung untuk meloloskan rencana Amerika–Israel guna menguasai kembali Gaza, mengusir penduduknya, memanfaatkannya secara ekonomi dan properti, serta mengambil keuntungan dari posisi geopolitiknya pada jalur India–“Timur Tengah”–Eropa sebagai alternatif atas Inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok.
Hal ini ditunjukkan oleh sejumlah dokumen dan laporan yang bocor dari media Barat, terutama melalui situs-situs yang menentang kebijakan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, sebagaimana akan terlihat.
Sejak awal, rezim Zionis Israel terus membombardir bangunan di wilayah Gaza yang berada di bawah kendalinya, yakni 1.500 bangunan pada bulan pertama dari apa yang mereka sebut “gencatan senjata”, menurut laporan BBC tanggal 11/11/2025. Padahal, 320.000 rumah di Gaza telah hancur atau rusak berat hingga Agustus lalu, menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikutip majalah The Economist pada 12/11/2025.
Secara historis, penghancuran rumah (serta sekolah, rumah sakit, fasilitas industri, masjid, dan gereja) merupakan bagian dari kebijakan sistematis yang dimulai sejak Mandat Inggris, sebelum berdirinya rezim Zionis Israel, sebagaimana saya uraikan dalam artikel “Was the destruction of Gaza’s buildings a response to the ‘Al-Aqsa flood’?”
Seperti yang tampak jelas, praktik-praktik ini merupakan bagian dari hukuman kolektif yang diterapkan setiap hari terhadap basis-basis pendukung perlawanan, mulai dari Tepi Barat utara hingga Lebanon selatan dan wilayah lainnya.
Namun dalam konteks Gaza secara khusus, penghancuran itu juga menjadi bagian dari rencana Trump–Netanyahu untuk menguasai Gaza, dan proyek untuk memindahkan penduduk Gaza sebagai syarat utama bagi penerapan rencana tersebut. Karena melanjutkan penghancuran rumah setelah gencatan senjata yang diumumkan oleh kelompok perlawanan, dan setelah pembebasan para tawanan Israel di Gaza, hanya dapat dipahami sebagai proyek pemindahan paksa.
Pembatasan bantuan ke Gaza, bahkan untuk kebutuhan dasar penduduk yang menderita atau mengungsi, menjadi komponen lain dari proyek pemindahan paksa tersebut. Rekonstruksi dijadikan alat tekanan, karena kawasan di luar apa yang disebut “garis kuning” di Gaza—yakni wilayah yang tidak berada dalam kendali langsung Israel—tidak akan mendapat akses rekonstruksi, sehingga memaksa penduduknya pergi “secara sukarela”, menurut dokumen-dokumen yang beredar.
Terdapat istilah yang masuk dalam paragraf kedua Resolusi 2803, yakni “redevelopment” (pembangunan kembali) Gaza, yang menjadi tugas “Dewan Perdamaian” yang dibentuk untuk melaksanakan rencana Trump atas Gaza, yang diumumkan pada 29/9/2025. Kemajuan dalam pelaksanaan tugas itu, beserta “reformasi Otoritas Palestina,” dijadikan dua syarat mutlak sebelum pembahasan apa pun tentang “negara Palestina”.
Dalam kamus properti, “redevelopment” berarti pembangunan bangunan baru setelah penghancuran bangunan lama dalam suatu kawasan, dengan tata cara baru. Hal itu membuat istilah “program rekonstruksi dan pemulihan ekonomi” dalam paragraf empat Resolusi 2803 menjadi sangat kabur.
Istilah “redevelopment” jelas tidak asing bagi Trump, yang kerap menonjolkan citra dirinya sebagai pebisnis spesialis pengembangan properti. Menurut CNN pada 21 Januari 2025, Trump mengatakan: “Saya melihat gambar Gaza — Gaza seperti lokasi pembongkaran besar-besaran. Tempat ini, pada kenyataannya, perlu dibangun ulang dengan cara berbeda.”
Media Barat menyebut bahwa Trump akan memimpin langsung “Dewan Perdamaian” yang akan mengawasi proses “rekonstruksi”, pelucutan senjata, pembentukan “otoritas transisi,” serta “pasukan stabilisasi internasional” yang akan mendapat “hak istimewa dan kekebalan khusus,” sebagaimana termuat dalam paragraf empat Resolusi 2803.
Resolusi 2803 memberi mandat kepada “Dewan Perdamaian” untuk menguasai Gaza hingga akhir 2027, dan dapat diperpanjang, menurut Pasal 8 resolusi tersebut.
Dokumen militer Amerika yang diperoleh surat kabar The Guardian, dan dimuat di situsnya pada 14/11/2025, menunjukkan dua hal:
- “Pasukan Stabilisasi Internasional” yang akan dibentuk di Gaza sebagian besar terdiri dari pasukan Eropa: 1.500 tentara Inggris dan 1.000 tentara Prancis, ditambah pasukan dari Jerman, Belanda, negara-negara Eropa utara, serta Yordania, dengan total pasukan mencapai 20.000 personel.
Sementara kepolisian Palestina yang akan dibentuk hanya berperan terbatas, dimulai dengan 200 personel dan nantinya mencapai 3.000–4.000. - Proyek ekonomi tersebut didasarkan pada pembagian Gaza menjadi dua bagian: zona hijau dan zona merah, dipisahkan oleh garis kuning. Zona hijau adalah wilayah yang akan tetap dikuasai pasukan pendudukan Israel dan menjadi area operasi pasukan stabilisasi internasional. Zona inilah yang akan dikembangkan secara ekonomi sesuai visi Trump. Adapun zona merah dibiarkan dalam kondisi kehancuran, dan tidak akan dibangun kembali hingga penduduknya “bersedia pergi secara sukarela”. Dengan kata lain, proyek “redevelopment” sekaligus merupakan proyek pemindahan penduduk.
The Guardian mencatat kesamaan antara zona hijau di Gaza dengan zona hijau di Baghdad dan Kabul, dua proyek yang gagal total. Namun yang luput mereka pahami adalah bahwa militer Amerika berharap warga Gaza yang mengungsi dari zona merah akan pindah ke zona hijau karena daya tarik ekonomi, sehingga zona hijau menjadi insentif kolektif untuk menerima keberadaan pasukan pendudukan Israel dan kekuatan internasional.
Sebaliknya, pasukan Israel menembak warga Gaza yang mencoba mendekati garis kuning saat berusaha kembali ke rumah atau mengambil barang mereka. Selain itu, proyek yang diumumkan kubu kanan Israel bukanlah “redevelopment” Gaza timur bagi warga Gaza, melainkan perluasan wilayah Israel, sebagai bagian dari proyek “Greater Israel”.
Kebanyakan warga Gaza kini berada di zona merah, dan naif untuk percaya bahwa rezim Zionis Israel akan mengizinkan rekonstruksi Gaza timur, bahkan menurut standar Trump, untuk kemudian diserahkan kembali kepada warga Palestina—apa pun orientasi politik mereka.
Rincian lebih lanjut mengenai proyek ini muncul dalam laporan Washington Post tanggal 2/9/2025 berjudul “Post-war Gaza plan envisions voluntary relocation of its entire population,” yang pada paragraf pertama menjelaskan:
“Rencana pascaperang Gaza yang beredar dalam pemerintahan Trump, yang disusun berdasarkan janji Trump untuk ‘mengambil alih’ wilayah itu, akan menempatkannya di bawah perwalian AS selama setidaknya sepuluh tahun, sementara wilayah tersebut diubah menjadi resor wisata mewah dan pusat manufaktur teknologi.”
Rencana tersebut, yang tertuang dalam dokumen 38 halaman, secara eksplisit menyatakan bahwa warga Gaza harus pindah ke negara ketiga atau ke zona terbatas di dalam wilayah rekonstruksi. Setiap warga Gaza yang “memilih” meninggalkan Gaza akan menerima 5.000 dolar, bantuan perumahan di negara ketiga selama empat tahun, dan bantuan makanan selama satu tahun. Para penyusun laporan mengklaim bahwa hal itu lebih murah dibanding membiarkan mereka hidup di zona terbatas.
Washington Post menambahkan bahwa rencana itu disusun oleh pihak Israel yang juga berada di balik proyek Gaza Humanitarian Foundation, yang membagikan bantuan di empat titik di Gaza (serta menewaskan warga yang mencoba mengambilnya). Studi kelayakan proyek itu mencatat tingkat keuntungan 400 persen dari investasi 100 miliar dolar, atau 400 miliar dolar dalam sepuluh tahun.
Modal yang diinvestasikan akan ditarik sebagai pinjaman yang dijamin oleh 30 persen tanah publik Gaza, yang otomatis akan jatuh ke tangan lembaga pengelola proyek “redevelopment” tersebut. Artinya, proyek ini sudah mencakup pengambilalihan 30 persen tanah Gaza sejak awal, belum termasuk tanah milik pribadi, yang pemiliknya hanya diberi “token digital” untuk membiayai hidup baru di negara lain atau sebagai imbalan apartemen di salah satu dari enam kota pintar yang akan dibangun di Gaza dan dikelola dengan kecerdasan buatan.
Washington Post mengingatkan pernyataan Trump pada 10 Februari 2025 bahwa warga Gaza tidak akan kembali setelah wilayah itu dibangun ulang. Pernyataan itu menuai kritik luas hingga para pejabat pemerintahannya mencoba mengoreksinya dengan mengatakan bahwa warga Gaza hanya perlu “keluar sementara”. Namun seminggu kemudian, Trump menegaskan kembali bahwa “mereka yang kini tinggal di Gaza akan hidup lebih baik di tempat lain.”
Kini, istilah “sementara” diubah menjadi “sukarela”, di bawah tekanan kehancuran dan pengepungan.
Proyek tersebut sama sekali tidak menyebut istilah “negara Palestina” setelah sepuluh tahun perwalian AS, melainkan sebuah “entitas Palestina” tanpa definisi jelas, yang harus menjadi bagian dari Abraham Accords.
Dalam konteks geopolitik, Washington Post mencatat: “Rencana tersebut berbicara tentang lokasi Gaza di persimpangan kawasan ‘pro-Amerika’ yang akan memberi AS akses terhadap sumber daya energi dan mineral strategis, serta menjadikan Gaza pusat logistik bagi koridor ekonomi antara India, Timur Tengah, dan Eropa, yang pertama kali diumumkan pada pemerintahan Biden, namun terhenti akibat perang Israel–Gaza.”
Jadi proyek ini tidak hanya terbatas pada Gaza. Dokumen yang dikutip Washington Post menunjukkan bahwa Gaza adalah pusat perdagangan regional pada persimpangan rute maritim kuno (Mesir => Gaza => Babilonia) dan jalur perdagangan dupa (India => Yaman => Semenanjung Arab => Eropa). Dokumen itu berargumentasi bahwa Gaza “bisa makmur kembali sebagai pusat struktur regional pro-Amerika.”
Dalam konteks yang sama, dan di bawah bagian “Regional Vision for Gaza 2035,” dokumen tersebut menyebutkan:
A – Proyek raksasa di Mesir, Arab Saudi, dan wilayah lain.
B – Eksploitasi mineral tanah jarang senilai 1,3 triliun dolar di barat Arab Saudi.
C – Pusat keuangan dan perdagangan global di UEA.
D – Infrastruktur komunikasi pada jalur India–Eropa.
E – Pusat militer dan teknologi global di Israel.
Apa hubungan Gaza dengan semua ini, dalam konteks konflik internasional dan regional yang sengit terhadap sistem unipolar?
Laporan itu mengatakan bahwa Gaza dapat menjadi pusat manufaktur, perdagangan, data, dan pariwisata di Mediterania, memanfaatkan lokasinya, akses pasar (Eropa, negara Dewan Kerja Sama Teluk, dan Asia), sumber dayanya, serta tenaga kerjanya yang muda, semuanya dengan dukungan teknologi Israel dan investasi negara-negara Teluk.
Proyek-proyek besar yang dibahas mencakup pendirian pabrik baterai mobil listrik dan fasilitas perakitan oleh Elon Musk, menggunakan tenaga kerja warga Gaza yang tersisa, serta—dan ini penting—pemanfaatan ladang gas Marine 1 dan Marine 2 di lepas pantai Gaza.
Ironisnya, semua itu didasarkan pada penguasaan Gaza, pelucutan senjata, dan pemindahan penduduknya, dan dipromosikan sebagai proyek “pembangunan,” padahal sebenarnya merupakan proyek dominasi regional. Yang lebih absurd, rezim-rezim Arab dan Islam ikut terlibat, baik melalui ketundukan maupun kolusi. Menaklukkan pusat-pusat perlawanan hanya menjadi detail kecil dalam upaya menjalankan proyek tersebut.
Karena itu, dapat dipahami mengapa Tiongkok dan Rusia berhati-hati terhadap Resolusi 2803 dan tidak mendukungnya, meskipun hubungan mereka dekat dengan Israel.
Seperti dikatakan aktivis Amerika Ben Norton, yang menyoroti laporan berbahaya ini dalam programnya “Geopolitical Economy Report,” dalam episode berjudul “Trump’s Real Plan for Gaza” yang dipublikasikan di YouTube pada 17/11/2025:
“Mereka tidak mencari gencatan senjata, karena memang tidak ada gencatan senjata. Itu palsu. Mereka mencari rencana untuk menjajah Gaza demi kepentingan korporasi Amerika. Dan itulah yang dilakukan mediator Jared Kushner, menantu Trump.”
Keliru bila menganggap rencana seperti itu terbatas pada Gaza, karena dapat dipastikan pusat-pusat penelitian yang terkait dengan modal finansial Zionis tengah mengerjakan rencana serupa untuk Lebanon selatan dan Suriah, dalam kerangka proyek “Greater Israel.”
Sumber opini: Al-Mayadeen
Sumber gambar: The Hindu
