Pada Selasa, 18 November 2025, Iran menegaskan kembali penolakannya terhadap resolusi Amerika Serikat mengenai Gaza yang disahkan Dewan Keamanan PBB. Perwakilan tetap Iran untuk PBB, Amir Saeed Irvani, menekankan bahwa keputusan tersebut tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang merusak hak-hak dasar rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri dan pendirian negara Palestina yang merdeka.
Irvani menyampaikan hal itu dalam pertemuan Komite Khusus Keempat, dengan mengingatkan bahwa banyak negara anggota Dewan sendiri sebelumnya menyuarakan kekhawatiran mengenai mekanisme dalam resolusi tersebut—mekanisme yang dinilai berupaya melewati peran resmi PBB dan Dewan Keamanan. Ia menambahkan bahwa sebagian negara tetap memilih mendukung resolusi itu karena tujuan mendesaknya: menghentikan pertumpahan darah dan genosida di Gaza, melindungi warga sipil, menjamin gencatan senjata permanen, memperluas akses kemanusiaan, dan memastikan penarikan penuh pasukan pendudukan Israel.
Iran kembali menegaskan bahwa Gaza adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tanah Palestina, dan kesatuannya harus dipertahankan sepenuhnya. Pengelolaan wilayah itu, menurut Teheran, seharusnya berada di tangan komite transisi Palestina, bukan skema yang bisa membuka ruang bagi aneksasi, pendudukan baru, atau pemindahan paksa. Iran juga menuntut agar bantuan kemanusiaan disalurkan secara bebas melalui badan-badan PBB di seluruh Gaza tanpa campur tangan pihak mana pun.
Irvani menambahkan bahwa berakhirnya perang bukan berarti menghapus tanggung jawab hukum dan moral negara-negara terkait untuk memastikan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika para pelaku kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza diadili, dan bahwa impunitas yang telah dinikmati Israel selama puluhan tahun harus dihentikan.
Pada Selasa malam, Kementerian Luar Negeri Iran merilis pernyataan resmi mengenai resolusi tersebut. Dalam sembilan poin, Teheran menyampaikan dukungan terhadap setiap upaya yang benar-benar bertujuan mengakhiri genosida dan memastikan masuknya bantuan ke Gaza, namun sekaligus mengekspresikan keprihatinan mendalam terhadap isi Resolusi 2803.
Iran menilai sebagian besar ketentuan resolusi itu bertentangan dengan hak-hak sah rakyat Palestina dan menciptakan model “perwalian” atas Gaza, yang pada akhirnya merampas hak mereka untuk menentukan masa depan sendiri dan mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Teheran juga menuduh penyusun resolusi sengaja mengabaikan peran sentral PBB serta deretan resolusi sebelumnya terkait Palestina.
Dalam pernyataan itu, Iran memperingatkan bahwa segala bentuk legitimasi terhadap pendudukan baru Israel di Gaza—termasuk pemisahan wilayah itu dari geografi Palestina—bertentangan dengan aspirasi rakyat Palestina dan akan membawa konsekuensi berbahaya. Teheran menegaskan bahwa setiap kekuatan internasional harus bekerja di bawah mandat dan pengawasan PBB, serta bertugas mengawasi implementasi gencatan senjata dan distribusi bantuan.
Iran juga menekankan tanggung jawab komunitas internasional, terutama negara-negara penjamin gencatan senjata, untuk memaksa Israel mengakhiri pendudukannya dan menarik pasukannya sepenuhnya dari Gaza. Teheran kembali menegaskan legitimasi perlawanan terhadap pendudukan, apartheid, dan kolonialisme dalam kerangka hukum internasional, dan menyatakan bahwa setiap keputusan mengenai masa depan Palestina harus muncul dari konsensus nasional Palestina, bukan dipaksakan pihak luar.
Di akhir pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa dalam situasi di mana rakyat Gaza dan Tepi Barat menghadapi genosida, kelaparan paksa, dan pemusnahan kolonial, pembukaan penuh semua pintu masuk dan percepatan bantuan kemanusiaan harus menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: IRNA
