Gerakan Hamas menolak rencana pembentukan pasukan alternatif bagi tentara pendudukan Israel di Jalur Gaza, yang merupakan bagian dari proyek Amerika Serikat untuk membentuk kekuatan internasional di bawah naungan lembaga bernama “Dewan Perdamaian Internasional” — sebuah entitas yang berdiri di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hamas menegaskan bahwa satu-satunya solusi yang dapat diterima adalah pembentukan pasukan murni Palestina di bawah pengawasan komite administrasi Jalur Gaza.
“Setiap bentuk pasukan alternatif bagi tentara pendudukan di Gaza sepenuhnya tidak dapat diterima,” demikian pernyataan Hamas menanggapi rancangan proyek baru yang disebut sebagai sistem perwalian internasional bagi Gaza dan dipimpin Washington di luar payung PBB.
Sikap ini diungkapkan oleh Mousa Abu Marzouk, salah satu pemimpin senior Hamas, yang menegaskan komitmen gerakannya terhadap kedaulatan Palestina. Ia menilai upaya untuk meloloskan proyek pembentukan pasukan multinasional di Gaza melalui Dewan Keamanan PBB akan sulit dilakukan karena adanya upaya untuk menjalankannya di luar kerangka hukum internasional.
Sebagai alternatif, Abu Marzouk mengusulkan agar pasukan keamanan di Gaza dibentuk secara murni oleh elemen Palestina dan beroperasi di bawah pengawasan komite administrasi sektor Gaza. Ia menyebutkan bahwa terdapat konsensus internal Palestina atas usulan ini, seraya menambahkan bahwa Hamas tidak keberatan apabila seorang menteri dari Otoritas Palestina mengambil alih administrasi pemerintahan di sektor tersebut.
Sementara itu, Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak membutuhkan pihak luar untuk mengelola Gaza. Ia menekankan bahwa keberadaan pasukan internasional seharusnya hanya terbatas pada menjaga gencatan senjata, bukan mengatur wilayah.
Berdasarkan rancangan resolusi proyek tersebut, pasukan internasional yang diusulkan akan beroperasi di bawah satu komando terpadu, bekerja sama dengan Tel Aviv dan Kairo, serta berkoordinasi dengan pasukan kepolisian Palestina terlatih untuk menjaga stabilitas keamanan di Gaza dan melaksanakan operasi perlucutan senjata.
Rancangan itu juga menyebutkan bahwa pasukan tersebut akan berada di bawah pengawasan Dewan Perdamaian Internasional, lembaga yang tidak berafiliasi dengan PBB dan dinilai berada di bawah pengaruh langsung Washington. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek tersebut hanyalah selubung internasional bagi kelanjutan dominasi pendudukan Israel atas Gaza, terutama di tengah pelanggaran gencatan senjata yang terus terjadi setiap hari.
Secara regional, ketegangan juga muncul antara Mesir dan Turki terkait peran Ankara dalam pasukan internasional itu. Kairo menolak partisipasi Turki, dan berupaya menegaskan peran lebih besar dalam proses rekonstruksi Gaza. Mesir hanya menyatakan kesediaannya untuk ikut serta dalam pasukan tersebut jika ada resolusi resmi Dewan Keamanan PBB yang secara jelas mendefinisikan mandat dan batas operasinya.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Wikipedia
