Pejabat senior Hamas, Mohammed Nazzal, mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan sengaja berupaya menggagalkan kesepakatan Sharm el-Sheikh, seraya memperingatkan bahwa perlawanan Palestina tidak akan mentolerir pelanggaran gencatan senjata yang terus berlanjut.
Berbicara kepada Al Mayadeen pada Rabu malam, 29 Oktober 2025, Nazzal mengatakan bahwa Netanyahu dan “gerombolan penguasa dalam entitas Zionis” tengah berupaya memprovokasi konflik dengan menuduh Hamas tidak mematuhi ketentuan kesepakatan tersebut.
“Netanyahu, dengan niat dan perhitungan yang sudah matang, bersedia melanggar kesepakatan dan mengirim pesan bahwa ia dapat mengingkarinya kapan pun ia mau,” ujar Nazzal.
Ia juga mengecam peran historis Washington di kawasan, dengan mengatakan bahwa pemerintahan-pemerintahan Amerika Serikat selalu berpihak pada Israel. “Kita tidak boleh menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa kita sedang berhadapan dengan pemerintahan yang netral dan adil,” tegasnya.
Nazzal menambahkan bahwa Donald Trump kini sudah tidak lagi mampu membela “Israel”, bukan hanya di dunia Arab dan Islam, tetapi juga di kancah global.
Terkait posisi perlawanan saat ini, Nazzal menegaskan bahwa faksi-faksi perlawanan tidak ingin memberikan dalih apa pun bagi Netanyahu untuk melanjutkan perang pemusnahan. Namun, pelanggaran yang terus berulang dapat mengubah sikap ini.
Ia menegaskan bahwa Hamas masih memiliki sejumlah kekuatan tawar yang signifikan, termasuk kepemilikan senjata tentara pendudukan, dan yang terpenting, keadilan dari perjuangan mereka.
Nazzal mengonfirmasi bahwa pembicaraan terus berlangsung dengan pejabat Qatar dan Turki di Doha. Ia membantah laporan yang menyebut Perdana Menteri Qatar menyerukan pelucutan senjata Hamas, meski mengakui bahwa isu senjata memang dibahas.
“Belum ada posisi final yang ditetapkan terkait hal itu,” jelasnya.
Berbicara tentang pemerintahan Gaza pascaperang, Nazzal menyebut bahwa Hamas telah mengajukan proposal yang disepakati oleh delapan faksi Palestina dalam pertemuan di Kairo. Proposal tersebut mencakup pembentukan komite teknokrat independen.
Gerakan itu dengan tegas menolak gagasan pembentukan Komisaris Tinggi, yang disebutnya sebagai bentuk penjajahan ulang. Mengenai usulan penempatan pasukan internasional, Nazzal menyebut pembahasan masih berlangsung dan belum ada posisi resmi.
Sebagai penutup, Nazzal memperingatkan bahwa perluasan operasi Israel dan pelanggaran terhadap “garis kuning” berarti pembatalan de facto terhadap kesepakatan gencatan senjata.
“Pelanggaran seperti ini menuntut sikap tegas dari seluruh faksi Palestina,” katanya, menegaskan bahwa opsi perlawanan tetap terbuka — namun dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Sumber medis di berbagai rumah sakit di Jalur Gaza melaporkan pada Rabu pagi, 29 Oktober 2025, bahwa sedikitnya 90 warga Palestina, termasuk 24 anak-anak, gugur dalam gelombang baru serangan udara Israel. Serangan tersebut menargetkan rumah-rumah dan tenda-tenda pengungsi di berbagai wilayah Jalur Gaza.
Eskalasi ini merupakan pelanggaran serius terhadap perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada 11 Oktober, dan menimbulkan kekhawatiran besar terhadap keselamatan warga sipil yang telah mencari perlindungan di zona-zona yang sebelumnya dianggap aman.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Roya News
