Lebih dari satu tahun sejak gencatan senjata resmi diberlakukan pada November 2024, kondisi keamanan di Lebanon justru menunjukkan eskalasi pelanggaran sistematis oleh militer Israel. Berdasarkan data dari Consulting Center for Studies and Documentation hingga Januari 2026, tercatat lebih dari 13.275 pelanggaran yang dilakukan oleh Israel, termasuk 1.645 serangan udara. Pelanggaran kedaulatan udara mendominasi dengan total 9.004 insiden, yang telah mengakibatkan gugurnya 353 orang syahid dan melukai sekitar 1.000 warga lainnya. Di lapangan, pasukan Israel tetap menduduki lima titik strategis di perbatasan, menghalangi warga untuk kembali ke desa mereka, serta masih menahan sedikitnya 20 tawanan Lebanon, termasuk mereka yang ditangkap setelah masa gencatan senjata dimulai.
Eskalasi serangan ini bertepatan dengan masa jabatan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan pemerintahan Perdana Menteri Nawaf Salam yang terus menekankan narasi kedaulatan, kemandirian, dan monopoli penggunaan senjata oleh negara. Namun, upaya diplomatik melalui komite “Mekanisme” yang dipimpin oleh duta besar sipil Simon Karam dinilai gagal membendung agresi. Sebaliknya, laporan dari surat kabar Al-Akhbar mengungkapkan bahwa Amerika Serikat kini telah sepenuhnya mengadopsi sudut pandang Israel yang menuntut langkah-langkah lebih efektif dari pemerintah Lebanon untuk menghadapi Hizbullah secara langsung. Sumber diplomatik Barat memberikan isyarat bahwa bantuan ekonomi dan penyelesaian krisis di selatan tidak akan diproses sebelum Lebanon menunjukkan kesiapan praktis untuk menjalankan agenda pelucutan senjata tersebut.
Strategi Israel di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu tampak bergeser dari sekadar pencegahan menjadi upaya perubahan radikal di kawasan melalui proyek “Timur Tengah Baru”. Berdasarkan laporan dari situs IRIS, proyek ini bertujuan mengintegrasikan Israel sebagai pusat gravitasi keamanan dan ekonomi tunggal di kawasan, di mana setiap kerja sama regional atau normalisasi harus tunduk pada supremasi mutlak Israel. Hal ini dilakukan dengan menciptakan zona penyangga tidak hanya di Lebanon selatan tetapi juga di Suriah, guna memastikan negara-negara di sekitar Israel tetap berada dalam kondisi ketergantungan keamanan dan tidak memiliki kekuatan defensif yang mampu menandingi keunggulan militer mereka.
Menanggapi tekanan luar negeri dan tuntutan pembatasan senjata, Sekretaris Jenderal Hizbullah Syekh Naim Qassem menegaskan bahwa upaya apa pun untuk membatasi senjata perlawanan sebelum fondasi kedaulatan negara benar-benar kokoh adalah kesalahan besar. Syekh Naim Qassem menyatakan bahwa jika perlawanan dan basis pendukungnya tidak diamankan, maka keamanan di seluruh Lebanon tidak akan pernah terjamin. Pandangan ini sejalan dengan kekhawatiran bahwa pelucutan senjata perlawanan di tengah agresi Israel yang terus berlanjut hanya akan menciptakan kekosongan keamanan yang memicu keruntuhan negara secara lebih luas, sekaligus memberikan keleluasaan bagi rencana Amerika-Israel untuk mengendalikan Lebanon secara politik, militer, dan ekonomi.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Shafaq News
