Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu, 29 Oktober 2025, kembali memberikan teguran tegas terhadap pembatasan ekonomi Amerika Serikat terhadap Kuba yang telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan 165 negara anggota memberikan suara mendukung diakhirinya blokade AS.

Meskipun ada lobi besar-besaran dari Washington menjelang pemungutan suara, hanya tujuh negara yang menentang resolusi tersebut, sementara 12 abstain — menegaskan konsensus global yang terus bertahan menentang embargo yang telah menargetkan negara pulau itu selama lebih dari 60 tahun.

Negara-negara yang menentang resolusi itu adalah Amerika Serikat, “Israel”, Argentina, Paraguay, Makedonia Utara, Ukraina, dan Hongaria.

Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kosta Rika, Republik Ceko, Ekuador, Estonia, Latvia, Lituania, Maroko, Moldova, Rumania, dan Polandia merupakan negara-negara yang abstain.

Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel memuji hasil pemungutan suara tersebut sebagai bukti keteguhan negerinya, menggambarkan Kuba sebagai bangsa yang “mulia dan teguh,” yang tidak tunduk pada apa yang ia sebut sebagai “imperium yang gelisah, brutal, munafik, dan penuh tipu daya.”

Ia menambahkan, “Tekanan dari Yankee berhasil memengaruhi segelintir pihak, tetapi mayoritas dunia sekali lagi memilih bersama Kuba demi kehidupan.”

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez merayakan hasil pemungutan suara Majelis Umum PBB terhadap blokade AS sebagai kemenangan kebenaran dan keteguhan, menulis di X: “Kemenangan Kuba. Kemenangan rakyat. Kemenangan kebenaran atas kebohongan imperialis.”

Rodríguez menyampaikan rasa terima kasih kepada negara-negara yang berdiri bersama Kuba, menyebut dukungan mereka sebagai pembelaan terhadap kebenaran. Ia juga mengecam kebijakan “kriminal” Amerika Serikat yang telah memutus akses Kuba terhadap sistem perbankan global, modal investasi, remitansi, teknologi, serta kebutuhan pokok seperti makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Ia menegaskan bahwa blokade itu terus menimbulkan “penderitaan yang tak terhitung” bagi rakyat Kuba dengan mengisolasi negara tersebut dari pasar dan kemitraan internasional.

“Tak ada kampanye kebohongan yang bisa mengalahkan kekuatan kebenaran yang kami bela,” ujarnya, menekankan bahwa dukungan besar terhadap resolusi untuk ke-33 kalinya menunjukkan penolakan terhadap “kebijakan genosida tanpa dasar moral.”

Selama lebih dari enam dekade, Amerika Serikat telah memberlakukan embargo ekonomi sepihak yang keras terhadap Kuba — salah satu sanksi terpanjang dalam sejarah modern. Dirancang untuk menekan pemerintah Kuba, embargo itu justru menimbulkan penderitaan berat bagi rakyat biasa, menyebabkan kekurangan kronis, keterbatasan akses terhadap obat-obatan dan teknologi, serta menghambat pembangunan di berbagai sektor penting.

Dampaknya juga meluas ke kawasan, di mana kebijakan AS telah mengganggu perdagangan regional di Amerika Latin dan Karibia, serta menekan negara-negara tetangga agar membatasi hubungan ekonomi dengan Havana.

Para pengkritik menilai embargo tersebut mencerminkan pola intervensi AS yang lebih luas di kawasan, yang menempatkan dominasi geopolitik di atas kesejahteraan manusia, dan gagal mencapai tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan Kuba.

Majelis Umum PBB telah melakukan pemungutan suara hampir setiap tahun sejak 1992 untuk menyerukan diakhirinya embargo AS terhadap Kuba, biasanya dengan dukungan telak. Namun, resolusi tersebut bersifat rekomendatif dan tidak mengikat secara hukum bagi Washington.

Republik Bolivaria Venezuela menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat dan pemerintah Kuba atas hasil pemungutan suara tersebut, menyebutnya sebagai “kemenangan gemilang bagi Kuba, dunia, dan prinsip-prinsip martabat serta hukum internasional di hadapan agresi imperialis.”

Venezuela mengecam blokade AS sebagai bentuk “terorisme ekonomi” yang bertujuan menundukkan bangsa berdaulat, dan menegaskan bahwa kampanye koersif Washington telah gagal meyakinkan komunitas internasional.

Pemerintah Venezuela menilai hasil pemungutan suara ini sebagai bukti kebangkitan tatanan dunia multipolar yang menolak kesombongan imperialisme, serta memuji otoritas moral Kuba sebagai teladan bagi bangsa-bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, juga menyambut baik resolusi tersebut, mengutuk kelanjutan sanksi “tidak manusiawi” AS terhadap Kuba yang telah berlangsung selama enam dekade dan menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB.

Presiden Kolombia Gustavo Petro turut berkomentar melalui X, menyindir Senator AS Marco Rubio sebagai “penghalang sektarian bagi hubungan damai antara Amerika Serikat dan benua Amerika Selatan.”

Ia menulis, “AS ditinggalkan sendirian di PBB saat pemungutan suara tentang blokade Kuba: 165 negara mendukung pencabutan blokade, hanya tujuh penunggang kiamat yang memilih mendukungnya.”

Sehari sebelumnya, pada Selasa, 28 Oktober 2025, Duta Besar Venezuela untuk PBB Samuel Moncada berbicara di hadapan Majelis Umum menjelang pemungutan suara tahunan tersebut. Ia menegaskan bahwa blokade AS terhadap Kuba merupakan bentuk perang ekonomi yang “bertujuan menundukkan seluruh bangsa melalui kelaparan, penyakit, dan kematian.”

Moncada menambahkan bahwa kebijakan koersif ini telah menyebabkan kerugian lebih dari 7,5 miliar dolar AS bagi Kuba dalam satu tahun terakhir, dan memperburuk sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, energi, dan pangan.

Ia juga menolak tuduhan AS yang mencoba mengaitkan Kuba dengan konflik Ukraina, menyebutnya sebagai disinformasi “buatan laboratorium media Departemen Luar Negeri.”

Dalam penutupnya, Moncada menegaskan bahwa Kuba tidak pernah menjadi sponsor terorisme — justru menjadi korban dari aksi-aksi teror yang dirancang dan dijalankan dari wilayah AS sendiri.

Sumber berita: Al Mayadeen

Sumber gambar: The Express Tribune