Dalam sebuah surat rinci yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dan Dewan Keamanan PBB, Duta Besar Rusia untuk PBB mengecam keras tindakan sejumlah negara Barat dan Sekretariat PBB terkait dugaan pemulihan sanksi otomatis sanksi Dewan Keamanan terhadap Republik Islam Iran, yang dinilainya tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Piagam PBB serta keputusan mengikat Dewan Keamanan.
Perwakilan Tetap Rusia dalam suratnya menyatakan bahwa pernyataan Sekretariat PBB yang mengklaim “penerapan kembali” resolusi 1696, 1737, 1747, 1803, 1835, dan 1929 tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga merupakan bentuk distorsi atas keputusan Dewan serta pelanggaran nyata terhadap Resolusi 2231.
Vasily Nebenzya menjelaskan bahwa rancangan yang diajukan Korea Selatan untuk memperpanjang rezim sanksi, maupun rancangan bersama Rusia dan Tiongkok untuk memperpanjang masa berlaku Resolusi 2231, ditolak oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis sehingga tidak diadopsi. Ia menambahkan bahwa ketiga negara Barat tersebut, bersama beberapa anggota tidak tetap Dewan, pada praktiknya menentang upaya menciptakan ruang lebih besar bagi negosiasi terkait isu nuklir Iran dan justru memilih jalur konfrontasi serta eskalasi.
Duta Besar Rusia kemudian menyinggung klaim tiga negara Eropa bahwa mekanisme pemulihan sanksi otomatis akan diaktifkan pada 28 Agustus 2025, dan menilainya sama sekali tidak sah.
Ia menegaskan bahwa Inggris, Prancis, dan Jerman tidak hanya gagal memenuhi persyaratan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam JCPOA—bagian integral dari Resolusi 2231—tetapi juga, melalui pelanggaran berulang, pada dasarnya telah kehilangan otoritas untuk menggunakan mekanisme tersebut. Dengan demikian, pemberitahuan mengenai dimulainya proses pemulihan sanksi otomatis tidak memiliki nilai hukum dan tidak dapat dianggap sah sesuai paragraf operasional 11 Resolusi 2231. Ia juga mengingatkan bahwa Menteri Luar Negeri Rusia, Tiongkok, dan Iran telah secara resmi menyampaikan posisi ini dalam surat bersama tertanggal 28 Agustus 2025 kepada Sekretaris Jenderal dan Dewan.
Perwakilan Rusia menekankan: “Rancangan resolusi yang diajukan untuk pemungutan suara pada 19 September 2025 jelas tidak memenuhi ketentuan Resolusi 2231, dan hasil pertimbangannya tidak dapat dianggap sebagai kebangkitan kembali sanksi-sanksi sebelumnya. Dengan demikian, seluruh proses pemulihan sanksi otomatis yang diklaim praktis batal demi hukum, dan setiap upaya untuk menyatakan sebaliknya hanyalah langkah politik sepihak guna melegitimasi pelanggaran terang-terangan oleh tiga negara Barat tersebut.”
Dalam bagian lain suratnya, Duta Besar Rusia merujuk pada batas waktu pengakhiran pembatasan yang terkandung dalam Resolusi 2231 pada 18 Oktober 2025, dan menegaskan: “Sejak tanggal tersebut, semua langkah terkait program nuklir Iran akan berakhir. Oleh karena itu, Sekretariat PBB tidak memiliki dasar hukum maupun prosedural untuk menghidupkan kembali daftar sanksi yang telah dicabut atau mengaktifkan kembali Komite Sanksi 1737 (2006).” Ia menyebut tindakan terbaru Sekretariat, termasuk publikasi ulang daftar sanksi, pengaktifan situs web Komite Sanksi, serta pengumuman terkait, sebagai tindakan “ilegal, kontraproduktif, dan merugikan kredibilitas Dewan Keamanan.”
Perwakilan Tetap Rusia menyatakan penyesalan mendalam atas langkah Sekretariat yang dianggap bertentangan dengan Pasal 100 Piagam PBB serta prinsip imparsialitas lembaga ini, dan memperingatkan bahwa kelanjutan proses semacam itu dapat merusak kewibawaan Dewan Keamanan. Ia menegaskan tidak ada dasar hukum untuk mengaktifkan kembali Komite 1737 beserta kegiatannya, termasuk penunjukan pakar atau pengangkatan ketuanya.
Sebagai penutup, Duta Besar Rusia menyerukan kepada Sekretariat PBB agar segera menarik catatan terbarunya, membatalkan pemulihan daftar sanksi, menutup situs web Komite 1737, serta menahan diri dari tindakan lain yang hanya menguntungkan segelintir negara Barat. Ia menekankan bahwa surat ini harus dipublikasikan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan.
Sumber berita: ISNA
Sumber gambar: Messenger-Inquirer
