Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, mengumumkan bahwa negosiasi dengan Iran masih terus berlangsung di bawah kerangka gencatan senjata yang masih berlaku. Dalam pernyataannya, Vance menekankan bahwa Presiden Donald Trump menginginkan sebuah “kesepakatan komprehensif” dan menolak hasil perundingan dalam skala kecil. Menurut Vance, tawaran yang diberikan Trump kepada Teheran sangat sederhana namun belum pernah diberikan oleh presiden mana pun sebelumnya. Meski mengakui adanya ketidakpercayaan mendalam yang tidak bisa hilang dalam semalam, Vance mengklaim bahwa para perunding Iran sebenarnya memiliki keinginan kuat untuk mencapai kesepakatan.
Presiden Donald Trump sendiri mengisyaratkan bahwa pembicaraan diplomatik untuk mengakhiri perang kemungkinan akan berlanjut di Pakistan dalam dua hari ke depan. Namun, optimisme diplomatik ini dibayangi oleh ketegangan militer setelah Trump memberlakukan blokade di Selat Hormuz pasca-negosiasi Sabtu lalu. Langkah ini memicu perselisihan tajam di internal NATO, karena negara-negara Eropa menunjukkan keengganan untuk berpartisipasi dalam blokade militer tersebut. Menanggapi ancaman blokade, Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya Iran menegaskan kendali penuh mereka atas Selat Hormuz dan memperingatkan bahwa keamanan seluruh pelabuhan di kawasan akan terancam jika pelabuhan Iran diganggu.
Di dalam negeri Amerika Serikat, tekanan politik terhadap Trump mulai muncul dari rekan separtainya. Laporan The Wall Street Journal menyebutkan sejumlah Senator Republik, seperti Jon Hasted (Ohio) dan Jim Justice (West Virginia), mulai khawatir atas dampak ekonomi perang, terutama lonjakan harga gas dan pupuk. Mereka mendesak agar operasi militer ini diselesaikan dalam hitungan minggu, bukan bulan, karena dikhawatirkan akan merusak peluang Republik dalam pemilihan paruh waktu mendatang. Meski demikian, hingga saat ini faksi Republik belum menunjukkan tanda-tanda akan membatasi kekuasaan perang Trump, meskipun gelombang penolakan dari kubu Demokrat terus menguat dengan argumen bahwa perang ini tidak sah dan tidak memiliki dasar yang kuat.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: New York Times
