Pertemuan perdana yang disebut sebagai Dewan Perdamaian untuk Gaza telah dilangsungkan di Washington pada Kamis, 19 Februari 2026, di bawah pimpinan langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan ini memunculkan kekhawatiran mengenai besarnya kendali asing terhadap masa depan wilayah tersebut, terutama dengan keterlibatan sejumlah pemimpin negara dan perwakilan komite teknokrat Palestina yang dipimpin oleh Ali Shaath. Dalam forum tersebut, Donald Trump mengklaim telah berhasil mengumpulkan paket penyelamatan bagi Gaza senilai lebih dari 7 miliar dolar, sebuah angka yang dilihat oleh banyak pihak sebagai alat tekan politik berkedok bantuan kemanusiaan. Kontribusi finansial tersebut didominasi oleh negara-negara Teluk, di mana Arab Saudi, Qatar, dan Kuwait masing-masing menjanjikan 1 miliar dolar, sementara Uni Emirat Arab memberikan komitmen sebesar 1,2 miliar dolar untuk mendanai skema yang dirancang di bawah pengaruh Gedung Putih ini.
Rencana pengamanan wilayah Gaza juga menunjukkan eskalasi kehadiran militer internasional yang sangat masif dan memicu keraguan akan kedaulatan warga Palestina di tanah mereka sendiri. Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional Jenderal Jasper Jeffers secara terbuka menyatakan apresiasinya atas komitmen sejumlah negara untuk mengirimkan personel militer ke dalam sektor tersebut. Indonesia menjadi salah satu kontributor terbesar dalam rencana ini, di mana Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Jakarta akan mengerahkan setidaknya 8.000 personel militer untuk bergabung dalam pasukan keamanan internasional tersebut. Selain Indonesia, negara-negara seperti Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania juga menyatakan kesediaannya untuk mengirimkan unit militer mereka, sementara Mesir dan Yordania ditugaskan untuk memberikan pelatihan bagi personel kepolisian di bawah pengawasan ketat kekuatan internasional.
Keterlibatan militer ini semakin diperluas dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan yang menegaskan kesiapan negaranya untuk berkontribusi dalam pasukan keamanan tersebut, serta janji Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev untuk mengirimkan unit medis militer ke dalam struktur pasukan stabilisasi yang baru dibentuk. Meskipun narasi yang dibangun di Washington adalah upaya stabilisasi dan rekonstruksi, kehadiran ribuan tentara asing di bawah Dewan Perdamaian pimpinan Amerika Serikat ini dipandang sebagai bentuk baru pendudukan yang dibungkus dengan legitimasi internasional. Terlebih lagi, penunjukan komite teknokrat untuk mengelola urusan Gaza tanpa keterlibatan penuh faksi politik lokal yang representatif dianggap sebagai langkah sistematis untuk meminggirkan aspirasi politik rakyat Palestina dan menempatkan sektor Gaza di bawah manajemen administratif yang sepenuhnya tunduk pada kepentingan kekuatan global dan regional.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Al Jazeera
