Kardinal Pietro Parolin, diplomat tertinggi Vatikan, secara resmi menyatakan pada Selasa, 17 Februari 2026, bahwa Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam prakarsa “Board of Peace” (Dewan Perdamaian) yang diluncurkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kardinal Pietro Parolin menekankan bahwa segala upaya untuk menangani krisis internasional seharusnya tetap dikelola melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menjelaskan bahwa penolakan ini didasarkan pada sifat khusus Vatikan sebagai lembaga keagamaan dan moral yang berbeda dengan negara-negara lain, serta adanya kekhawatiran bahwa dewan bentukan Donald Trump tersebut dapat menggerus otoritas PBB dalam mengelola konflik global.
Paus Leo XIV (yang sebelumnya dikenal sebagai Kardinal Robert Francis Prevost), Paus pertama asal Amerika Serikat dalam sejarah Gereja Katolik, sebenarnya telah menerima undangan secara pribadi pada Januari 2026 untuk bergabung dalam dewan tersebut. Meskipun Donald Trump awalnya merancang dewan ini untuk mengawasi gencatan senjata dan rekonstruksi di Jalur Gaza, ia kemudian memperluas mandatnya untuk mencakup penanganan konflik global secara luas. Langkah ini menuai kritik tajam karena dianggap sebagai upaya untuk menyaingi PBB serta dipandang oleh sebagian pakar hak asasi manusia sebagai langkah yang menyerupai praktik kolonialisme, terutama karena dewan ini tidak melibatkan pejabat Palestina dalam jajarannya.
Pertemuan perdana dewan tersebut dijadwalkan berlangsung di Washington pada Kamis, 19 Februari 2026, dengan fokus utama pada pembicaraan mengenai rekonstruksi Gaza. Meskipun beberapa sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah telah menyatakan kesediaan untuk bergabung, banyak negara Barat termasuk Italia dan anggota Uni Eropa lainnya bersikap sangat hati-hati dan hanya bersedia hadir sebagai pengamat tanpa menjadi anggota resmi. Selain itu, kebijakan dewan yang menetapkan biaya keanggotaan permanen sebesar $1 miliar serta undangan kepada tokoh-tokoh kontroversial seperti Vladimir Putin semakin memperkuat keraguan Vatikan dan sejumlah negara demokrasi lainnya untuk terlibat langsung dalam inisiatif tersebut.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: Asharq Al-Awsat
