Majalah Amerika “Responsible Statecraft” menyoroti peningkatan intervensi Amerika Serikat terhadap Venezuela dengan dalih “memerangi narkotika”, serta risiko hukum dan geopolitik yang mengancam stabilitas kawasan.
Setelah sepekan serangan ilegal AS terhadap kapal-kapal di Karibia dan Pasifik, sejumlah laporan menyebut bahwa Washington kini bersiap menargetkan situs militer di Venezuela. Serangan-serangan tersebut telah memicu kecaman luas di dunia internasional, termasuk dari Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, yang menuduh Amerika Serikat melanggar hukum internasional dan hukum laut dalam wawancara pers pekan lalu.
Namun, lobi neokonservatif di pemerintahan Trump tampak tak bergeming. Menteri Luar Negeri Marco Rubio, salah satu pendukung utama perubahan rezim di Venezuela, mendorong langkah-langkah itu dengan alasan memerangi kartel narkotika, dan menggambarkan Venezuela melalui narasi “terorisme yang terkait geng kriminal.” Pendekatan ini kini diadopsi secara resmi oleh Washington, setelah sebelumnya Departemen Kehakiman AS pada 2020 menuduh Presiden Nicolás Maduro terkait jaringan narkotika dan terorisme—meski tuduhan saat ini tampak berbeda dari narasi lama tersebut.
Secara strategis, klasifikasi itu dinilai salah arah karena mendorong solusi militer untuk persoalan yang sebenarnya masih menjadi ranah penegakan hukum, sebagaimana masih dipandang oleh Drug Enforcement Administration (DEA) dan Penjaga Pantai AS. Pendekatan ini juga menyederhanakan situasi geopolitik yang kompleks dan berisiko menyeret Amerika ke konflik terbuka di belahan barat.
Dalam laporan ancaman 2024–2025, DEA menegaskan bahwa fentanyl merupakan ancaman paling serius bagi Amerika Serikat—obat ini diproduksi terutama di Meksiko menggunakan bahan mentah dari Tiongkok. Sementara itu, data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan peningkatan rekor dalam budidaya koka dan produksi kokain di Kolombia, dengan Venezuela hanya berfungsi sebagai jalur transit.
Meski demikian, retorika Washington soal “pemberantasan narkotika” telah menyebabkan eskalasi militer dengan konsekuensi diplomatik, ekonomi, dan politik yang besar. Eskalasi ini juga mengancam kepentingan energi AS, terutama lisensi terbatas Chevron untuk mengimpor minyak mentah Venezuela—sumber vital bagi kilang di Pantai Teluk AS yang masih bergantung pada jenis minyak berat Venezuela.
Langkah-langkah ini justru berpotensi memperkuat posisi Presiden Maduro. Bagi pemimpin yang membangun retorika “anti-imperialis”, agresi Amerika akan meningkatkan legitimasi domestiknya. Caracas sendiri telah memperkuat pengerahan angkatan laut di sepanjang jalur pantai utama, menggalang dukungan publik, dan mengaitkannya langsung dengan peningkatan kekuatan militer AS di Karibia.
Meski kekuatan militer AS jauh lebih unggul, pengalaman di Irak dan Afghanistan menunjukkan bahwa keunggulan itu tidak menjamin keberhasilan politik. Bahkan jika rezim Maduro tumbang, menstabilkan Venezuela pasca-perang akan membutuhkan keterlibatan panjang dan mahal, sesuatu yang tidak mendapat dukungan publik maupun kemauan politik di Washington.
Setiap intervensi militer AS—meskipun terbatas—akan mengguncang stabilitas Venezuela dan kawasan sekitarnya. Konflik bisa meluas ke Kolombia bahkan hingga jalur pelayaran Pasifik, menciptakan kekosongan keamanan dan kemanusiaan serta memicu gelombang migrasi baru ke utara menuju Amerika Serikat.
Badan-badan pengungsi internasional kini mencatat lebih dari 6,8 juta pengungsi dan migran Venezuela di Amerika Latin dan Karibia, dan arus ini terus berlanjut. Memburuknya situasi keamanan hanya akan mempercepat perpindahan penduduk, menambah beban sistem penampungan yang sudah kewalahan.
Secara regional, Meksiko dan Brasil telah secara terbuka mengkritik serangan dan pengerahan pasukan AS, sementara para ahli HAM PBB memperingatkan bahwa “perang melawan terorisme narkotika” melanggar hak untuk hidup dan menambah beban politik bagi pemerintahan AS. Perselisihan antara Presiden Trump dan Presiden Kolombia Gustavo Petro juga diperkirakan akan memperumit dinamika kawasan, mengingat Kolombia merupakan tetangga terdekat sekaligus faktor penting dalam mengendalikan dampak intervensi.
Eskalasi ini juga akan melemahkan kerja sama intelijen dan kepolisian lintas negara, yang justru dibutuhkan untuk menghadapi kejahatan transnasional seperti perdagangan narkotika.
Kerangka “terorisme terkait narkotika” sendiri bukan hal baru, namun penggunaan kapal perang AS seperti Aegis dan operasi penangkapan bersenjata mematikan menandai pergeseran dari retorika menjadi tindakan militer nyata—alih-alih kerja sama keamanan dalam koridor hukum.
Majalah Responsible Statecraft menutup analisanya dengan menegaskan bahwa stabilitas abadi tidak akan tercapai lewat eskalasi, melainkan melalui diplomasi, berbagi intelijen, dan kerja sama dengan mitra serta lembaga regional seperti Interpol untuk mengatasi akar permasalahan, bukan hanya gejalanya.
Sumber berita: The American magazine “Responsible Statecraft”
Sumber gambar: Anadolu Agency
