Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menuduh Amerika Serikat melakukan penargetan politik terhadap dirinya setelah namanya dimasukkan ke dalam daftar sanksi Departemen Keuangan AS, menyusul pernyataannya mengenai pendanaan CIA terhadap program perangkat lunak mata-mata Israel, Pegasus.
Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi luas Washington untuk memerangi jaringan perdagangan narkotika di Amerika Latin. Sanksi terhadap Gustavo Petro menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam kebijakan AS terhadap Kolombia sejak Petro terpilih sebagai presiden.
Dalam pernyataan pada Jumat malam, 24 Oktober 2025, Gustavo Petro mengatakan bahwa dirinya dijatuhi sanksi karena telah menyampaikan kepada rakyat Kolombia bahwa CIA mendanai program mata-mata Israel Pegasus.
Ia menegaskan tidak memiliki hubungan finansial dengan Amerika Serikat, dengan menyebut bahwa dirinya “tidak memiliki satu dolar pun di Amerika Serikat dan tidak ada rekening yang bisa dibekukan.”
Petro juga menuduh para pengusaha Kolombia dan “politikus palsu” menekan kelompok sayap kanan di Amerika Serikat untuk mengambil tindakan terhadap dirinya. Dalam pernyataan yang ditujukan langsung kepada mantan Presiden AS Donald Trump, Petro mengatakan:
“Mr. Trump, para pengusaha dan politikus palsu yang kini menjadi sekutumu adalah mafia Kolombia.”
Kementerian Luar Negeri Venezuela mengeluarkan kecaman keras terhadap sanksi AS tersebut, menyebutnya “ilegal, tidak sah, dan bersifat neokolonial.” Caracas menilai langkah itu sebagai upaya untuk mengkriminalisasi Petro dan mengguncang stabilitas internal Kolombia.
Kementerian itu juga memuji Petro sebagai “satu-satunya presiden Kolombia yang secara langsung menghadapi jaringan perdagangan narkotika,” serta memperingatkan bahwa langkah AS tersebut melemahkan kedaulatan dan stabilitas demokratis kawasan.
Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Presiden Kolombia Gustavo Petro, putranya Nicolas Petro, Ibu Negara Veronica Alcocer, serta Menteri Dalam Negeri Armando Benedetti, sebagaimana diumumkan oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS pada Senin.
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan baru Washington dalam penetapan kontra-narkotika yang menargetkan individu yang diduga terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal.
Sumber berita: Al Mayadeen
Sumber gambar: New York Times
