Wakil Presiden sekaligus Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, mengumumkan bahwa Iran dan Rusia telah mencapai kesepakatan untuk membangun delapan pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran.
Dalam rapat Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Majelis Permusyawaratan Islam, Ebrahim Rezaei, juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI), mengatakan: “Dalam laporannya, Eslami menyampaikan bahwa organisasi tersebut memiliki protokol dengan Rusia untuk membangun delapan pembangkit listrik tenaga nuklir. Satu dari delapan pembangkit itu telah beroperasi, sementara dua lainnya sedang dibangun. Selain itu, telah dicapai kesepakatan untuk memproduksi 5.000 megawatt energi nuklir di Provinsi Hormozgan.”
Mengenai pembahasan yang berlangsung, Rezaei menyampaikan bahwa Kepala Organisasi Energi Atom Iran mengkritik pendekatan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dengan menegaskan bahwa Iran telah berulang kali memperingatkan badan tersebut agar menjaga kerahasiaan, namun peringatan itu diabaikan.
Ia menambahkan, Kepala Organisasi Energi Atom Iran juga menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri menjadi pusat dari pembicaraan politik, yang dilaksanakan di bawah arahan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.
Rezaei menjelaskan bahwa para anggota Komisi Keamanan Nasional juga mengapresiasi kinerja Organisasi Energi Atom Iran dalam pertemuan tersebut, serta menekankan pentingnya melanjutkan dan mengembangkan aktivitas nuklir damai negara itu, termasuk pelaksanaan tegas undang-undang yang menangguhkan kerja sama dengan IAEA.
Menanggapi pernyataan Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri, Rezaei mengutip Ebrahim Azizi yang menegaskan: “Kami menuntut pelaksanaan penuh undang-undang komitmen pemerintah dan penangguhan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional, serta menekankan penerapannya secara tegas.” Azizi juga meminta Organisasi Energi Atom Iran untuk menyerahkan laporan mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut, dan menyoroti perlunya peningkatan aktivitas nuklir damai dalam anggaran tahun mendatang — tahun baru Iran dimulai pada 21 Maret 2026 — guna mempersiapkan potensi insiden serta memperkuat pendidikan di bidang industri nuklir.
Rezaei menambahkan, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen, menanggapi langkah negara-negara Eropa yang mengaktifkan mekanisme pemulihan sanksi (snapback), mengatakan bahwa komisi tersebut tengah menyiapkan rencana untuk menanggapi langkah Troika Eropa itu. Ia juga menegaskan pentingnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Ketujuh di sektor energi nuklir.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: Al Jazeera
