Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB hari ini menegaskan bahwa upaya memberlakukan kembali sanksi internasional terhadap Iran adalah ilegal.
Lavrov menambahkan: “Kemarin di Dewan Keamanan, Barat menolak usulan logis yang diajukan Tiongkok dan Rusia untuk memperpanjang perjanjian 2015 terkait program nuklir Iran demi memberi ruang bagi diplomasi. Hal ini menunjukkan pendekatan Barat yang berupaya merusak pencarian solusi konstruktif di Dewan Keamanan PBB dan memaksakan konsesi sepihak dari Teheran melalui pemerasan dan tekanan.”
Menurut Lavrov, “kebijakan seperti ini tidak dapat diterima, dan semua manipulasi Barat untuk memulihkan sanksi PBB terhadap Iran, sama seperti sanksinya sendiri, adalah ilegal,” sebagaimana dikutip situs Russia Today.
Pada Jumat, Dewan Keamanan PBB menolak rancangan resolusi yang diajukan Rusia dan Tiongkok untuk perpanjangan teknis perjanjian nuklir (Resolusi 2231) setelah dipengaruhi oleh manuver Troika Eropa.
Dokumen yang diusulkan Moskow dan Beijing itu memperpanjang masa berlaku resolusi terkait selama enam bulan dan menyerukan semua pihak penandatangan awal Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) segera melanjutkan perundingan demi menemukan solusi diplomatik. Menurut Kementerian Luar Negeri Rusia, “dokumen ini memberi peluang nyata untuk memperbaiki keadaan.”
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi, menanggapi langkah tersebut, menyebut aktivasi mekanisme snapback oleh Troika Eropa sebagai pelanggaran nyata terhadap proses hukum, menekankan bahwa sanksi yang sudah dicabut tidak bisa diberlakukan kembali dan setiap upaya ke arah itu adalah batal demi hukum.
Dalam unggahan di platform X pada Sabtu malam, Araqchi menulis bahwa dalam pidatonya sehari sebelumnya di Dewan Keamanan PBB ia menjelaskan bagaimana Amerika Serikat mengkhianati diplomasi dan bagaimana tiga negara Eropa—Inggris, Jerman, dan Prancis—menguburnya.
Ia menambahkan: “Semua yang terjadi di New York membuktikan bahwa kegagalan perundingan bukan kebetulan. Penolakan terhadap diplomasi oleh Amerika Serikat dan tiga negara Eropa adalah langkah disengaja berdasarkan salah perhitungan: ‘Para pembuli benar dan rakyat Iran akan menyerah di bawah tekanan mereka!’ Bertahan pada asumsi keliru ini tidak akan menyelesaikan krisis yang tidak perlu saat ini.”
Araqchi melanjutkan bahwa tiga negara Eropa belum memenuhi kewajibannya di bawah JCPOA maupun Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, sehingga tidak berhak atas tuntutan mereka saat ini.
Menlu Iran itu menekankan bahwa penggunaan mekanisme pemulihan sanksi otomatis hanyalah penyalahgunaan proses hukum secara terang-terangan. Ia menegaskan Resolusi 2231 Dewan Keamanan akan berakhir pada 18 Oktober 2025, sanksi yang sudah dicabut tidak dapat diberlakukan kembali, dan setiap upaya untuk melakukannya adalah batal demi hukum.
Sumber berita: Al-Alam
Sumber gambar: China Daily
