Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato penting dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Selasa, 23 September 2025. Dalam forum internasional itu, Prabowo menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, memuji langkah sejumlah negara yang telah memberikan pengakuan resmi, dan mengumumkan inisiatif konkret berupa bantuan pangan dari produksi beras Indonesia yang terbesar tahun ini untuk rakyat Palestina dan negara lain yang membutuhkan. “Keputusan untuk mengakui negara Palestina adalah keberpihakan pada sejarah, moral, dan keadilan,” tegas Prabowo. Ia menambahkan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza sangat mendesak perhatian dunia, karena rakyat Palestina menyerukan bantuan untuk menyelamatkan hidup mereka. Dalam pidatonya, Presiden mengaitkan sikap Indonesia dengan pengalaman sejarah bangsa yang pernah menderita di bawah penjajahan. “Kami pernah merasakan sendiri pahitnya ketidakadilan. Kami pernah hidup lebih rendah dari anjing di masa kolonial. Karena itu kami tidak bisa berdiam diri ketika rakyat Palestina dirampas keadilannya,” ucapnya. Ia juga menyoroti kondisi global yang menurutnya semakin ditandai dengan pengabaian hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, sambil menegaskan komitmen Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim dengan tindakan nyata, bukan slogan kosong. Prabowo menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya peran kolektif PBB, mengingatkan bahwa Indonesia merupakan kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian, dan menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza atau wilayah konflik lain jika diputuskan oleh PBB.
Pidato tersebut menuai banyak tanggapan di dalam negeri. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut pernyataan Prabowo sebagai salah satu sikap berani Indonesia di panggung dunia. Menurutnya, pesan itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berbicara soal perdamaian, tetapi juga siap menanggung beban bersama dengan prajurit dan dukungan dana. Ia menilai sikap tersebut lahir dari pengalaman bangsa yang juga pernah merasakan pahitnya penjajahan dan ketidakadilan. Anggota Komisi I DPR RI, Desy Ratnasari, juga menegaskan bahwa pidato Prabowo selaras dengan amanat rakyat sekaligus konstitusi, yang memandatkan penghapusan penjajahan di muka bumi. Menurut Desy, tragedi kemanusiaan di Gaza yang merenggut banyak nyawa harus segera diakhiri melalui perdamaian, dan dukungan Indonesia kepada Palestina adalah komitmen abadi bangsa. Ia mengapresiasi langkah negara-negara Barat seperti Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal yang telah mengakui Palestina, serta berharap semakin banyak negara lain berdiri di sisi sejarah yang benar.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut langkah Prabowo sebagai strategi diplomatik yang berani dengan tetap menempatkan keadilan dan kedaulatan sebagai fondasi utama. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menilai pengakuan negara-negara lain terhadap Palestina merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk terus menyerukan kemerdekaan Palestina. Ia menekankan bahwa yang mendesak saat ini adalah masalah kelaparan di Gaza, sehingga Indonesia bersama negara lain perlu bergerak cepat agar rakyat Palestina tidak terus menjadi korban. Ketua DPR RI, Puan Maharani, memuji pidato Prabowo yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara bebas aktif dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Ia menyebut bahwa kesempatan berpidato di urutan awal sidang PBB merupakan sebuah kehormatan, dan sebagai rakyat Indonesia patut berbangga karena suara Indonesia kembali terdengar lantang di forum internasional.
Dukungan serupa datang dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, yang mengapresiasi konsistensi Presiden Prabowo membela Palestina sekaligus mendorong reformasi PBB. Menurutnya, dengan semakin banyaknya negara yang kini mengakui Palestina, Indonesia harus makin lantang menuntut penghentian genosida di Gaza dan mendorong sanksi nyata terhadap Israel. Hidayat menekankan perlunya perombakan sistem PBB yang selama ini tidak adil karena keberadaan hak veto, yang sering kali melindungi Israel meski melanggar hukum internasional. Ia menyebut momen Sidang Umum kali ini sangat strategis karena dukungan terhadap Palestina kian menguat, termasuk dari negara-negara Barat yang sebelumnya enggan, seperti Belgia, Prancis, Malta, Luksemburg, dan San Marino, sehingga hingga kini 145 dari 193 negara anggota PBB telah mendukung Palestina merdeka.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari PAN, H. Arisal Aziz, menegaskan pidato Prabowo merepresentasikan suara rakyat Indonesia yang konsisten mendukung Palestina tanpa motif politik atau ekonomi, murni atas dasar kemanusiaan. Ia menilai penting bagi Indonesia mengambil peran lebih jauh dalam penyelesaian konflik Palestina, mengingat kondisi rakyat di Gaza yang hidup dalam pengungsian dengan kebutuhan dasar yang sangat mendesak. Sementara itu, Amelia Anggraini dari Komisi I DPR menyatakan pidato Prabowo menegaskan konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan keberanian Indonesia berada di sisi sejarah yang benar bersama lebih dari 150 negara yang mengakui Palestina. Ia menekankan pesan solidaritas kemanusiaan yang disuarakan Presiden sekaligus penguatan multilateralisme yang adil dan inklusif melalui dukungan nyata Indonesia terhadap PBB.
Sumber gambar: South China Morning Post
